Living Constitution: Perlukah Diterapkan Indonesia?

“Semua aspek kehidupan berevolusi, lalu bagaimana dengan konstitusi?”.

Mengutip pernyataan dari Jusuf Kalla, konsep konstitusi hidup atau living constitution sebenarnya bisa diterapkan di Indonesia selama dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 tetap dijadikan landasan. Menilik dari pernyataan tersebut banyak hal yang seharusnya perlu menjadi pertanyaan dan bahasan. Selain itu perlu dipahami terlebih dahulu sebenarnya apa makna konstitusi dan living constitution.

Tentunya agar kita bisa sampai dikesimpulan apakah penerapan living constitution ini perlu diwujudkan di Indonesia atau tidak.

Pengertian Konstitusi

Pada dasarnya, konstitusi itu tidak hanya aturan yang tertulis, tetapi juga apa yang dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara dan yang diatur juga tidak hanya mengenai organ negara, tetapi juga mengenai mekanisme organ negara dengan warganya. (Asshiddiqie, 2009:96) Sehingga, sebenarnya konstitusi ini mempunyai arti yang lebih luas daripada sekadar UUD, dimana ia tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis seperti yang dikemukakan Herman Heller. Jadi dapat dipastikan bahwa UUD merupakan salah satu bagian dan bentuk dari konstitusi.

Adanya konstitusi memiliki tujuan dan peranan penting dalam sebuah negara. Seperti pada sebuah permainan sepak bola, apabila tidak ada aturan main, permainan akan menjadi kacau dan para pemain akan bermain sembarangan. Sama halnya dengan konstitusi yang memiliki tujuan dasar yakni untuk pedoman dalam penyelenggaraan negara. Dalam proses penyelenggaraan negara, konstitusi kemudian menjadi sebuah aturan yang membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang sehingga setiap warga negara dapat terlindungi hak asasi manusianya.

BERITA REKOMENDASI