Masyarakat ASEAN : Harapan dan Kekhawatiran

Editor: Ivan Aditya

GAGASAN terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tidak bisa dilepaskan dari disahkannya ASEAN Vision 2020 di Kualalumpur tahun 1997. Kemudian pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003, pemimpin ASEAN sepakat membentuk MEA yang ditargetkan akan tercapai pada tahun 2020. Kemudian pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina tahun 2007 disepakati untuk mempercepat implementasi, yang awalnya tahun 2020 menjadi tahun 2015. Upaya percepatan ini juga sebelumnya sudah diusulkan pada KTT ke-11 di Kualalumpur tahun 2005.

Upaya ASEAN untuk membangun MEA muncul karena keprihatinan terkait perkembangan ekonomi di Asia yang begitu cepat. China dan India merupakan dua negara yang memiliki akselerasi ekonomi yang begitu pesat.Tidak hanya itu, MEA juga diharapkan mampu mengalirkan spirit baru untuk mengintegrasikan di internal ASEAN serta meningkatkan daya saing kawasan agar mampu merebut investasi asing. Sebagai sebuah entitas, ASEAN harus bekerja sama antara satu anggota dengan anggota yang lain.

Dua Pilar Lain

Integrasi ASEAN khususnya di bidang ekonomi bisa dikatakan telah berjalan lebih cepat dari pada dua pilar yang lain. Dua pilar yang lain itu adalah pilar masyarakat keamanan ASEAN dan pilar masyarakat sosial-budaya ASEAN. Hal ini tentu menjadi hal yang positif bagi upaya ASEAN untuk mendorong negara-negara anggota agar memiliki daya saing yang kuat dalam pertarungan global. Ketika negara ASEAN mampu memiliki daya saing yang baik, maka yang mungkin bisa dipetik dari hal tersebut adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi negara anggota bisa berkembang dinamis. Ketika ekonomi bisa bergerak maka posisi ASEAN akan menjadi strategis dalam konteks membangun kemitraan dengan rezim regional yang lain seperti Uni Eropa.

Tetapi jika melihat dinamika yang berkembang di ASEAN, ada beberapa negara yang secara realitas kurang siap menghadapi implementasi MEA. Hal ini bisa dipahami karena setiap negara memiliki tingkat persiapan yang berbeda-beda antara satu negara dengan yang lain. Negara yang memiliki persiapan matang mungkin akan siap untuk menghadap MEA. Tetapi yang kurang siap atau bahkan tidak siap maka akan sangat cemas dengan pelaksanaan MEA.

Secara umum implementasi MEA akan menawarkan dua hal. Pertama implementasi MEA akan menumbuhkan harapan bahwa dengan integrasi ekonomi akan memacu pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Kedua adalah ada negara yang akan mengalami kecemasan luar biasa karena negara tersebut tidak siap menghadapi MEA.

Persoalan Indonesia

Dalam konteks ini, Indonesia memiliki dua persoalan mendasar terkait dengan kesiapan Indonesia menghadapi MEA. Persoalan pertama adalah kualitas infrastruktur. Menurut catatan yang dirilis The Global Competitiveness Report 2013/2014 menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur Indonesia berada di peringkat ke-5 di antara 10 negara ASEAN. Sementara di tingkat dunia, kualitas infrastruktur Indonesia berada di posisi ke-82 di antara 148 negara. Rendahnya kualitas infrastruktur secara umum dipengaruhi oleh rendahnya alokasi anggaran dalam pembenahan infrastruktur. Persoalan yang kedua adalah sumber daya manusia (SDM). Data ASEAN Productivity Organization (APO) menunjukkan bahwa dari 1.000 tenaga kerja Indonesia hanya 4,3% yang terampil. Sementara Singapura memiliki tenaga kerja yang terampil sebesar 34,7%, Malaysia 32,6% dan Filipina 8,3%.

Berdasarkan data tersebut bisa kita katakan bahwa Singapura menjadi negara yang memiliki tenaga terampil tertinggi di antara negaranegara lain. Berangkat dari data di atas, tidak mengherankan jika Singapura dianggap negara yang akan banyak memperoleh keuntungan dari penyelenggaraan AEC. Ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk menyelesaikan baik persoalan infrastruktur maupun sumber daya manusia.

Di sisi yang lain, untuk membantu Pemerintah Indonesia agar siap menghadapi MEA, Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) UGM juga aktif menyelenggarakan kerja sama dengan beberapa pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Sinergi yang baik antara pemerintah Indonesia dengan perguruan tinggi diharapkan mampu mendorong bangsa Indonesia bisa mengambil manfaat yang besar dalam pelaksanaan MEA.

(Drs Muhadi Sugiono MA. Peneliti senior PSSAT UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 17 November 2016)

BERITA REKOMENDASI