Mahalnya Harga Gas

Editor: Ivan Aditya

PELAKSANA Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Panjaitan mewacanakan pemerintah akan menetapkan penurunan harga gas di Indonesia. Menurut Luhut, harga gas Indonesia sudah terlalu mahal (over price). Bahkan harga gas Indonesia lebih mahal dibandingkan harga gas di negara bukan penghasil gas alam, seperti Singapura.

Harga gas Indonesia sebenarnya tidak bisa dibandingkan secara apple-to-apple dengan harga gas yang berlaku di Singapura. Pasalnya, Indonesia memiliki wilayah yang jauh lebih luas dibanding wilayah Singapura. Sehingga Indonesia membutuhkan jaringan pipa distribusi gas yang lebih panjang ketimbang kebutuhan pipa di Singapura. Selain itu, Pemerintah Singapura tidak hanya membangun jaringan pipa yang dibutuhkan, tetapi juga masih memberikan subsidi kepada konsumen rumah tangga dan industri. Sangat wajar, kalau harga gas Singapura lebih murah daripada harga gas Indonesia.

Meski demikian, harus diakui, bagaimanapun juga harga gas pada konsumen industri sebesar US $ 11/MMbtu tergolong masih mahal. Dampaknya, industri harus menanggung biaya produksi yang cukup besar. Ujung-ujungnya, masyarakat sebagai konsumen produk industri yang harus menanggung mahalnya harga gas. Di samping itu, produk ekspor, yang berbahan baku gas, tidak akan mampu bersaing dengan produk sejenis di pasar global.

Menurut Plt Menteri ESDM, mahalnya harga gas itu mendorong pemerintah untuk menetapkan harga yang lebih murah. Namun, tidak mudah bagi pemerintah untuk mematok harga gas begitu saja, tanpa mengatasi akar masalah yang menjadi penyebab mahalnya harga gas di Indonesia. Salah satunya adalah adanya trader nonpipa, yang selama ini hanya berperan sebagai makelar pemburu rente.

Dari 67 trader yang bermain di industri gas, sebagian besar tidak memiliki jaringan pipa. Kalaupun mereka memiliki, jaringan pipa umumnya sangat pendek, yang tidak mencukupi untuk menghubungkan hingga konsumen industri. Keberadaan trader nonpipa inilah yang menjadi penyebab utama jalur distribusi gas menjadi lebih panjang dan bertingkat. Akibatnya, harga gas berlaku di mulut sumur hanya sekitar US $ 4/MMbtu naik sangat fantastis hingga mencapai US $ 11/MMbtu pada konsumen industri.

Berkat kedekatannya dengan pengambil keputusan, trader nonpipa tingkat-1 mendapat jatah penyaluran gas. Lalu gas itu dijual kepada sesama trader tingkat-2, yang memiliki jaringan pipa tetapi pendek. Trader tingkat-2 kemudian menjual kepada trader tingkat-3, yang memiliki pipa tetapi tidak sampai terhubung hingga ke konsumen industri. Trader tingkat-3 itu akhirnya menjual gasnya kepada PT PGN dan PT Pertagas, yang mempunyai jaringan pipa transmisi dan distribusi hingga mencapai ke konsumen industri dan PLN. Trader ketiga tingkatan itu semuanya memungut margin yang tidak kecil, sehingga memicu mahalnya harga gas Indonesia.

Kalau Pemerintahan Jokowi memang bertekad menurunkan harga gas di Indonesia, upaya mutlak yang harus dilakukan adalah memangkas jalur distribusi yang panjang dan bertingkat. Melalui regulasi, pemerintah harus melarang trader nonpipa, yang tidak memiliki jaringan pipa hingga mencapai konsumen industri dan PLN. Tanpa melarang trader nonpipa berbisnis pada industri gas, jangan harap pemerintah dapat menetapkan penurunan harga gas di Indonesia.

(Fahmy Radhi. Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, mantan Anggota Tim Antimafia Migas. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 21 September 2016)

BERITA REKOMENDASI