Melindungi WNI

Editor: Ivan Aditya

PROTES masyarakat merebak, pascaterpilihnya Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat. Warga dari berbagai kalangan, migran dan LGBT, turun ke jalan di kota-kota besar, termasuk di Los Angeles, Philadelphia, Denver dan Minneapolis. Ribuan warga Amerika Serikat dari 25 kota melakukan demonstrasi ”not my ‘president”.

Aksi demonstrasi di Portland, Oregon, Amerika Serikat (AS) pada malam ketiga, Jumat (11/11) menjadi anarkis seusai seorang demonstran tewas tertembak. Polisi antihuru-hara melepaskan tembakan gas air mata dan peluru kosong untuk membubarkan massa yang memblokir jalanan. Mereka menyuarakan kemarahan mereka terhadap Trump yang kerap menyampaikan retorika kampanye yang sangat keras menyangkut imigran, muslim dan perempuan.

Aksi massa anarkis itu sangat meresahkan masyarakat AS, termasuk WNI yang tinggal atau berada di AS. Karena itu, pemerintah melalui Kemenlu RI telah menerapkan prosedur tetap perlindungan WNI. Mereka diminta untuk tetap tenang dan selalu menghormati aturan hukum setempat, budaya setempat dan melaksanakan kegiatan sehari-hari sesuai dengan hukum yang berlaku di sana. Kemenlu juga telah berkoordinasi dengan otoritas lokal di AS dan KBRI/KJRI di negara itu untuk segera memberikan perlindungan dan menyelamatkan WNI.

Kebijakan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri merupakan salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo. Diplomasi yang telah menempatkan perlindungan warga negara pada urutan pertama agenda prioritas pemerintah ini menunjukkan bahwa perlindungan warga negara merupakan isu primer. Pemerintah ingin memastikan bahwa negara ada dan hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh WNI di negara manapun, termasuk di AS.

Hingga November 2016 ini, warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri sebanyak 4,3 juta jiwa. Jumlah ini nyaris setara dengan keseluruhan penduduk negara Singapura. Sementara itu, jumlah warga Indonesia di AS tercatat sekitar 120.000 sampai 400.000.

Melalui jejaring sosial Facebook, KJRI Chicago menyediakan hotline Perlindungan WNI di AS. Dengan nomor hotline tersebut, WNI di AS diharapkan proaktif mengkonfirmasi berbagai informasi yang beredar ke pihak perwakilan Indonesia di AS. Masyarakat juga bisa mengakses informasi lewat akun Twitter KBRI @KBRIWashDC.

Hingga 2016 ini, lebih dari 3.000 kasus perlindungan WNI masih menjadi pekerjaan rumah Kemenlu. Selama Januari-Juli 2016 Kemenlu sudah menyelesaikan 7.492 dari 10.904 kasus perlindungan WNI di luar negeri. Selain itu, 253 (58%) dari 435 WNI korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sudah diselesaikan kasusnya.

Pemerintah juga sudah membebaskan 41 WNI yang terancam hukuman mati dan 608 kasus anak buah kapal (ABK) yang 58% di antaranya sudah berhasil diselesaikan. Sepanjang 2015-2016 pemerintah juga memulangkan 118.755 WNI overstayers. Evakuasi terbesar yang dilakukan terjadi pada tahun 2015 ketika memulangkan lebih dari 2.000 WNI di Yaman. Mobilitas WNI semakin tinggi di luar negeri telah mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya. Misalnya, kementerian memiliki database e-perlindungan untuk mencatat seluruh WNI yang berada di luar negeri untuk mempermudah memberi perlindungan WNI.

Terkait AS, perwakilan Indonesia di berbagai kota di AS perlu memiliki update data keberadaan WNI, termasuk yang sedang melakukan kunjungan jangka pendek. Identifikasi yang jelas mengenai situasi apa saja yang memerlukan upaya evakuasi perlu dilakukan. Identifikasi itu bahkan juga dapat meliputi pemetaan wilayah atau kota yang relatif aman bagi perlindungan WNI.

Ke(tidak)amanan warga menjadi salah satu faktor penting bagi keamanan nasional, walaupun warga negara tersebut berada di luar wilayah negara yang bersangkutan. Dalam situasi kritis, Pemerintah RI harus mampu mendefinisikan secara lebih tegas mengenai situasi keamanan di luar negeri yang bisa dianggap sebagai situasi yang tepat untuk menyelamatkan WNI. Dalam konteks itu, kemampuan Pemerintah RI dalam menentukan derajat keamanan situasi domestik sebuah negara di luar negeri akan semakin meningkatkan keamanan WNI di negara tersebut.

(Ludiro Madu. Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN ‘Veteran’ Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 16 November 2016)

BERITA REKOMENDASI