Mencari Solusi untuk Zonasi

Editor: Ivan Aditya

PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi akan segera diberlakukan di DIY pada tahun ajaran 2018/ 2019. Hal ini sebagai pelaksanaan dari Permendagri nomor 17 tahun 2017 yang mengamanatkan agar sekolah menerima minimal 90% peserta didik dari zona dimana sekolah itu berada. Sedangkan 10% lainnya, akan dibagi. Menjadi 5% untuk peserta didik berprestasi dengan ketentuan, dan 5% untuk peserta didik perpindahan antardaerah atau luar negeri.

Kebijakan ini lahir dari sebuah keprihatinan. Pasalnya, ada kesenjangan sangat tinggi antara sekolah yang dianggap favorit yang biasanya ada di kota. Dengan sekolah yang dianggap kurang favorit yang ada di di pinggiran atau sekolah yang dianggap low quality.

Pemerataan

Dapat dipahami maksud dari pemerintah, yaitu untuk pemerataan pendidikan. Berbicara tentang pemerataan pendidikan berarti berbicara tentang kualitas pelayanan. Kenyataannya fasilitas lebih menyentuh pada sekolah-sekolah favorit yang notabene ada di kota. Tidak heran jika para orangtua berharap agar anak-anak mereka dapat menempuh pendidikan di sekolah favorit agar dapat optimal dalam mengembangkan potensi mereka.

Banyak orangtua menyesalkan kebijakan zonasi. Sebab mereka terpaksa harus memupus harapan, anak dapat menempuh pendidikan di sekolah favorit. Bagi anak-anak sendiri mereka bisa jadi menjadi tidak termotivasi untuk mendapatkan nilai tinggi, sebab nilai tidak lagi berkontribusi utama untuk dapat diterima di sekolah favorit.

Fenomena ini dapat dipahami dan dipikirkan solusinya. Mengingat sistem zonasi yang sebenarnya ditujukan untuk menjadi solusi bagi pemerataan pendidikan tidak justru menjadi masalah bagi pengembangan diri peserta didik berprestasi. Bahkan menteri pendidikan telah menyampaikan pada tahun lalu bahwa sistem zonasi ini akan dibarengi dengan pemerataan fasilitas pendidikan dengan mengutamakan sekolah-sekolah yang benar-benar kekurangan fasilitas. Selain itu akan ada pula rotasi guru untuk menjamin terlaksananya pendidikan yang berkualitas.

Rotasi Guru

Belajar dari pengalaman negara lain, hal ini sudah dilakukan di Jepang, negara yang disebut sebagai salah satu negara maju. Di negara tersebut rotasi guru dilakukan dalam satu wilayah prefecture atau provinsi. Sebagai contoh, di Nagasaki prefecture, setiap 6 tahun sekali seorang guru akan mengalami rotasi dari satu sekolah ke sekolah yang lain dalam prefecture tersebut. Bahkan guru wajib mau dirotasi ke sekolah yang ada di wilayah kepulauan selama 4 tahun.

Dengan sistem ini, guru harus merasakan mengajar di wilayah lain yang jauh dari keramaian, tidak melulu mengajar pada sekolah di kota saja. Dengan demikian, guru dapat memiliki wawasan luas serta kebijaksanaan dan daya juang yang tinggi dengan pengalaman mengajar di berbagai sekolah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Bagi peserta didik, mereka dapat merasakan belajar dengan guru yang berbeda-beda dengan segala kreativitasnya.

Penulis belum mendapatkan referensi tentang bagaimana mekanisme rotasi akan dilakukan di Indonesia. Namun penulis dapat menyampaikan sebuah informasi yang penulis dapatkan sewaktu berkunjung ke sebuah sekolah kejuruan di provinsi Narathiwat, Thailand, pada tahun 2012, bahwa pemerintah mengadakan tes bagi guru dimana guru yang lolos tes akan dirotasi agar dapat mengabdi serta menularkan ilmu dan ketrampilannya untuk mencerdaskan peserta didik di tempat lain. Mereka berada di sekolah tersebut dalam periode waktu tertentu dengan diberi fasilitas asrama di dalam lingkungan sekolah.

UKG

Barangkali hal ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk merotasi guru dengan mempertimbangkan hasil uji kompetensi guru (UKG). Dalam konteks desentralisasi, rotasi dapat dilaksanakan antarkota dalam provinsi. Mengenai asrama, perlu ada ketentuan baku dengan mempertimbangkan jarak antara sekolah dengan domisili guru. Kemudian, perlu dipertimbangkan juga besaran angka kredit untuk kenaikan pangkat sebagai reward bagi guru yang dirotasi. Hal ini diperlukan sebagai motivasi dan kompensasi. Sebab secara psikologis umumnya orang enggan berpindah tempat tatkala sudah merasa berada di zona nyaman.

Bagaimanapun kebijakan pemerintah nantinya, harapannya semoga saja sistem zonasi dalam PPDB, penambahan fasilitas di sekolahsekolah yang memerlukan, dan rotasi guru, akan dapat mewujudkan pemerataan pendidikan sebagaimana dicita-citakan.

(Erna Fermanti S Pd M Hum. Guru SMK 1 Sedayu. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 5 Maret 2018)

BERITA REKOMENDASI