Lembaga Agama Gullen

Editor: Ivan Aditya

PASCA gagalnya kudeta yang diotaki Fethullah Gullen atas Pemerintahan Turki di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan ternyata membawa efek bagi keberadaan lembaga keagamaan Islam di Indonesia. Berdasarkan informasi otoritas Pemerintahan Turki, Fethullah Gullen telah melebarkan sayapnya dengan merintis sejumlah sekolah keagamaan Islam di luar negeri, termasuk salah satunya disinyalir berada di Indonesia.

Dalam nalar demokrasi, aksi kudeta yang dilakukan Gullen jelas bertentangan dan menciderai nilai demokrasi itu sendiri. Pun, dalam kasus tersebut, banyak kemudian bermunculan berita-berita maupun viral di media sosial yang menunjukkan adanya pro-kontra atas kudeta tersebut. Namun, satu hal yang pasti, apapun alasannya, kudeta merupakan tindakan pengecut yang melanggar prinsip demokrasi dan konstitusional.

Menutup Sekolah

Terlepas dari perdebatan pro-kontra, satu hal yang perlu segera disikapi Pemerintah Indonesia yakni berkaitan dengan adanya peringatan dari otoritas Pemerintah Turki untuk melarang bahkan menutup sejumlah sekolah keagamaan dan organisasi Islam yang dianggap berafiliasi kepada Fethullah Gullen. Menanggapi peringatan ini Pemerintah Indonesia harus bersikap waspada dan bijaksana tentunya. Pada satu sisi bangsa Indonesia harus berdaulat agar tidak mudah dikendalikan oleh negara lain. Namun di sisi lain juga harus tetap cermat dalam melihat situasi yang berkembang.

Selama ini Pemerintah Indonesia sudah menjalin hubungan bilateral dengan Pemerintah Turki. Kerja sama yang sudah berjalan dengan baik ini jangan sampai dinodai oleh urusanurusan yang justru tidak mendukung produktivitas keduabelah pihak. Ada baiknya jika isu keberadaan lembaga keagamaan Islam yang diindikasikan berafiliasi kepada organisasi terlarang Fethullah Gullen dikaji terlebih dahulu, mengingat saat ini Fethullah Gullen telah dinyatakan sebagai pengkhianat negara oleh otoritas Pemerintah Turki. Adapun, disamping itu, komunikasi politik internasional harus terus dibangun agar Pemerintah Turki juga tidak bertindak di luar kewenangannya. Dimana kedaulatan dalam negeri negara lain harus dihormati dan dijunjung tinggi.

Isu keberadaan lembaga keagamaan Islam yang berkaitan dengan organisasi terlarang Fethullah Gullen masih sangat dimungkinkan menjadi bola liar. Meski pemerintah melalui Kementerian Agama telah menyatakan tidak adanya keterkaitan lembaga keagamaan di Indonesia dengan organisasi terlarang Fethullah Gullen. Isu seperti ini masih sangat memungkinkan untuk dimainkan oleh pihak-pihak yang justru ingin hubungan baik antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Turki rusak.

Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh negara maupun masyarakat, mengingat isu ini juga sangat sensitif di ruang-ruang publik. Pertama, negara harus terus melakukan komunikasi dengan otoritas Pemerintah Turki berkaitan dengan isu ini agar tidak terjadi pelanggaran kedaulatan suatu negara atas negara lain. jika pun nanti disinyalir ada lembaga keagamaan Islam yang berafiliasi dengan organisasi terlarang Fethullah Gullen maka harus segera dilakukan tindakan yang seharusnya, sesuai dengan ketentuan konstitusional yang berlaku serta kesepakatan yang dijalin oleh kedua negara.

Kedok Terorisme

Kedua, masyarakat juga harus peka melihat situasi yang berkembang disekelilingnya. Hal ini dikarenakan kita memahami betul atas cukup massifnya keberadaan lembaga-lembaga atau organisasi keagamaan yang menjadi kedok terorisme, dimana posisi mereka tidak bisa kita ketahui (deteksi). Untuk itulah isu ini perlu dilihat secara proporsional agar tidak menjadi bahaya laten dikemudian hari.

Ketiga bijak dalam melihat dan membaca berita-berita yang muncul di media sosial. Sangat dimungkinkan isu ini dimainkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh suasana, dan media sosial menjadi pilihan yang tepat mengingat saat ini realitas sosial telah termediasi oleh media sosial. Sehingga dengan mudah bagi pihak-pihak tersebut untuk memainkan isu dan dipercaya oleh sebagian orang yang selama ini terjebak dalam pro-kontra kudeta di Turki.

Hubungan bilateral Indonesia-Turki harus dibangun diatas fondasi demokrasi dimana satu dengan lainnya harus saling menghormati dan menjunjung tinggi kedaulatan negara. Disamping itu, secara historis Turki memiliki kedekatan emosional dengan Indonesia, khusunya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai Kerajaan Islam. Untuk itulah, isu organisasi terlarang Fethullah Gullen harus menjadi perhatian kedua negara dan segera diselesaikan secara baik tanpa saling mengganggu kedaulatan masing-masing.

(Agung SS Widodo MA. Peneliti SosialPolitik Pusat Studi Pancasila UGM)

BERITA REKOMENDASI