Masa Depan BUMDes Pasca-UU Cipta Kerja

DI TENGAH hiruk pikuk UU Cipta Kerja terselip pasal terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam pasal 117 ditegaskan bahwa BUMDes ditetapkan sebagai badan hukum. Legalitas BUMDes yang sebelumnya disahkan melalui Peraturan Kepala Desa kini diperkuat dalam Undang-Undang (UU).

Status badan hukumnya persis sama dengan PT atau Koperasi yang sudah lebih dahulu ditetapkan sebagai badan hukum. Ada dua semangat yang diusung UU Cipta Kerja ketika BUMDes berbadan hukum. Pertama, kemudahan melakukan kerja sama bisnis dengan pihak manapun. Selama ini, kalau BUMDes mau melakukan kerja sama bisnis dengan perusahaan, kadang terhambat urusan legalitas karena status belum berbadan hukum. Bahkan ada yang meminta BUM Desa harus didaftarkan ke notaris agar bisa sah secara hukum. Bukankah Kepala Desa juga pejabat negara yang statusnya sama dengan notaris di hadapan hukum?

Kedua, kemudahan akses permodalan lembaga keuangan. Ketakutan perbankan memberi pinjaman kepada BUMDes karena ketidakpercayaan apakah ada pihak yang bertanggungjawab dengan risiko keuangan. Kepada pihak mana perbankan bisa menuntut kalau terjadi penyelewengan? Bagaimana kalau Desa tidak bertanggungjawab? Dengan status badan hukum, maka BUMDes bisa dituntut secara perdata apabila melakukan penyelewengan keuangan.

Bisa Berubah

Angin segar dari klaster kemudahan berusaha juga ada pasal 109 UU Cipta Kerja. Ada kemudahan bagi BUMDes untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Unit-unit usaha BUMDes bisa berubah menjadi PT. Tentu ketika berubah menjadi PT, peluang memperoleh suntikan modal dari investor akan semakin terbuka. Tidak serta merta semua BUMDes harus segera mengajukan status badan hukumnya. Percuma saja, status badan hukum yang disematkan, kalau sekadar administratif dan papan nama. Apalagi status badan hukum hanya dibuat untuk menengadah tangan berbagai kucuran bantuan, ini tentu menyedihkan.

Berdasarkan hasil uji petik BPK terhadap 8.220 BUMDes menunjukkan, sebanyak 2.188 BUMDes yang didirikan tidak beroperasi, dan 1.670 BUMDes belum memberi kontribusi bagi pendapatan desa. Temuan BPK tersebut ada pada Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2018. Dengan kondisi tersebut di atas maka BUMDes harus mawas diri. Tidak semua BUMDes mempunyai tata kelola yang baik. Secara kuantitas pertumbuhan BUM Desa dari tahun 2014- 2019 cukup tinggi yaitu 50.199.

Dari total desa di Indonesia sebanyak 74.957 desa, berarti hampir 67% sudah ada BUMDes. Namun hanya ada sekitar 37.000 BUMDes yang aktif. Ternyata setelah pandemi, hanya ada 10.600 yang melakukan transaksi. Saat unit usaha BUMDes sudah berbentuk PT, tidak lagi terikat ketentuan sebagian besar modal harus dimiliki desa. PT harus tunduk pada UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Siapapun bisa membeli saham yang ditawarkan. Semakin besar saham maka semakin besar pula devidennya. Keputusan tertinggi dalam PT ada pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), bukan lagi musyawarah desa.

Kepentingan

Ketika usaha BUMDes semakin menggurita dan massif, tentu banyak kepentingan masuk dari pemodal. Ruh BUMDes dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah semangat kegotongroyongan dalam memperdayakan perekonomian desa. Jangan sampai masyarakat desa hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Maka watak BUMDes tidak sekadar profit oriented tetapi juga social solutive Jangan sampai wajah luar seolah-olah BUMDes namun didalamnya hanya dikuasai perorangan atau segelintir pihak yang punya kapital.Tentu setiap desa punya kearifan lokal. (*)

Azsep Kurniawan, Fungsional PSM di BBLM Yogyakarta

BERITA REKOMENDASI