Meneropong Beban Administrasi

Editor: Ivan Aditya

TERBITNYA Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 24 Tahun 2017 sekilas menghembuskan angin segar. Pada bagian 3 mengenai Tata Cara Permintaan dan Pemberian Cuti poin E ayat (3) tentang Cuti Karena Alasan Penting disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria diperbolehkan untuk mengajukan cuti maksimal sebulan untuk mendampingi istri yang tengah menjalani proses melahirkan. Namun, tidak disangka bahwa ternyata peraturan ini mengandung beban-beban administratif. Pertama, PNS tersebut harus meminta surat kepada dokter tentang alasan rawat inap bagi istrinya pascamelahirkan. Kedua, surat tersebut harus dibawa untuk diajukan izin kepada pejabat yang berwenang. Baru setelah itu, proses peninjauan ulang akan dilakukan dan ditentukan apakah izin cuti akan terbit atau tidak.

Beban-beban administratif inilah yang harus ditelaah kembali. Sudah acapkali kita dengar tentang bagaimana beban administratif justru menghambat seseorang di dalam memperoleh pelayanan. Cerita tentang bagaimana seorang pasien harus melengkapi syarat administratif sebelum mendapatkan pelayanan tentu tidak ingin kita ulangi. Sehingga, hal ini menimbulkan pertanyaan soal manakah asas yang semestinya didahulukan di dalam peraturan, administratif ataukah kemanusiaan?

Melacak

Tentunya, kita perlu melacak peraturan negara lain, seperti di Hungaria. Pemerintah Hungaria memberikan keleluasaan cuti hingga 6 bulan bagi orangtua untuk mendampingi anaknya. Tidak hanya itu, Pemerintah Hungaria juga memberikan 70% gajinya selama cuti tanpa mengajukan syarat administratif, sesuai keterangan di dalam peraturan (Moss & Deven. 2006 ëLeave Policies and Researchí, Marriage and Family Review, Vol. 39, No. 3-4, pp. 255- 285). Contoh ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Hungaria cukup serius melihat pentingnya mengurangi beban administratif dan mengedepankan aspek kemanusiaan.

Contoh tersebut dapat dijadikan pembelajaran bagi pemerintah. Namun, pemerintah patut hati-hati. Jika tidak, permohonan cuti mendampingi istri dapat dijadikan alasan bagi PNS pria untuk absen kerja. Sehingga, pemerintah perlu mengusung semangat mengurangi administratif, bukan menghilangkan. Lalu, bagaimana agar proses peraturan cuti ini dapat tidak hanya menonjolkan asas administratif, namun juga kemanusiaan? Terdapat dua cara : pendekatan peraturan yang cerdas dan penegakan peraturan berbasis sosok.

Pertama, pendekatan peraturan yang cerdas dapat dikedepankan. Pendekatan peraturan yang cerdas memiliki semangat utama untuk melihat faktor-faktor sosial sebagai bahan membuat peraturan. Berbeda dengan pembuatan peraturan secara umum, pendekatan peraturan yang cerdas melihat faktor internal dan eksternal sebagai faktor yang berpengaruh di dalam pembuatan aturan. Sebagai contoh, peraturan mengenai cuti mendampingi pascamelahirkan harus melihat aspek psikologi dan ekonomi seperti aspek mental pria ketika tidak bekerja di masa cuti dan bagaimana penghasilan diperoleh sebagai pertimbangan. Singkatnya, pendekatan ini melihat terdampak peraturan sebagai manusia yang harus dilihat kebutuhannya, bukan sebagai manusia yang harus diatur. Namun, faktanya prinsip ini pun masih dilanggar. Pertanyaannya, bagaimana cara menanggulanginya?

Melalui Sosok

Untuk menanggulanginya, penegakan peraturan berbasis sosok harus dilakukan. Harus diakui bahwa peraturan kerap dilanggar oleh beberapa orang dan solusi pembuatan lapisan peraturan untuk menertibkan tidak juga memecahkan masalah. Melihat dilema seperti ini, penegakan aturan melalui sosok patut dilakukan. Sebagai contoh, Menteri Susi dengan tegas mampu menegakkan peraturan tentang pencurian ikan dengan menenggelamkan kapal-kapal pencuri di perairan Indonesia. Saat itu, Menteri Susi sebenarnya hanya menegakkan aturan yang ada dengan ketegasannya. Terbukti, ketegasan Menteri Susi saat itu cukup memberikan shock therapy bagi negaranegara lain dalam hal pencurian ikan.

Barangkali, kedua cara tersebut dapat menjadi tinjauan ulang pemerintah di dalam peraturan cuti, khususnya yang bersinggungan beban-beban administratif. Sehingga, napas peraturan tidak melulu soal administrasi, namun juga memperhatikan aspek kemanusiaan. Jangan lihat rakyat sebagai potensi pelanggar aturan. Sebaliknya, lihatlah rakyat sebagai bagian dari peraturan. Aspirasinya harus didengar sebab semangat dari peraturan adalah akomodatif dimana basisnya adalah kesepakatan antara kedua pihak. Pembuat peraturan maupun terdampak peraturan.

(Satria Aji Imawan MPA. Asisten Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Alumni Master of Public Administration University of Exeter, Inggris. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 29 Maret 2018)

BERITA REKOMENDASI