Melempemnya Dewan Etik MK

Editor: Ivan Aditya

KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat kembali dilaporkan ke Dewan Etik MK, akhir bulan lalu. Laporan dugaan pelanggaran kode etik ini dilayangkan Peneliti Muda MK, Abdul Ghoffar. Ini merupakan kali keempat Arief Hidayat dilaporkan ke Dewan Etik MK. Sementara, dua dari empat laporan dugaan pelanggaran etik yang terdahulu telah divonis, Arief Hidayat terbukti melakukan pelanggaran etik ringan.

Meski demikian, vonis pelanggaran etik ringan pada kedua kasus terdahulu tersebut pada hakikatnya masih dapat diperdebatkan. Pertama, kasus katebelece kolutif yang ditulis Arief Hidayat untuk Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono. Dalam katebelece itu, Arief Hidayat menghendaki agar salah seorang kerabatnya yang berprofesi sebagai jaksa bisa ‘dititipkan’. Nalar kolutif demikian jelas tidak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sedang gencar-gencarnya dilakukan pemerintah. Pun bila merujuk pelbagai konstitusi yang ada, tindakan berbau KKN jelas sangat diharamkan konstitusi.

Kedua, kasus pertemuan Arief Hidayat dengan sejumlah anggota Komisi III menjelang fit and proper test Arief Hidayat untuk perpanjangan masa jabatannya sebagai hakim MK. Merujuk ketentuan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, hakim MK haruslah berintegritas dan berkepribadian tidak tercela, adil dan negarawan. Itulah sebabnya, hakim MK yang kembali terbukti melakukan pelanggaran etik, semestinya harus mendapatkan sanksi yang jauh lebih berat dari sanksi etik yang pernah diterima sebelumnya. Sebab, konstitusi tegas tidak memberikan ruang bagi hakim MK yang berkepribadian tercela dan bukan negarawan.

Kegagalan Dewan Etik MK

Di lain sisi, realitas ini sesungguhnya juga menunjukkan betapa melempemnya Dewan Etik MK dalam menyikapi pelanggaran etik yang dilakukan hakim MK. Padahal, keberadaan Dewan Etik sendiri selain dalam kerangka pengawasan etik hakim MK, juga secara tidak langsung bertujuan menjaga marwah MK. Itulah sebabnya, putusan-putusan etik ringan yang (semestinya berat) dikeluarkan Dewan Etik MK bisa dikatakan merupakan bentuk ‘kegagalan’ Dewan Etik MK dalam menjaga marwah MK.

Meski begitu, barangkali memang bisa dipahami. Faktanya, Dewan Etik MK tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk dapat memeriksa dugaan pelanggaran etik secara komprehensif. Misalnya, terkait kewenangan pemanggilan saksi-saksi, Dewan Etik hanya bisa berharap kepada kemurahan hati para saksi yang dipanggil untuk bersedia hadir dan diperiksa terkait perkara. Kalaupun saksi yang dipanggil tidak bersedia hadir, Dewan Etik MK tidak bisa berbuat apa-apa.

Oleh karena itu, harus dipahami, tanggung jawab utama dalam menjaga marwah MK sejatinya tetaplah melekat di pundak para hakim MK. Dalam konteks itu, semestinya Arief Hidayat bisa betul-betul menunjukkan sikap kenegarawanannya sebagai hakim MK. Menyitir pendapat Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Denny Indrayana mengenai negarawan, yakni seseorang yang mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadinya, maka sudah sepatutnya Arief Hidayat bersedia dengan legawa mengundurkan diri dari jabatanya sebagai hakim MK.Dengan pengunduran diri itu, paling tidak semakin besarnya ketidakpercayaan publik (public distrust) terhadap MK bisa diminimalkan. Terlebih, berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), kepercayaan publik terhadap MK di era kepemimpinan Arief Hidayat tergolong rendah, yakni hanya mencapai 59,1%. Persentase tersebut paling sedikit bila dibandingkan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK (74,9%) dan lembaga kepresidenan (81,5%) berdasar pada survei yang sama.

Akhirnya, Arief Hidayat mesti menyadari, tidak ada alasan yang menguatkan baginya untuk tetap mempertahankan jabatannya sebagai hakim (baca: Ketua MK). Mengutip pendapat peneliti muda MK, Abdul Ghoffar, dua kali terbukti melakukan pelanggaran etik, ibarat dua kali mendapat kartu kuning dalam sepak bola. Pun dengan Dewan Etik MK, mesti berbenah diri agar putusannya tidak lagi disorot publik karena dinilai sangat lemah.

Dengan demikian, sejalan dengan tetap terjaganya marwah MK, tidak menutup kemungkinan kepercayaan publik terhadap MK bisa pulih dan meningkat kembali. Semoga!

(Sumarsih. Staf Peneliti Alwi Research and Consulting, Alumnus Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 20 Februari 2018)

BERITA REKOMENDASI