Medsos

Editor: Ivan Aditya

TANGGAL 9 Februari kita peringati sebagai Hari Pers Nasional (HPN). Terkait dengan HPN 2017, salah satu isu menarik adalah verifikasi media yang dilakukan oleh Dewan Pers. Saat ini tercatat 74 media yang telah terverifikasi, termasuk Kedaulatan Rakyat. Sebuah media massa yang terverifikasi berarti telah dikelola secara profesional, dengan selalu menegakkan kode etik jurnalistik. Para wartawannya juga memiliki sertifikat yang didapat lewat uji kompetensi jurnalistik.

Menurut Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, verifikasi media dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik akibat maraknya serbuan hoax atau berita bohong yang dibuat seolah-olah sebagai karya jurnalistik (Kedaulatan Rakyat, 6/2). Pendek kata, verifikasi media sebenarnya merupakan upaya untuk melawan hoax yang tersebar lewat media sosial (medsos).

Medsos sebagai penghasil hoax sesungguhnya berbeda tipis dengan praktik jurnalisme warga (citizen journalism). Keduanya lahir dari rahim yang sama, yakni teknologi digital. Semula, dengan teknologi analog, hanya orang-orang terlatih yang mampu menghasilkan foto, rekaman suara, atau rekaman video yang bermutu. Keadaan berubah sejak teknologi digital digunakan untuk peralatan fotografi dan kamera. Semua orang dengan gampang memfoto, merekam suara, dan memvideo, bahkan dengan gadget (gawai)-nya.

Kehadiran teknologi digital memudahkan manusia mengabadikan berbagai peristiwa atau keadaan di sekitarnya. Mulai dari peristiwa atau keadaan biasa hingga yang memiliki nilai berita (news value). Foto atau rekaman yang memiliki nilai berita itu lalu dilengkapi dengan narasi berita. Hasil akhirnya bisa berupa berita yang disertai foto, rekaman suara, atau rekaman video. Berita dan kelengkapannya itu kemudian dimuat di surat kabar, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, atau disebarkan lewat media daring.

Tentu terjadi pemilihan (selecting) dan pemilahan (sorting) oleh redaksi atas berbagai berita yang dikirimkan warga. Tidak setiap berita layak muat. Mekanisme keredaksian tetap dijalankan. Kaidah-kaidah jurnalistik tetap diutamakan. Itulah jurnalisme warga yang mendapat tempat juga dalam media massa arus utama (mainstream).

Jurnalisme warga mampu memenuhi hak tahu masyarakat akibat terbatasnya jumlah dan keberadaan wartawan. Sebagai contoh, jurnalisme wargalah yang mampu menyuguhkan informasi tentang tsunami dahsyat di Aceh, 26 Desember 2004. Detik-detik penting saat gelombang air laut mulai naik, semakin tinggi, menggulung berbagai bangunan, rumah, mobil, manusia, dan apapun, kemudian seperti tersedot ke tengah laut, tidak terliput oleh wartawan manapun. Namun, momen itu dapat kita ketahui dari rekaman seorang korban selamat yang sempat mengabadikannya.

Selain mampu memenuhi hak tahu masyarakat, jurnalisme warga juga menegaskan dua fungsi utama media massa. Pertama, mampu memediasi warga dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah. Kedua, menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk membangun demokrasi dan menawarkan cara pandang ala rakyat.

Berbeda halnya dengan medsos sebagai penebar hoax atau berita bohong. Facebook, Tweeter, Blue Berry Messenger (BBM), Line dan sebagainya merupakan ruang sangat terbuka bagi siapa pun untuk memosting apa pun. Ironisnya, ruang terbuka itu tidak ada empunya. Medsos ibarat pelataran mahaluas yang tak berpintu dan tak bertuan. Tidak ada pihak yang menegakkan kode etik jurnalistik. Tidak ada proses check and recheck untuk menjamin kebenaran berita. Tidak ada cover both sides untuk menciptakan netralitas berita. Tidak ada mekanisme redaksional untuk memilah dan memilih berita yang sungguh layak muat.

Perbedaan menyolok juga dijumpai pada motif membuat dan menyebarkan berita. Media massa (termasuk jurnalisme warga) membuat dan menyebarkan berita untuk kebaikan dan kemaslahatan public. Tetapi pengguna medsos mencipta dan menyebarkan berita untuk kepentingan pribadi. Tak mengherankan lalu muncul hoax, yakni a false warning about something dangerous or bad (peringatan yang salah tentang sesuatu yang buruk atau membahayakan), atau an attempt to make people believe something that is not true (upaya untuk membuat masyarakat mempercayai sesuatu yang salah) (Longman Dictionary of Contemporary English, 2001).

HPN 2017 merupakan kesempatan baik untuk menempatkan media massa arus utama pada tempatnya yang mulia. Sebaliknya, medsos sebagai penghasil hoax tidak layak menjadi pembentuk opini masyarakat. Di sinilah sikap kritis masyarakat diperlukan.

(Dr P Ari Subagyo MHum. Dekan Fakultas Sastra USD Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 9 Februari 2017)

BERITA REKOMENDASI