Manajemen Koperasi

Editor: Ivan Aditya

HARI ini, masyarakat mengingat dan merayakan sebagai Hari Koperasi Indonesia, sebagai penghormatan terhadap pelaksanaan Kongres pertama Koperasi di Tasikmalaya, 70 tahun silam. Istilah koperasi umumnya dikaitkan badan usaha atau organisasi ekonomi, kumpulan orang yang berbadan hukum, serta gerakan ekonomi rakyat.

Secara konseptual dan teoretis koperasi (cooperation) atau berkoperasi/berkerja sama dapat menimbulkan skala ekonomi. Skala ekonomi muncul jika badan/unit usaha membentuk badan usaha koperasi atau berkoperasi (bekerja sama) dalam bentuk yang lain. Sebagai contoh, pembelian bahan baku produksi jika dilakukan kerjasama, tidak sendiri-sendiri, maka akan terjadi penghematan dalam transportasi bahan baku yang dibeli tersebut (pasar input). Di samping itu, dengan berkoperasi tersebut posisi daya tawar terhadap pemasok bahan baku juga lebih kuat sehingga diperoleh harga yang lebih murah. Hal tersebut menjadikan biaya rata-rata produksi lebih rendah/murah. Berkoperasi juga menjadikan posisi tawar sebagai penjual terhadap pembeli (tengkulak) juga lebih kuat sehingga harga jual menjadi lebih tinggi.

Berdasarkan pemahaman tersebut, dengan adanya dukungan politik dan ekonomi dari pemerintah (Kementerian dan Pemda) dan jika dikelola dengan baik dan benar, maka koperasi di Indonesia berpotensi besar untuk menjadi badan usaha yang kompetitif seperti halnya koperasi di negara-negara kawasan Eropa, termasuk Skandinavia. Bagaimanakan kontribusi koperasi di Indonesia terhadap perekonomian?

Salah satu indikator kontribusi koperasi dalam perekonomian adalah dengan mengetahui kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2017) kontribusi koperasi terhadap PDB meningkat. Pada tahun 2014 kontribusi baru mencapai sekitar 3% dan pada tahun 2015 kontribusinya mencapai 4,41%. Diharapkan di masa mendatang kontribusi koperasi terhadap PDB mencapai 5%. Meningkatnya kontribusi koperasi tersebut merupakan hal yang positif namun jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Eropa masih tertinggal. Kontribusi koperasi terhadap PDB di kawasan Eropa sudah mencapai 7%.

Ada beberapa penyebab perkembangan sebagian besar koperasi di Indonesia belum menggembirakan. Pertama, prinsip one man one vote dalam koperasi dapat menjadi keunggulan sekaligus menjadi keterbatasan. Keunggulan termaksud adalah hak suara setiap anggota sama disini terdapat prinsip keadilan. Di sisi lain prinsip one man one vote menjadikan pengambilan keputusan strategis oleh anggota koperasi menjadi lambat dan dapat bertele-tele karena setiap anggota ingin berpendapat. Berbeda dengan prinsip one share one vote dalam perusahaan dimana pengambilan keputusan strategis relatif lebih cepat karena keputusan bergantung pemegang saham mayoritas.

Kedua, dalam praktik menyelaraskan tujuan koperasi untuk menyejahterakan anggota dengan tujuan lain yaitu sebagai badan usaha harus tetap memperoleh keuntungan merupakan hal yang tidak mudah. Sebenarnya kedua hal tersebut dapat dijalan bersamaan secara simultan. Berkoperasi atau bekerjasama dalam pembelian bahan baku, dapat menurunkan biaya produksi serta berkoperasi dalam penjualan hasil produksi merupakan contoh konkret mencapai 2 tujuan koperasi sekaligus : yaitu kesejahteraan anggota dan memperoleh laba (atau disebut sisa hasil usaha/SHU). Dalam praktik seringkali terjadi manajemen atau pengelola koperasi diintervensi oleh pengurus koperasi sehingga aktivitas di pasar input dan pasar output menjadi tidak optimal.

Ketiga, koperasi harus dikelola secara profesional dalam arti manajemen koperasi harus diisi sumber daya manusia yang kompeten. Manajemen koperasi wajib menjalankan fungsi manajemen yang mencakup perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating/directing), pengawasan (controlling). Sebagai badan usaha koperasi juga harus menerapkan prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Prinsip dasar tata kelola termaksud adalah transparansi, akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Sebagai catatan penutup, sebaiknya dibuat ëbank data dan informasií dari koperasi yang dianggap kinerjanya dianggap baik dan berhasil. Dari bank tersebut kemudian dapat dibuat model manajemen koperasi yang sesuai dengan kondisi objektif di Indonesia. Mungkin model koperasi produksi di perkotaan berbeda dengan yang berlokasi di perdesaan. Demikian pula untuk model manajemen koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi lainnya.

(Dr D Wahyu Ariani MT. Dosen FE UK Maranatha Bandung, Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta dan Peneliti Inspect Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 12 Juli 2017)

BERITA REKOMENDASI