Mempercepat Revitalisasi TVRI

Editor: Ivan Aditya

TANGGAL 24 Agustus selalu diperingati sebagai Hari Televisi Nasional. Sekaligus menandai ulang tahun TVRI sebagai stasiun televisi pertama yang hadir di Indonesia. Pertama kali bersiaran pada 1962, tahun ini TVRI berusia 54 tahun. Dalam rentang waktu tersebut, sebagaimana disebut Philip Kitley dalam buku Konstruksi Budaya Bangsa di Layar Kaca (2000:27), televisi akan bisa menumbuhkan nasionalisme masyarakat Indonesia sebagaimana pernah dilakukan oleh radio. Apalagi Indonesia di dekade 60-an sedang didera perasaan ‘kacau balau’ setelah didera gagasan-gagasan federalisme dan berbagai pemberontakan.

TVRI didirikan berbarengan dengan Asian Games IV yang dilaksanakan di Jakarta pada 24 Agustus sampai 4 September 1962. Sejarah mencatat bahwa pada pembukaan Asian Games 24 Agustus 1962 di Gelora Bung Karno, TVRI resmi bersiaran. Siaran pertama dilangsungkan selama tiga jam dari pukul 16.00 sampai 19.00 WIB. Sebagai catatan, saat itu di Asia baru ada 3 negara yang memiliki stasiun televisi yaitu Jepang (1953), Filipina (1953), dan Thailand (1954).

Jika diibaratkan manusia, usia ini sudah semestinya menjadi usia yang penuh dengan pelajaran dan kebijaksanan. Pertanyaannya, apakah TVRI saat ini sudah memanifestasikan kepentingan masyarakat Indonesia sebagaimana amanat UU Penyiaran No 32 tahun 2002 yang mengubah posisi TVRI sebagai lembaga penyiaran publik?

Mengubah Pola Pikir

Salah satu problem yang muncul sampai saat ini adalah pandangan umum bahwa TVRI masih dianggap sebagai televisi pemerintah. Pandangan ini masih mengendap kuat baik di benak masyarakat maupun birokrasi pemerintahan. Karena dipandang masih menjadi subordinat dan alat propaganda pemerintah, tak bisa dipungkiri kesan bahwa TVRI dikelola dengan setengah hati. Publik pun menjadi antipati karena tidak banyak tayangan-tayangan yang bisa menjadi alternatif di tengah gempuran tayangan asing di stasiun televisi swasta.

Padahal, sebagaimana amanat UndangUndang Penyiaran, TVRI sudah menjadi lembaga penyiaran publik. Konsekuensinya, model pengelolaan termasuk ke dalam tayangantayangannya harus beriorientasi pada publik, bukan pemerintah.

Perubahan pola pikir ini harus terus-menerus dilakukan karena ia akan mempengaruhi tidak hanya pengelolaan, tetapi juga bagaimana masyarakat ikut menjaga dan merawat media ini. Media penyiaran publik di Inggris (BBC) dan Jepang (NHK) bisa menjadi contoh ideal di mana salah satunya menggunakan mekanisme iuran dana publik. BBC malah tidak hanya bisa menghasilkan tayangan-tayangan berita yang bermanfaat bagi publik Inggris. Tetapi juga bisa menghasilkan kajian-kajian mengenai perkembangan jurnalisme yang berguna bagi industri media di sana. Pelajaran semacam ini bisa kita jadikan sebagai contoh untuk melakukan revitalisasi TVRI.

Revitalisasi

Lepas dari berbagai kekurangannya, kehadiran TVRI tetap dibutuhkan. Daya siarannya yang bisa menjangkau hampir seluruh daerah di Indonesia semakin membuat posisi TVRI tetap strategis. Apalagi ditambah dengan fakta menurut data Nielsen (2014), sekitar 94 % penduduk Indonesia menonton televisi. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding dengan akses terhadap media-media lain.

Namun untuk sampai seideal media-media publik di luar negeri, tentu TVRI butuh langkah yang panjang. Butuh bangunan sistem yang kuat agar bisa menuju ke sana. Pada titik inilah butuh revitalisasi besar-besaran untuk menempatkan TVRI dalam posisinya yang ideal. Revitalisasi ini dari mula perkara regulasi, pengembangan infrastruktur, sampai kreativitas program siaran.

Regulasi menjadi hal utama yang harus digaris bawahi. Dalam situasi di mana butuh perubahan mendasar, regulasi berupa undang-undang dibutuhkan untuk membuat perubahan yang sistematis dan terukur. Karena itu, masuknya rancangan undang-undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) dalam program legislasi nasional tahun ini bisa menjadi langkah awal yang penting untuk meletakkan pondasi penyiaran publik yang kokoh. Pembahasan tentang rancangan undang-undang ini bisa dilakukan secara parallel dengan proses revisi undang-undang penyiaran yang juga sedang berjalan.

Kita berharap para wakil rakyat memprioritaskan pembahasan terkait TVRI tersebut. Dengan demikian, usaha mengubah wajah TVRI menjadi lebih baik bisa segera dilakukan.

(Wisnu Prasetya Utomo. Peneliti media Remotivi. Artikel ini tertulis di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 25 Agustus 2016)

BERITA REKOMENDASI