Makarya Bangun Mall

Editor: Ivan Aditya

SUDAH sekitar enam bulan Suharsono menjabat sebagai Bupati Bantul. Selepas dilantik hingga kini, telah banyak wacana, program, hingga jargon bupati yang mengusung ‘perubahan’ ini. Di antara wacana perubahan yang saat ini santer terdengar di masyarakat yakni rencana pembangunan mall di Bantul.

Memang sejuah ini di tanah Projo Taman Sari belum ada satu mall-pun yang berdiri. Hal itu dikarenakan adanya komitmen bupati sebelumnya, yang berusaha agar di Bantul tak berdiri sebuah mall. Sebagai gantinya, bupati sebelumnya mencoba menyasar sektor real yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, macam sektor pertanian.

Kini, seiring bergantinya kursi kepemimpinan, bola panas rencana pembangunan mall di Bantul begitu deras menyeruak. Yang menyebabkan wacana ini terdengar kencang bukan karena rakyat yang berteriak (pembangunan mall). Melainkan bupati sendiri yang berkehendak agar di Bantul berdiri sebuah mall.

Regulasi

Bak bola panas, wacana tersebut kini terus bergulir. Meskipun sampai saat ini mall belum berdiri, bukan berarti rencana itu urung terlaksana. Belum berdirinya mall di Bantul hingga sekarang tak lain karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul tersendat soal regulasi.

Sebelum kepemimpinan Suharsono, Bupati Bantul pendahulunya memang tak menghendaki mall berdiri di Bantul. Sebagai tindak lanjut dari kehendak itu, berbagai regulasi-pun disiapkan, termasuk Peraturan Daerah (Perda). Setidaknya sampai bupati sebelumnya lengser, telah muncul Perda nomor 17 tahun 2012 tentang pengelolaan pasar.

Dalam perda tersebut memang tak disebut secara spesifik perihal mall. Namun secara implisit terdapat berbagai poin yang mengganjal berdirinya mall di Bantul. Jika perda tersebut terus langgeng, wacana pembangunan mall di Bantul bisa dipastikan urung terlaksana.

Akan tetapi, layaknya gong yang telah berdengung. Bupati baru pun telah bertitah, kini wacana pembangunan mall di Bantul terus mengalir deras. Sebagai langkah meng-gol-kan wacana tersebut, salah satu cara yang ditempuh mereka yakni dengan cara merevisi perda pengelolaan pasar itu.

Meski kini pembangunan mall di Bantul bisa dipastikan hampir terwujud, namun berbagai penolakan dari masyarakat hingga kini terus bermunculan. Terakhir terdapat salah satu organisasi di Bantul yang memasang sekitar delapan spanduk di sejumlah titik. Spanduk itu berisi penolakan mereka atas wacana pembangunan mall di Bantul.

Visi Yang Berlawanan

Suharsono yang mengusung jargon ‘perubahan’ di Bantul, sebenarnya memiliki visi yang cukup apik, yakni ‘Makarya Bangun Desa’. Dalam enam bulan kepemimpinannya, visi ini begitu semangat diusung sang bupati, berbagai upaya untuk mengenalkan ke publik dilakukan, upaya pengenalan itu bertujuan untuk menunjukkan ke publik jika ia bermaksud mensejahterakan warga Bantul lewat pembangunan desa.

Namun bila menilik wacananya untuk mendirikan mall di Bantul, tentu visi ‘Makarya Bangun Desa’tak ubahnya hanya slogan, slogan yang digunakannya untuk mengibuli masyarakat. Bagaimana tidak?

Bila memang membangun desa yang lebih diprioritaskan Suharsono. Sudah selayaknya ia menaruh perhatian lebih, dengan cara menelurkan berbagai kebijakan yang bisa mengayomi wong alit yang banyak tersebar di kantong-kantong desa di Bantul. Bukan membangun mall.

Kita ketahui bersama jika basis masyarakat pedesaan, termasuk di Bantul banyak berkutat di sawah, ladang, ataupun masyarakatnya banyak yang menyibukkan diri di pasar-pasar tradisional. Semestinya sektor pertanian, pembangunan pasar tradisional inilah yang lebih diutamakan oleh bupati baru ini. Bukan membangun mall yang hanya menguntungkan segelintir pemodal.

Memang benar dengan adanya mall di Bantul perputaran uang terjadi di Bantul, dan tenaga kerja lokal bakal terserap. Namun apakah dengan terserapnya tenaga kerja tersebut sudah cukup untuk membuat sejahtera warga Bantul? Tentu saja tidak.

Jika menengok Bantul, sebenarya puluhan desa yang tersebar di Bantul menyimpan sejuta potensi yang bisa dikembangkan. Lihat saja, berbagai desa di Bantul sudah mencoba mengangkat ekonomi masyarakatnya dengan membentuk kantong-kantong desa budaya. Sektor seperti itulah yang semestinya lebih diprioritaskan Suharsono.

Marilah kita lihat, masihkah Bupati Bantul akan melanjutkan visi ‘Makarya Bangun Desa’?, Atau benar-benar mengganti visi menjadi ‘Makarya Bangun Mall’.

(Usman Hadi. Alumnus UIN Sunan Kalijaga, tinggal di Bantul. Artikel ini tertulis di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 15 Agustus 2016)

BERITA REKOMENDASI