Menanggulangi Corona, Pemerintah Daerah Dianggap Jalan Sendiri dan Tak Seirama?

Editor: Ivan Aditya

SAAT ini dunia, khususnya Indonesia tengah diresahkan oleh munculnya virus Corona yang semakin merajalela perkembangan tingkat penularannya. Alih-alih tercegah, Indonesia justru menjadi negara dengan tingkat kenaikan kurva korban Covid-19 yang terus melaju dan termasuk kasus tertinggi di dunia. Tak hanya berdampak pada kesehatan, virus ini turun melemahkan negara dalam segi ekonomi, bahkan krisis ekonomi saat ini bahkan dapat dikatakan lebih buruk dari yang pernah terjadi pada 1930 dan 2008 lalu.

Hal ini tentu saja membuat pemerintah mulai dari daerah hingga pusat disorot baik dari dalam maupun luar negeri sebab digadang-gadang untuk mengeluarkan kebijakan sebagai hasil kerjanya dalam penanganan wabah Covid-19 ini. Pemerintah Indonesia dinilai kurang atau bahkan belum berhasil dalam menangani kasus Covid-19 ini, dan salah satu sebabnya ialah kurangnya keselarasan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan sebagai langkah penanggulangan, mulai dari pemerintah daerah yang dinilai berjalan sendiri dan tidak seirama dengan pemerintah pusat, hingga pemerintah pusat yang dianggap terlalu lambat dalam membuat peraturan kebijakan sehingga secara tidak langsung dapat mengancam keselamatan warga di tiap-tiap daerah di Indonesia.

Secara de facto saat ini Indonesia tengah berada pada posisi Hukum Tata Negara Darurat, yaitu keadaan dimana Hukum Nasional tak dapat berlaku sebagaimana biasanya. Artinya, hal-hal di luar prinsip hukum umum dapat dilakukan termasuk mengesampingkan otonomi daerah. Namun, bukan berarti pemerintah pusat dapat sepenuhnya meniadakan peran pemerintah daerah sebagai yang menghadapi langsung dan lebih memahami kondisi sosial kemasyarakatan, geografis, budaya dan hal-hal lain yang ada di daerah mereka. Karena hal-hal mengenai semangat otonomi daerah yang juga merupakan salah satu prinsip dasar yang tertuang dalam UUD1945 yang digalakkan sejak masa reformasi berlawanan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang ada saat ini.

Padahal, dari tiga bentuk kolaborasi kepemerintahan, Indonesia menggunakan bentuk kolaborasi model Relatif, yaitu pemerintah memberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan namun tetap sesuai dan mengakui adanya pemerintah pusat. Pada pasal 18 ayat (5) UUD 1945 telah secara jelas disebutkan bahwa otonomi daerah dapat dengan seluas-luasnya dijalankan kecuali pada urusan yang secara nyata telah diatur sebagai urusan pemerintan pusat. Konstitusi tersebut harus tetap berjalan selama belum ada perubahan. Namun ketidakselarasan pemerintah pusat dan daerah ini seakan-akan membuat pemerintah daerah terkekang dan bergantung kepada pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah berada pada posisi serba salah, dimana ketika berjalan sendiri dianggap sebagai melanggar dan menyebabkan tidak seirama namun untuk menunggu kebijakan pemerintah pusat dirasa terlalu lamban.

Namun, dalam kasus ketidakselarasan ini kami akan mencoba mengutarakannya dengan contoh kasus kebijakan PSBB. Pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanggulngn Covid-19 yang secara garis besar mengatur mengenai peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan dan tempat umum pada 31 Maret 2020 dengan kondisi jumlah positif Covid-19 yang terkonfirmasi sekitar seribu dua ratusan orang. Sehingga terdapat beberapa pemerintah daerah yang telah memilih melakukan local lockdown sejak sebelum adanya peraturan yang dirasa ‘terlambat’ tersebut. Contoh-contoh daerah yang menerapkan local lock down sejak sebelum adanya PP PSBB yaitu Tegal pada 23 Maret 2020, Papua pada 26 Maret 2020, dan Bali pada 27 Maret 2020 yang mana tujuan utamanya tentu saja untuk melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19

Pada konferensi pers di Graha BNPN Jakarta pada Selasa 14 April 2020, A. Yurianto sebagai jubir pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19 mengatakan “(Kepala Daerah) memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan di daerahnya masing-masing dengan tentunya memperhatikan kebijakan-kebijakan pusat”, selain itu Ia juga mengatakan bahwa agar bisa lebih efektif dan efisien dalam satu irama yang sama maka Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dalam hal ini merupakan kelompok pemerintah daerah akan memerankan sebagai kepala gugus tugas percepatan penanggulangan Covid-19 di daerah masing-masing.

Namun pada PP PSBB tersebut pemerintah pusat tak membuat pemerintah daerah dapat dengan mudah mengeluarkan kebijakan, pada satu contoh juga pemerintah secara satu pihak mengganti model pembelajaran menjadi daring (dalam jaringan) untuk seluruh daerah di Indonesia sedang di sisi lain tidak semua siswa dapat mengikutinya. Selain itu untuk dapat melakukan PSBB di daerah masing-masing, pemerintah daerah harus mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang ditetapkan pada 3 April 2020 dengan segala prosedurnya yang rumit sementara pemerintah daerah juga harus menyiapkan hal-hal lain yang berkaitan dengan ekonomi dan layanan publik seperti ketersediaan pangan sebagai wujud langkah penerapan PSBB.

Kesulitan-kesulitan atas prosedur tersebut dapat dilihat dari contoh kasus pemerintah DKI Jakarta yang pengajuan penerapan PSBB-nya pada 1 April 2020 karena dianggap tidak sesuai prosedur PMK yang baru ditetapkan 3 April 2020. Peraturan dengan prosedural yang rumit mengenai data-data peningkatan kasus dan lain-lain seperti diatas tentu saja menghambat pemerintah daerah DKI Jakarta untuk dapat melindungi masyarakat dalam percepatan menanggulangi penyebaran Covid-19. “Jika pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kesehatan ingin menjalankan fungsi kontrol pemberian status PSBB agar Pemda tak terkesan berjalan sendiri sedang kita adalah negara kesatuan, mengapa tugas tersebut tidak didelegasikan kepada Ketua Gugus Tugas di masing-masing daerah? Atau dalam rangka memperpendek birokrasi dan mempercepat proses, mengapa pemerintah pusat tidak memfungsikan Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah? Menurut saya jika hal ini diterapkan akan mempermudah proses-prosesnya, karena sesungguhnya pemerintah daerah (ketua gugus tugas dan gubernur) adalah yang bersentuhan langsung dan memahami kondisi riil daerah masing-masing.

Langkah pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan lebih cepat dari pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan Covid-19 tentu saja tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran. Hal tersebut tentu saja masih dalam batas konstitusional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal-hal yang berkaitan dengan penetapan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah di era corona ini merupakan implementasi tanggung jawab dari mandat untuk melindungi masyarakat yang secara konstitusional diberikan oleh masyarakat itu sendiri pada pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945, juga sebagai implementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakatnya.

Ulya Nuril Fajri
Mahasiswi Universitas Islam Indonesia program studi Hubungan Internasional

BERITA REKOMENDASI