Menakar Kesadaran HAM Indonesia

Editor: Ivan Aditya

TANGGAL 10 Desember besok, masyarakat internasional memperingati 66 tahun Deklarasi HAM. Deklarasi HAM PBB tersebut menyatakan sejumlah harapan, aspirasi atau cita-cita yang digandrungi setiap manusia di muka bumi ini. Manusia, siapa pun dia dan di mana pun dia tinggal, tentu sangat mendambakan perlakuan sebagaimana yang menjadi hak dasarnya. Seperti keadilan, penghidupan yang layak, pendidikan dan lainlain.

Indonesia menerima isi Piagam HAM tersebut. Dengan demikian, setidak-tidaknya kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral untuk ikut melaksanakan prinsip-prinsip yang tercantum di dalam deklarasi tersebut. Baik bagi kehidupan internasional, maupun nasional.

Dua Prinsip

Perubahan politik di Indonesia akibat runtuhnya Orde Baru telah mempengaruhi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Jika pada masa Orde Baru ada kekangan-kekangan, maka setelah Orde Baru runtuh muncul kebebasan-kebebasan. Dengan adanya amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali, menunjukkan bahwa Indonesia semakin komitmen terhadap pelaksanaan HAM tersebut.

Dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 dengan tegas dinyatakan dalil objektif Bangsa Indonesia mengenai dua prinsip mendasar yang bersifat universal : perikemanusiaan dan perikeadilan. Dua prinsip yang berlaku di semua tempat dan di setiap zaman serta yang merupakan acuan dari pelaksanaan HAM dalam arti luas.

Prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan yang sangat fundamental itu dengan gamblang dan tegas diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Antara lain hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, persamaan kedudukan di depan hukum, tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun. Kemudian kemerdekaan berserikat dan berkumpul, demikian juga kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat secara lisan dan tertulis, hak untuk mendapatkan pengajaran, pemeliharaan terhadap fakir miskin, Juga hak bela negara dan lain-lain yang hakikatnya sudah mencakup ketigapuluh pasal Piagam Pernyataan Umum tentang HAM dari PBB. Secara konseptual Indonesia telah menerapkannya dalam undang-undangnya. Lalu, bagaimana pelaksanaannya?

Terus terang kita pun perlu mengakui bahwa pelaksanaan HAM, khususnya prinsip-prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan belum seluruhnya terselenggara secara meyakinkan. Kita masih mendengar adanya perlakuan yang tidak adil, terutama perlakuan hukum.

Lapisan Bawah

Aspek lain yang mencerminkan belum terwujudkan sepenuhnya manifestasi hak-hak asasi manusia adalah banyaknya anggota masyarakat dari segala penjuru Tanah Air mengadu ke Komnas HAM maupun DPR. Mereka yang mengadu itu pada umumnya adalah masyarakat lapisan bawah. Sedangkan pengaduan mereka dilatarbelakangi kasus yang berkaitan dengan ganti rugi tanah yang tergusur untuk proyekproyek pembangunan. Selain juga masalah hakhak asasi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk perlakuan hukum, hak untuk bebas dari kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan dan lainnya. Belum seluruhnya terselenggara sebagaimana diharapkan.

Benar, bahwa konsep HAM sudah dijamin secara konstitusional dan telah dijabarkan dalam berbagai ketentuan hukum formal. Namun, HAM tak cukup sekadar didengungkan, dicantumkan dalam hukum positif, yaitu dalam UUD 1945, KUHAP atau undang-undang lain. Yang terpenting adalah kemauan untuk menegakkan demi kesadaran atas HAM itu sendiri. Sejauh HAM itu hanya di bibir, maka orang-orang yang merasa terlanggar HAM-nya, dan tak punya kemampuan lain, maka bisa berbuat nekat, karena sempitnya jalan ke luar. Di sinilah pentingnya kesadaran negeri ini untuk menyerasikan diri dengan konsep HAM dan kehidupan nyata.

Pelanggaran Masa Lalu

Di samping itu, negeri ini harus semakin terbuka terhadap tuntutan-tuntutan pelanggaran HAM. Sampai saat ini ada kesan bahwa negara tidak pernah mengakui dengan tegas atas kesalahan-kesalahannya dalam kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Adapun beberapa kasus yang sampai sekarang masih misteri antara lain Peristiwa 27 Juli 1996, Tri Sakti Mei 1998.

Pelaksanaan HAM di Indonesia akan tetap dipersoalkan apabila negara tidak mau mengakui kesalahannya atas pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu. Di sinilah takaran kesadaran HAM di Indonesia saat ini. Jika Indonesia secara tegas mau mengakui kesalahannya atas pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu, kecurigaan-kecurigaan dunia internasional terhadap pelaksanaan HAM di negeri ini lambat laun akan berkurang pula.

(Drs A Kardiyat Wiharyanto MM. Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 9 Desember 2017)

BERITA REKOMENDASI