Memahami ‘Glembuk’ Pilkada

Editor: Ivan Aditya

GRENGSENG hajatan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2018 mulai terasa di Jawa Tengah. Terutama di tujuh kabupaten/kota yang berbarengan menggelar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Tujuh kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Temanggung, Magelang, Banyumas, Kudus, Karanganyar , Tegal dan Kota Tegal.

Di titik-titik strategis, terutama di pinggir jalan raya, terpampang poster tokoh yang berkeinginan maju mencalonkan diri. Di poster itu bertuliskan nama lengkap, nama panggilan, berikut gelar akademis, jabatan yang kini dan pernah diemban. Serta tidak lupa menuliskan pesan ‘promosi’ berupa ‘janji politik’. Di poster petahana disampaikanlah sejumlah prestasi yang berhasil diraih.

Grengseng juga terasa dari peningkatan kunjungan ‘berlabel’ silaturahim pada tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama dari tokoh nasional hingga tokoh kampung. Saat silaturahim, dibicarakan kondisi masyarakat terkini dan perbaikan yang akan diperbuat jika berkuasa, tentu menguntungkan tokoh tersebut. Untuk itu mereka meminta doa restu dan dukungan. Sebagai bukti pertemuan adalah foto yang kemudian diunggah di media sosial sekaligus menguatkan kesan positif.

Fenomena ‘Glembuk’

Apa yang giat dikerjakan tokoh-tokoh politik tersebut dalam Bahasa Jawa dapat disebut sebagai glembuk. Glembuk pada ajang pemilu pasti dilakukan tokoh yang ingin maju atau kandidat setelah ditetapkan peserta oleh KPU. Glembuk secara harfiah berarti ngojok-ngojoki supaya mau, atau ngapusi (Widodo: 2007). Kata lain dari strategi glembuk adalah membujuk supaya masyarakat umum dan lawan terpikat. Jadi kesan glembuk tidak lagi negatif.

Langkah tokoh dimulai, dengan membuat tim inti. Tim ini berfungsi sebagai pemikir, perumus sebuah gerakan untuk menyukseskan tujuan akhir sebuah kemenangan. Mereka lantas membuat sel-sel jaringan dari tingkat RT, RW, dusun, desa, kecamatan dan kumpulan kecamatan hingga kabupaten/kota, disesuaikan kepentingan : pemilihan gubernur atau pemilihan bupati/walikota.

Tokoh utama dan tim tersebut bergerak menyampaikan kebaikan yang akan dicapai dan raihan akan dicapai bila kelak memimpin. Bidang yang ditawarkan dapat kesehatan, pariwisata, ekonomi, dan pendidikan. Konkretnya adalah pengaspalan jalan, pembangunan irigasi pertanian, pembangunan sekolah, madrasah. Juga tempat ibadah, dan berbagai bantuan pendanaan. Bahkan perekrutan tenaga honorer menjadi pegawai negeri atau peningkatan upah minimal bagi buruh.

Sasaran utama glembuk adalah tokoh agama, tokoh masyarakat paling berpengaruh dan pimpinan partai politik, jika belum punya dukungan dari parpol. Setelah mereka dapat ‘dipegang’maka langkah mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat akan semakin mudah. Tokohtokoh ini secara alamiah akan menyampaikan ke khalayak yang menjadi basisnya tentang kebaikan dan programnya. Di sini terjadi glembuk berantai tokoh pada masyarakat. Glembuk semakin digencarkan mendekati pencoblosan, senyampang ‘gizi politik’ berupa pendanaan operasional.

Pada masa kampanye, glembuk dapat menjadi liar, dengan munculnya fitnah untuk menghancurkan lawan politik. Istilah trennya adalah kampanye hitam. Sedangkan serangan yang mengarah program kerja disebut kampanye negatif. Di sinilah terjadi ‘perang glembuk’. Bahkan tidak jarang dan dapat dipastikan, tokoh utama dan timnya mengeluarkan glembuk pamungkas : glembuk uang. Sasarannya, bisa internal tim kampanye, namun yang parah disampaikan masyarakat luas.

Dalam perkembangan terakhir, glembuk uang, sering ditolak. Warga memilih glembuk bantuan sebagai suatu transaksi politik. Sebab glembuk bantuan dinilai tidak merendahkan martabat yang mengesankan adanya jual beli suara. Bantuan yang umumnya berupa barang itu dapat menjaga harmoni komunitas karena dapat digunakan bersama.

Masyarakat Cerdas

Memasuki event pilkada masyarakat harus cerdas menanggapi strategi glembuk dari tokoh dan tim sukses. Jangan sampai glembuk merusak kedamaian, persatuan, kesatuan, persaudaraan dan kegotongroyongan yang sudah terjalin baik. Pilihan saat pencoblosan harus jatuh didasarkan keyakinan rasional.

Penyelenggara pemilu baik, dari pengawas pemilu dan komisi pemilihan umum harus pula antisipatif, mengerti dan memahami glembuk yang digencarkan calon dan peserta pemilihan. Tangani sesuai aturan glembuk yang melanggar aturan. Jangan sampai glembuk ini menciderai demokrasi dan berdampak menurunnya kesejahteraan warga.

(Arif Zaini Arrosyid MSc. Jurnalis SKH Kedaulatan Rakyat. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 12 Desember 2017)

BERITA REKOMENDASI