Memperbincangkan GBHN Usai Kongres PDIP

MENGHIDUPKAN kembali GBHN kini telah menjadi mainstream issue. Isu ini seakan menemukan momentum metamorfosa kebangkitan pascakemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019.

Klimaksnya pada konggres PDIP di Bali, lalu. Megawati kembali menegaskan, akan memperjuangkan amandemen kelima UUD 1945, agar GBHN dikembalikan menjadi kewenangan konstitusional MPR seperti semula.

Sebagai nahkoda the ruling party, pidato Mega, tidak boleh dianggap sepele. Gayung bersambut. MPR di sidang perdana bulan Agustus 2019 juga turut menegaskan, pentingnya amandemen terbatas UUD 1945.

Ide rekonstruksi GBHN, seolah menafikan sistem RPJPN yang telah langgeng diterapkan pascaamandemen UUD 1945. Bahkan dianggap haram, ketinggalan zaman dan kontra produktif dengan sistem presidensial yang kita anut.

Polemik demikian, harus disikapi dengan nalar argumentatif-konstitusional. Laksana anggur lama yang dikemas dalam botol baru, konsep GBHN versi Orde Lama, nyaris dikatakan gagal, karena hanya memuat pandangan dan sikap politik Soekarno.

GBHN di zaman Orde baru, sebetulnya berjalan sistematis dan terstruktur. Hanya saja personalisasi kekuasaan Presiden yang superior, mengakibatkan MPR mati suri dan hanya menjadi the rubber stamp, karena tidak berdaya menghadapi kooptasi eksekutif yang super power.

Ahistoris

Pascaamandemen konstitusi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional mengambil alih peran GBHN sebagai haluan negara. Menariknya, visi atau haluan dasar pembangunan yang diatur RPJP berlaku dalam interval 25 tahun sejak 2005-2025.

Berbeda dengan GBHN yang berlaku lima tahunan dan sesudahnya dapat dievaluasi kembali sesuai periode masa jabatan Presiden. Pada titik ini, RPJP mestinya, tidak tepat dikonstruksi sebagai haluan negara, karena lebih mencerminkan visi-misi atau program kerja Presiden terpilih.

Proses amandemen konstitusi, yang melucuti kewenangan MPR membentuk GBHN, merupakan tindakan yang ahistoris dan inkonstitusional. Secara embrionik, ada tiga konsensus politik sebagai pilar utama bernegara yang dirumuskan pendiri bangsa ketika BPUPKI bersidang :

Pancasila selaku fundamentalnorm dan dasar negara-landasan idiil; UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggiólandasan konstitusional dan GBHN sebagai haluan negaralandasan operasional pembangunan Basis legitimasi yuridis RPJP yang bersumber pada norma UU sangatlah lemah jika dibandingkan dengan GBHN yang dituangkan dalam Tap MPR.

Secara hirarkis, kedudukan Tap MPR lebih tinggi dari UU, jika merujuk pada Nomor 12 tahun 2011. UU karena merupakan produk legislasi, maka UU No 7/2007 yang mengatur RPJP Nasional, akan mudah digoyang, tergantung konfigurasi politik yang berkembang di DPR. Berbeda dengan proses mengubah GBHN tidak segampang mengubah UU.

Mengubah GBHN sama saja dengan mengubah konstitusi. Padahal untuk formal amandement constitution yang diatur Pasal 37 UUD 1945, membutuhkan sejumlah persyaratan yang ketat dan tidak mudah. Dari perspektif legitimasi politik, MPR jauh lebih kuat, karena merepresentasikan seluruh wakil rakyat di Senayan.

RPJPN sesungguhnya hanyalah bentuk personifikasi atau artikulasi kebijakan politik atau visi- misi presiden/wakil dan bersifat jangka pendek, karena dibatasi masa jabatan Presiden-lima tahun atau sepuluh tahun jikalau terpilih untuk kedua kalinya.

Rekonstruksi GBHN

Mengembalikan GBHN sebagai haluan utama penyelenggaraan negara merupakan sebuah keniscayaan. Dalam konteks rekonstruksi haluan negara, Pancasila harus tetap menjadi landasan idiil dan UUD sebagai landasan konstitusional dan GBHN tetap harus menjadi kewenangan MPR tanpa syarat, sebagai representasi rumah kebangsaan.

Idealnya, produk hukum MPR yang memayungi GBHN dituangkan di dalam ‘Peraturan MPR’ sesuai isyarat UU No. 12 Tahun 2011, karena sifatnya yang mengatur. Meskipun tidak lagi mandataris MPR, Presiden tetap dapat di-impeachment, jika terbukti melanggar GBHN.

Kalaupun dianggap masih relevan, sepatutnya RPJPN direkonstruksi, menjadi bagian dari operasional GBHN. Capaian GBHN lebih terukur dan akuntabel karena bersifat lima tahunan sesuai periode jabatan presiden. Dengan RPJPN, yang didesain 20 tahun, sulit meminta pertanggungjawaban presiden secara komprehensif.

Setiap Presiden/Wakil Presiden memiliki visi politik dan program kerja pembangunan yang berbeda-beda tergantung basis ideologi presiden, ideologi dan platform partai penguasa. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mari hidupkan kembali marwah GBHN sebagai masterpiece bagi pembangunan bangsa dan negara.

Dr King Faisal Sulaiman SH LLM, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Opini terbit di Harian Kedaulatan Rakyat edisi Senin 26 Agustus 2019.

 

BERITA REKOMENDASI