Lemahnya Perlindungan Guru

Editor: Ivan Aditya

DALAM beberapa bulan terakhir ini media massa di Indonesia dihiasi berita yang berkaitan dengan tindak kekerasan di sekolah, akibat perselisihan antara guru dengan orangtua peserta didik. Ingatan kita masih segar ketika pada Februari, guru SMP Raden Rahmat Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur bernama Samsudi hanya karena mencubit peserta didik yang tidak mau melaksanakan Salat Dhuha berakhir di meja hijau. Pada April, Inho Loe seorang guru SD Santo Antonius Matraman Jakarta Timur dilaporkan ke polisi oleh orangtua peserta didik. Orangtua tidak diterima anaknya ditegur guru dengan cubitan, karena tidak memperhatikan pelajaran.

Mei lalu, guru honorer SDN 20 Sungai Radak Baru Kalimantan Barat Jamila, melapor ke polisi karena dianiaya orangtua peserta didik. Jamila melakukan pemotongan rambut sejumlah peserta didik yang tidak mau sekolah, akibatnya sejumlah orangtua tidak terima dan memotong rambut guru tersebut. Paling fenomenal terjadi 10 Agustus silam. Muhammad Dasrul, guru SMK 2 Makassar dipukuli orangtua peserta didik. Orangtua tidak terima anaknya ditegur karena lupa membawa peralatan sekolah. Akibat pemukulan tersebut, Dasrul harus menjalani operasi di bagian hidungnya, sedangkan orangtua yang melakukan pemukulan dalam urusan polisi.

Betapa merebak tindak kekerasan yang dilakukan terhadap guru di Indonesia. Padahal secara yuridis, pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, telah diatur perlindungan guru dalam melaksanakan tugasnya. Pada Pasal 39 Ayat (1) dijelaskan bahwa Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Ayat (2) menjelaskan sanksi tersebut dapat berupa teguran dan atau/peringatan baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas berbentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai kewenangan masing-masing. Ayat (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas dimaksud, diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi, dan keselamatan kerja.

Selanjutnya pada Pasal 41 dijelaskan Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Dalam rangka perlindungan hukum profesi guru, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala Polri dengan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI pada tahun 2012. Isinya pihak Kepolisian memberikan perlindungan hukum kepada guru terhadap: tindak kekerasan, ancaman, intimidasi dari pihak peserta didik, orangtua, dan pihak lain. Di samping itu juga memberikan perlindungan terhadap pelecehan profesi guru dan tenaga kependidikan serta memberikan perlindungan terhadap keamanan kerja mereka.

Dari berbagai ketentuan di atas, sebenarnya sudah sangat jelas ketentuan yuridis mengenai perlindungan terhadap profesi guru. Untuk itu perlu ditaatasasi, dan dilaksanakan oleh semua pihak terkait, baik peserta didik, orangtua dan wali, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Semua pihak harus memahami bahwa apa yang dilakukan oleh para guru di atas tidak lain merupakan bagian dari tugas pokok guru sebagai pendidik profesional.

Apabila kita semua menghormati dan mengindahkan ketentuan di atas, maka perlindungan guru dapat terwujud. Sehingga profesi guru terhindar dari tindak kekerasan dan kriminalisasi di negeri ini. Kita menyadari bahwa untuk menyiapkan generasi yang cerdas, unggul, kompetitif, dan berkarakter, kata kuncinya terletak pada guru. Semoga guru dapat melaksanakan tugas dengan ‘merdeka’. Dan mampu berkarya maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional kita.

(Prof Dr Buchory MS MPd. Pengurus PGRI DIY, Anggota Dewan Pendidikan DIY, dan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta/UPY. Artikel ini tertulis di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 19 Agustus 2016)

BERITA REKOMENDASI