Menakar Gebrak Masker di DIY

Editor: Ivan Aditya

LIBUR panjang bagi Yogyakarta adalah sebuah dilema. Sudah bisa dipastikan, wisatawan yang masuk DIY banyak. Leluasanya menggunakan transportasi darat, menyebabkan arus pergerakan wisatawan masuk Yogya sungguh luar biasa. Malioboro sebagai ikon yang sebenarnya dibatasi jumlah pengunjung, tak kuasa lagi membatasi. Pintu masuk yang banyak, membuat jumlah pengunjung tak bisa dihitung lagi. Wajar jika Gubernur DIY Sultan HB X mengingatkan agar konsisten pada aturan semula.

Menurut kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo, dilibur panjang belum lama ini jumlah wisatawan ke Yogya mencapai 39.000 orang lebih dalam sehari. Terbanyak berasal dari DIY, disusul Jateng, Jatim, Jabar dan DKI lainnya dari luar Jawa (KR 19/8). Membludaknya wisatawan tersebut disisi lain, adalah rezeki bagi pedagang, jasa transportasi dari ojol sampai andong, pemilik rumah makan dan pengelola destinasi di wilayah DIY. Setelah 4 bulan ‘berpuasa’, serasa panen.

Lega, karena Yogya berasa hidup lagi, kata para pebisnis wisata. Tetapi dari sisi kesehatan, suasana tersebut sangat mengawatirkan karena protokol kesehatan nyaris diabaikan. Kalau menyaksikan suasana di Malioboro saat libur panjang, atau malam hari suasana wisata kuliner dari Titik Nol sampai Tugu Pal Putih serasa sekali kalau sudah ‘normal yang dulu’. Masker hanya sebatas aksesori karena tak memenuhi aturan yang benar dalam pemakaian, kerumunan tak bisa dielakkan.

Denda Uang

Pesona pariwisata Yogya memang luar biasa. Kreativitas para pengelola desa wisata, tak diragukan lagi sehingga seorang wisatawan dari luar kota mengatakan ‘Selalu ada yang baru di Yogya’. Kemampuan mengelola promosi digital, mengandalkan media sosial sangat piawai. Jajaran Dinas Pariwisata dan komponen industri pariwisata sangat aktif melakukan simulasi protokol kesehatan mulai dari objek wisata sampai transportasi. Inilah yang makin meyakinkan bahwa berwisata di Yogya sangat aman dan sehat.

Tetapi realitas yang terjadi, angka warga yang terpapar Covid-19 fluktuatif makin tinggi. Sejumlah pemda telah menyusun perda untuk mendisdiplinkan protokol kesehatan, mulai dari denda uang, hukuman sosial seperti menyapu di jalanan sampai push-up. Di DIY, Pemkab Bantul dan Pemkot Yogyakarta, penyusunan regulasi tersebut mengacu pada instruksi Presiden No 6 Tahun 2020 mengenai peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pengendalian Covid-19.

Melibatkan PKK

Sekarang, Pemprov DIY melaksanakan anjuran dari pusat untuk melibatkan TP PKK dengan gerakan Gebrak Masker. Aksi yang melibatkan anggota PKK diharapkan memberikan tekanan agar disiplin Gerakan 3 M, Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak dilaksanakan disiplin. Pertanyaannya, mampukah gerakan ini menekan laju penularan Covid-19? Masih kita tunggu, namun usaha tersebut layak didukung siapapun.

Kini sejumlah daerah memang mulai mengubah strategi untuk menurunkan angka penularan. Banyuwangi misalnya, melibatkan keluarga untuk melaksanakan. Yang kemudian di refleksinya secara nasional dengan melibatkan PKK. Sementara Aceh mulai melibatkan para ulama untuk mengingatkan warga tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jawa Barat mengajak para melienial untuk memerangi Covid-19 dengan berbagai cara. Dalam situasi semacam ini strategi baru harus dilakukan, melihat kondisi warga.

Bagaimana di DIY? Yogya yang heterogen warganya, tampaknya juga perlu menambah strategi. Seniman, tokoh masyarakat dan agama, media, anak-anak muda dengan gerakan sosial media, ormas dan komunitas perlu diajak dirangkul untuk membantu gerakan tersebut. Bahkan menarik seperti di masjid Jogokariyan misalnya mengingatkan protokol kesehatan diumumkan melalui pengeras suara masjid. Kita musti optimis, bukan lagi sekadar gebrak masker ibu-ibu PKK tetapi jika semua komponen saatnya duduk bersama untuk ‘holobis kontul baris’memerangi virus Korona.

Drs Octo Lampito MPd
Pemimpin Redaksi Kedaulatan Rakyat

BERITA REKOMENDASI