Menata Kawasan Kumuh Tanpa Menggusur

Editor: Ivan Aditya

PERKEMBANGAN wilayah kota yang dinamis membawa berbagai macam dampak bagi pola kehidupan masyarakat. Wilayah perkotaan yang merupakan sentra dari kegiatan ekononomi menjadi daya tarik bagi masyarakat, sehingga menyebabkan tingginya angka urbanisasi. Ledakan jumlah penduduk dengan tidak diimbangi ketercukupan lahan permukiman, menjadikan kawasan yang seharusnya bukan lokasi permukiman seperti sepadan sungai akhirnya dipenuhi bangunan tempat tinggal.

Kawasam kumuh (slum) merupakan masalah yang dihadapi semua kota-kota besar di Indonesia. Telaah tentang kawasan kumuh pada umumnya mencakup tiga aspek. Pertama, kondisi fisik berupa bangunan dan sarana pendukungnya. Kedua, kondisi sosial ekonomi dan budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut dan ketiga, dampak kedua kondisi tersebut. Oleh karena itu, setiap membicarakan kawasan kumuh selalu identik dengan kondisi yang mengiringinya yaitu padat dan juga miskin.

Kekumuhan di Yogyakarta

Lingkungan permukiman kumuh menurut Khomarudin (1997:83-112) dapat diidentifikasi sebagai lingkungan yang berpenghuni padat (melebihi 500 org per hektare), kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, jumlah rumahnya sangat padat dan ukurannya di bawah standar, sarana prasarana tidak memenuhi syarat teknis dan kesehatan serta hunian dibangun di atas tanah milik negara atau orang lain di luar perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta luas permukiman kumuh yang ada di Kota Yogyakarta mencapai 278,7 hektare atau 8,17 persen dari keseluruhan luas KotaYogyakarta. Dari jumlah tersebut, 90 persennya berada di bantaran sungai.

Menata dengan Kearifan Lokal

Yogyakarta yang termashur karena khasanah budaya, seharusnya mampu menjadi contoh dalam penataan kawasan kumuh tanpa harus menggusur. Kekuatan gotong-royong, ewuh pekewuh sebagai bentuk saling menghormati dan menghargai harus dijadikan khasanah kekayaan sosial budaya sebagai modal dasar dalam penataan kawasan kumuh.

Pemda DIY dalam menangani kawasan kumuh sudah meluncurkan program penataan melalui konsep Mundur Munggah Madhep Kali (M3K). Melalui konsep ini, diharapkan permukiman mundur atau tidak berada di sepadan sungai, munggah melalui konsep rumah susun dan menghadap sungai. Kenapa menghadap sungai? Supaya sungai dijadikan halaman depan, sehingga selalu terawat dengan baik.

Jargon tentang M3K sudah cukup lama dilontarkan Gubernur, tetapi pada kenyataannya program M3K belum efektif terlaksana. Momentum banjir yang melanda kali Code dan Winongo beberapa waktu lalu (Maret 2016), kembali menyeruak diskursus untuk kembali mengefektifkan program tersebut.

Belajar dari Jogoyudan

Tulisan di harian ini (29/7/) tentang penataan Kampung Jogoyudan menarik didiskusikan. Dalam judul artikel Jogoyudan Songsong Kampung Wisata ‘Akses Jalan Pinggir Code Dongkrak Penataan’, mengungkapkan kesuksesan program penataan kawasan kumuh yang ada di Jogoyudan.

Kampung itu, salah satu kawasan kumuh yang ada di Kelurahan Gowongan Yogyakarta. Melalui program Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLBK), permukiman penduduk yang semula berada di sepadan sungai, dapat ditata sehingga tak lagi berada di daerah aliran sungai. Diawali penyusunan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTLP) sebagai basis perencanaan masyarakat (community action plan), masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan.

Hasilnya, luar biasa, jalan akses yang ada di pinggir sungai Code yang awalnya hanya satu meter bahkan beberapa kurang dari satu meter dapat diperluas menjadi tiga meter. Bahkan, sebagian warga merelakan rumahnya dipotong karena berada di sepadan sungai tanpa ganti rugi. Hal yang sangat menarik dari penataan Jogoyudan adalah masyarakat mampu mentransformasi program penataan kawasan kumuh menjadi loncatan dalam membangun kampung yang bervisi jangka panjang. Jogoyudan saat ini sudah me-branding sebagai kampung wisata dengan keunggulan ekologi Code sebagai daya tarik, kampung tangguh bencana, kampung ramah anak, kampung kreatif dan kampung bagi UMKM.

Diawal program penataan bukannya tidak ada prokontra di masyarakat. Melalui strategi merangkul semua komponen untuk bersamasama terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, penataan dapat berjalan dengan baik.

Belajar dari penataan Jogoyudan, sesungguhnya menata kawasan kumuh di perkotaan bisa dilakukan tanpa harus menggusur. Asalkan masyarakat dilibatkan dan pemerintah juga mau mendengarkan aspirasi dari warganya.

(Dwi Kuswantoro SE MSi. Direktur di Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dan Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PWM DIY. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 6 September 2016)

BERITA REKOMENDASI