Menata Pendidikan Tinggi

Editor: Ivan Aditya

DALAM dua tahun terakhir, kebijakan fusi pendidikan tinggi ke Kementerian Riset dan Teknologi, belum melahirkan perubahan mendasar bagi tata kelola pendidikan tinggi. Pemerintah kurang memberikan perhatian pada kebijakan makro mengenai tata kelola kampus.

Secara kelembagaan, terdapat dua area tata kelola yang mendesak untuk menjadi objek kebijakan ministerial oleh Kemenristekdikti. Pertama, otonomi pendidikan tinggi (higher education autonomy). Kedua, tata kelola internal pendidikan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi, dan sejenisnya).

Mengutip John Fielden (2008) dalam Global Trends in University Governance, untuk menjamin tata kelola yang baik dan kompetisi yang sehat, hukum pendidikan tinggi idealnya memuat beberapa elemen. Pertama, kejelasan kekuasaan kementerian yang menaungi pendidikan tinggi (dalam konteks Indonesia, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi) termasuk pendanaannya. Kedua, penegasan otonomi universitas dan kebebasan akademik (academic freedom). Ketiga, kejelasan mengenai kekuasaan dan tanggung jawab badan-badan otonom yang mengelola pendidikan tinggi, seperti Ditjen Dikti dan BAN-PT di Indonesia. Keempat, penegasan mengenai akuntabilitas dan kekuasaan seorang menteri.

Keempat aspek tersebut pada akhirnya bermuara pada pola pengaturan mengenai otonomi pendidikan tinggi. Fielden mengkategorikan tata kelola kelembagaan pendidikan tinggi di dunia pada beberapa model: a) state control (negara memiliki daya kendali yang besar). Dalam model ini, perguruan tinggi merupakan agensi dari kementerian atau korporasi milik negara, seperti Malaysia. b) semi-autonomous. Perguruan tinggi dalam model ini ditempatkan sebagai agen di bawah kementerian, korporasi milik pemerintah atau badan hukum, seperti di Selandia Baru dan Prancis. c) Semi-independent, di mana perguruan tinggi ditempatkan sebagai badan hukum dan korporasi nonprofit yang berada di bawah kontrol kementerian, seperti di Singapura, d) Independent. Dalam model ini perguruan tinggi ditempatkan sebagai badan hukum dan korporasi nonprofit tanpa campur tangan pemerintah dan kontrol yang berkaitan dengan strategi nasional. Pembiayaannya pun hanya mengandalkan pendanaan masyarakat.

Melihat konfigurasi demografis, sosio-ekonomis, kultural dan infrastruktur di Indonesia, empat model tersebut dapat dikombinasikan secara kontekstual, tentu dengan melihat jenis kepemilikannya, negeri atau swasta. Hal yang harus dipastikan Kemenristekdikti adalah memberikan otonomi pendidikan tinggi berbasis kemerdekaan akademik termasuk bagi para akademisinya dan menegakkan prinsip tata kelola yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Selain itu, Kemenristekdikti mestinya memberikan fokus pada tata kelola internal perguruan tinggi yang menjamin tegaknya kemerdekaan akademik di satu sisi dan melaksanakan prinsip-prinsip good governance di sisi yang lain. Menurut pengamatan penulis, degradasi kultur akademik telah melanda internal perguruan tinggi, yang ditandai dengan menguatnya feodalisme dan paternalisme, oligarki kepemimpinan dan bahkan di beberapa perguruan tinggi swasta, pengisian unit-unit jabatan dan manajemen kampus kental dengan politik dinasti. Partisipasi sivitas akademika pun rendah.

Akibatnya, perencanaan dan implementasi kebijakan dalam segala aspeknya, termasuk keuangan, cenderung elitis dan dalam jangkauan partisipasi publik yang sangat terbatas. Akuntabilitas eksekutorial manajemen kampus lebih bersifat administratif dan bukan substantif, sehingga status laporan keuangan ‘wajar tanpa pengecualian’(WTP) tidak berbanding lurus dengan efektivitas dan efisiensi kebijakan kampus serta tidak berarti nihil korupsi.

Untuk memperbaiki tata kelola universitas, Kemenristekdikti harus mengambil kebijakan mendasar mengenai revitalisasi kultur akademik. Misal, kebijakan dalam Tri Dharma perguruan tinggi, Kemenristekdikti harus merevisi kebijakan yang membuat para peneliti hanya berorientasi dan terlalu disibukkan dengan administrasi. Kemenristekdikti juga harus memberikan kepercayaan kepada para akademisi untuk menentukan sendiri kepemimpinan di internal perguruan tinggi. Destruksi budaya feodal, paternalistik dan relasi patronklien harus mendapat perhatian. Tata kelola kampus juga harus dibuka untuk kontrol eksternal, tidak hanya secara administratif tapi juga substantif.

Publik harus memberikan perhatian memadai kepada Menristekdikti untuk memperbaiki tata kelola pendidikan tinggi, sebesar yang mereka berikan kepada Mendikbud dalam menata persekolahan.

(Dr Suharno MSi. Doktor Kebijakan Publik, Dosen FIS dan Ketua Prodi S2 PPKn PPs UNY. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 2 September 2016)

BERITA REKOMENDASI