Melacak Pemikiran Bung Karno

Editor: Ivan Aditya

IDENTITAS Bangsa Indonesia dipertaruhkan pada awal pertengahan tahun 2017. Beberapa peristiwa seperti gerakan makar, radikalisme, penggantian Pancasila sebagai dasar negara membuat masyarakat terbelah menjadi dua. Satu pihak masyarakat mendukung gagasan dari kelompok radikal. Pihak lainnya tetap menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila.

Beberapa pakar kebudayaan, politisi, hingga akademisi turut andil dalam merespons kegaduhan yang sedang terjadi. Surat kabar pun menjadi wadahnya. Namun, opini yang terbangun mayoritas membicarakan tentang Pancasila dari dimensi ontologi, seperti historis Bung Karno mengenai Pancasila 1 Juni dan sebagainya. Disisi lain, terdapat pula opini yang terbangun dalam kerangka Islam. Argumen dasarnya adalah Islam sebagai satu-satunya solusi terhadap permasalahan Bangsa Indonesia yang masih membelenggu.

Tulisan ini ingin mengajak masyarakat untuk memikirkan ulang tentang pandangan Bung Karno tentang Islam. Mengapa Bung Karno? Itulah anggapan pertama kali yang akan muncul dalam benak masyarakat. Pertama, Bung Karno merupakan salah satu founding fathers Indonesia dan seorang nasionalis. Kedua, perspektif Bung Karno tentang Islam. Opini yang terbangun dalam media massa mayoritas menyoroti tentang perspektif Islam dari tokoh Muhammadiyah atau NU. Sangat sedikit perspektif tulisan yang mengangkat dari salah satu founding fathers dalam melihat Islam.

Buku

Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, termaktub buah pikiran Bung Karno tentang berbagai hal, salah satunya tentang Islam. Beberapa topik tentang Islam termuat dalam chapter seperti: Me-”muda”-kan Pengertian Islam, Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dari Negara, Surat-surat Islam dari Endeh, dan seterusnya. Pada chapter DBR, Me-”muda”-kan Pengertian Islam, yang ditulis Bung Karno di Pandji Islam tahun 1940, Bung Karno mengingatkan bahwa Indonesia harus memulai untuk re-thinking tentang Islam dalam artian mengkontekstualisasi pemahaman Islam dengan kondisi negara. Bung Karno mengambil negara Turki, Mesir, Palestina, India dan Arabia sebagai contohnya. Kelima negara ini menurut Bung Karno menjadi negara yang berpengaruh terhadap perkembangan corak agama Islam negara-negara di dunia.

Kasus Turki berkata bahwa paham agama yang kolot akan menghalangi ikhtiar kemoderenan negara. Sebagaimana Bung Karno menguntip pernyataan Chalidah Hanoum (Halide Edib Hanoum) bahwa: ”Islam terancam bahaya kehilangan pengaruhnya di atas rakyat Turki, maka itu bukanlah karena tidak diurus oleh pemerintah, tetapi ialah justru karena diurus oleh pemerintah” (Soekarno; 1964).

Kasus Mesir berkata bahwa paham agama yang kolot menghalangi kemoderenan negara. Oleh karenanya, Mesir melakukan kompromi antara agama dan kemoderenan negara. Negara Mesir melakukan kompromi terhadap status tradisi pemerintahan Mesir yang berpusat kepada monarkhi dan tradisi keagamaan yang berpusat kepada El Azhar.

Kasus Palestina berkata bahwa paham agama di sana kolot. Kaum Islam sangat kolot, kaum Yahudi sangat kolot dan kaum Nasrani pun juga sangat kolot (Soekarno; 1964). Namun di negara Palestina, tidak terdapat agama yang lebih rendah dibanding dengan agama lainnya. Hal ini dikarenakan bahwa Palestina pada dasarnya adalah monoatheisme dimana merujuk kepada keEsaan Tuhan.

Lain halnya dengan negara India, dimana kompleksitas persoalan agama terjadi disini. Agama Islam bersifat sangat kolot disebabkan kondisi negara India yang mempunyai sangat banyak kepercayaan dan agama. Dalam menjaga eksistensinya, agama Islam harus berhadapan dengan agama Hindu, agama Sikh, agama Parsi, agama Budha dan lainnya. (Soekarno; 1964).

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa gagasan utama Bung Karno dari chapter ini adalah mengkontekstualkan agama dalam konsepsi negara modern atau nation state. Berkaca dari kegaduhan bangsa saat ini, terdapat pihak kelompok Islam yang transnasional dengan membawa isu-isu radikalisme. Disisi lainnya muncul gerakan-gerakan Pancasila yang lebih populer.

Alangkah baiknya bagi masyarakat luas untuk kembali melihat bagaimana Bung Karno sebagai salah satu founding fathers mencoba untuk meletakkan etika dasar bernegara. Dimana Bung Karno turut menghadirkan solusi tentang bagaimana Islam harus diletakkan dalam kerangka bernegara, salah satunya dalam bermasyarakat.

(Arga Pribadi Imawan. Asisten Peneliti Research Centre for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM, Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 22 Juni 2017)

BERITA REKOMENDASI