Melihat Kembali Hubungan Eksekutif – Legislatif

Editor: Ivan Aditya

SISTEM perpolitikan dalam suatu negara adalah pilihan politik dari negara yang bersangkutan. Dalam bahasa KC Wheare, disebut resultante. Makna resultante adalah kesepakatan dasar para pengambil kebijakan yang didasarkan pada kondisi politik, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum saat kebijakan tersebut diambil. Jadi sifatnya sangat fluktuatif, disesuaikan kondisi pada saat itu. Karenanya sangat mungkin, suatu kebijakan dinilai baik dan tepat dalam suatu kondisi/- masa, namun dianggap buruk dan kurang tepat pada saat yang lain.

Dalam kaitannya dengan hubungan eksekutif-legislatif, Bangsa Indonesia telah menentukan bahwa sifat hubungan antara keduanya adalah saling mengontrol dan mengimbangi (check and balances). Pilihan terhadap sistem ini dilatarbelakangi otoritarianisme masa pemerintahan orde lama dan orde baru pada dekade lalu. Dalam kedua orde ini, eksekutif menjadi sangat berkuasa karena tidak ada lembaga lain yang berperan untuk mengawasi dan mengontrolnya. Bahkan pada masa ini, legislatif yang seharusnya menjalankan pengawasan terhadap eksekutif, sebaliknya tidak memiliki peran apa-apa karena berada di bawah kungkungan presiden.

Mayoritas anggota parlemen ditunjuk oleh presiden, sehingga dengan mudah presiden dapat menggantinya dengan yang lain jika mereka tidak ‘taat’ pada instruksi presiden. Trauma dengan pengalaman masa lalu, akhirnya pada masa reformasi memberikan kewenangan yang begitu besar kepada legislatif dalam rangka menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah (eksekutif). Hampir seluruh kebijakan yang diambil pemerintah membutuhkan persetujuan dari legislatif. Hal ini yang kemudian menjadi problem utama pada tataran praktik.

Pejabat Negara

Dalam menunjuk pejabat negara misalnya tampak jelas. Hampir seluruh pejabat negara yang ditentukan menjadi kewenangan presiden untuk menunjuknya (selain menteri dan anggota KY) membutuhkan persetujuan dari DPR. Termasuk juga kebijakan lain yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab presiden sebagai pelaksana UU, membutuhkan persetujuan DPR. Sehingga menimbulkan beberapa dampak negatif bagi jalannya pemerintahan.

Pertama, menyulitkan presiden untuk mewujudkan visimisi atau program-programnya yang telah disusun semenjak masa kampanye. DPR kerap kali menjegal kebijakan presiden, padahal kebijakan itu adalah untuk memenuhi janji politik presiden pada saat kampanye.

Kedua, memungkinkan terjadinya lobi-lobi politik oleh DPR agar kebijakan presiden dapat disetujui, lobi-lobi yang syarat dengan kepentingan elite politik. Ketiga, menghilangkan kebebasan presiden untuk mengambil langkah bebas dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Padahal sejak semula Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai negara dengan sistem presidensiil.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga merupakan anggota partai politik dalam menentukan suatu kebijakan pasti tidak pernah lepas dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya (Mahfud MD: 2009), serta dari kepentingan-kepentingan politik partai politiknya masing-masing. Sudah menjadi rahasia umum keputusan yang diambil DPR berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Sistem recall yang diatur dalam UU Parpol mengungkung anggora parlemen untuk tidak dapat berbuat lain dari kebijakan partai, menjadi boneka partai.

5 Kesepakatan

Salah satu dari 5 kesepakatan dasar saat mengamandemen UUD 1945 adalah memperkuat sistem presidensiil. Praktik yang berlaku akhir-akhir ini tidak mencerminkan sistem presidensiil tersebut. Sistem presidensiil setidaknya memberikan kewenangan yang besar kepada presiden dalam mengambil kebijakan (namun masih dalam kontrol UUD serta pengawasan DPR), tanpa harus ‘direcoki’DPR seperti yang selama ini terjadi. Kondisi politik telah mengharuskan para pengambil kebijakan untuk mengubah kiblat resultante negara untuk menata kembali hubungan eksekutif-legislatif. Pelibatan DPR untuk menyetujui mayoritas kewenangan presiden dalam praktiknya hanya menimbulkan deadlock pemerintahan dan lagilagi rakyat yang menjadi korban.

Apakah dengan mengembalikan sistem pemerintahan pada jalur presidensiil sebagaimana yang menjadi roh UUD 1945 akan menimbulkan otoritarianisme seperti halnya pada masa orde baru? Tentu tidak! Karena segala aktivitas presiden dibatasi UUD. DPR juga masih dapat menjalankan fungsi kontrol untuk mengawasi presiden.

(Despan Heryansyah. Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 29 Agustus 2016)

BERITA REKOMENDASI