Mengawal Kapolri Baru

Editor: Ivan Aditya

SESUAI dengan prediksi banyak pihak bahwa proses jalannya uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Rabu (20/01/2021) yang digelar oleh Komisi III atau Komisi Hukum DPR RI terhadap calon tunggal Kapolri Komjen Pol Lisyto Sigit Prabowo pilihan presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan mulus. Begitu pun saat rapat paripurna DPR RI seluruh fraksi menyetujui Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri baru menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun pada 1 Februari 2021 mendatang. Selanjutnya tugas presiden Jokowi untuk melantik mantan Kapolresta Solo itu saat Jokowi menjabat Wali kota sebagai Kapolri yang baru.

Semua anggota Komisi III DPR RI memberikan respons positif dan dukungan dari mayoritas fraksi, karena Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dianggap memiliki kapasitas, loyalitas, kapabilitas, dan integritas dalam memimpin Korps Bhayangkara ke depan. Meskipun demikian publik punya hak untuk mengawal semua janji Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru. Tentunya berbagai tantangan akan dihadapi oleh Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo saat nanti menjadi Kapolri. Baik internal Korps Bhayangkara maupun ekternal.

Perubahan Paradigma

Dalam penyampainnya pada saat uji kepatutan dan kelayakan di Komisi Hukum DPR RI pada Rabu (20/01/2021), Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memiliki delapan komitmen yang akan digunakannya ke depan. Pertama, menjadikan Polri sebagai institusi yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan atau PRESISI.

Kedua, menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional. Ketiga, menjaga soliditas internal. Keempat, meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI – Polri serta bekerja sama dengan APH dan kementerian/lembaga lain untuk mendukung dan mengawal program pemerintah.

Kelima, mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan ekonomi Indonesia. Keenam, menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan. Ketujuh, mengedepankan pencegahan permasalahan, pelaksanaan keadilan restorative justice dan problem solving. Kedelapan, setia kepada NKRI dan senantiasa merawat kebhinekaan.

Selanjutnya Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo berjanji bahwa penegakan hukum di institusi Polri ke depannya harus memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan mengedepankan isntrumen hukum yang progresif. Jangan sampai hukum tajam ke bawah tumpul ke atas.

Semua janji Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang dituangkan dalam komitmen untuk memperbaiki dan memajukan institusi Korps Bhayangkara adalah sebuah keniscayaan dan perubahan paradigma Polri adalah sesuatu yang multak untuk dilakukan bagi seorang pemimpin di institusi Polri. Harus ada perubahan paradigma bahwa kinerja kepolisian sebagai salah satu instrumen penegak hukum yang tidak melulu diukur pada banyaknya tersangka yang diajukan ke pengadilan.

Namun lebih mengedepankan restorative justice. Yakni sebuah konsep yang merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Selama tahun 2020, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo selaku Kabareskrim Polri menangani sebanyak 485 perkara kasus korupsi, serta telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp 310,8 miliar dan telah mengungkapkan 140 kasus penyebaran informasi palsu atau hoaks, yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Reformasi Polri

Pada peringatan HUT ke-74 Bhayangkara tahun 2020, Presiden Jokowi menginstruksikan adanya reformasi Polri. Yang diantaranya adalah kepolisian harus menjaga kehormatan instansi dan kepercayaan masyarakat selama bertugas. Selanjutnya Presiden Jokowi meminta institus Polri terus melakukan reformasi diri secara total dan bangun sistem serta tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Presiden Jokowi juga menuntut pembangunan kultur kerja yang baik dalam diri Polri. Jokowi juga memberi mandat terkait penanggulangan korona (covid-19). Polri diperintahkan aktif memantau kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Kemudian Polri diminta ikut mendukung proses pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Polri dengan penuh tanggungjawab.

Sistem rekrutmen, promisi dan mutasi di tubuh Polri secara transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan prestasi anggota Polri merupakan sebuah keharusan. Selain itu kepatuhan perwira kepolisian dalam menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai upaya reformasi Polri. Karena berdasar data situs elhkpn.kpk.go.id, selama tahun 2017-2018, sebanyak 29.526 anggota kepolisian seharusnya wajib melaporkan LHKPN. Akan betapi, dari jumlah tersebut, masih terdapat 12.779 orang atau sekitar 43 persen anggota Polri yang LHKPN-nya tidak ditemukan dalam situs daring yang dimiliki KPK.

Berdasarkan laporan dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per tahun 2019 total kekayaan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebanyak Rp 8,3 Miliar. Dalam point keenam komitmen Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo yakni menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan. Semoga terwujud dan selamat bekerja Jenderal. Mari kita kawal Kapolri baru.

Baharuddin Kamba
Kadiv Humas Jogja Police Watch

BERITA REKOMENDASI