Mengawal Perda Perdes

Editor: Ivan Aditya

PERATURAN Daerah (Perda) mengenai Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa akan segera diberlakukan oleh Pemerintah Daerah. Salah satunya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, setelah sebelumnya dilakukan dengar pendapat oleh anggota DPRD guna melihat kembali substansi atas materi Perda tersebut. Adapun keberadaan Perda tersebut tidak lain sebagai konsekuensi yuridis atas ditetapkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana salah satu pokok bahasan yang harus segera dijelaskan dalam bentuk Perda yakni mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Pascaditetapkannya UU Desa, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Maka secara hukum perlu kemudian setiap daerah memiliki Perda yang secara teknis menerjemahkan ketentuan-ketentuan dan syarat pengangkatan perangkat desa sebagaimana telah diatur dalam produk perundang-undangan di atasnya.

Secara definisi yang disebut dengan perangkat desa meliputi: sekretaris desa, pelaksana kewilayahan (kepala dusun), dan pelaksana teknis (kepala urusan dan kepala seksi). Dengan dikeluarkannya Perda ini diharapkan mampu menjaring dan menyeleksi perangkat desa yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas serta fungsinya. Sehingga fungsi pelayanan dapat dilakukan secara maksimal.

Keberadaan Perda ini bisa dibilang cukup sensitif mengingat selama ini desa dalam konteks kelembagaan atau organisasi belum sepenuhnya dikelola secara profesional. Hal ini sangat terlihat dalam mekanisme pengisian posisi atau jabatan perangkat desa yang masih cukup kental dengan nuansa kolusi dan nepotisme (KKN). Realitas sosial ini sekiranya perlu segera dibenahi agar semangat dan visi pengelolaan desa yang lebih transparan, mengedepankan pelayanan yang prima, dan profesional tidak sekedar menjadi wacana (jargon).

Pemda maupun DPRD telah menunjukkan niatan baik untuk segera membenahi semua lini dalam pengelolaan desa, termasuk salah satu di dalamnya meningkatkan kapasitas perangkat desa. Poin yang sekiranya perlu untuk diapresiasi yakni pemberlakuan mekanisme seleksi dalam memilih person-person yang dianggap layak mengisi posisi sebagai perangkat desa. Satu hal yang penting di sini, dalam proses pematangan Perda semaksimal mungkin menangkap aspirasi dan keinginan masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa tidak dilibatkan padahal Perda ini sangat urgen menyangkut pembentukan kelembagaan desa yang lebih baik, utamanya dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Penyusunan atas Perda ini merupakan salah satu bentuk komunikasi politik dan advokasi atas kepentingan publik yang dituangkan secara yuridis agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga perlu dipahami bersama bahwa upaya pelaksanaan atas Perda tersebut menjadi tanggung jawab bersama. Artinya, secara kontekstual masyarakat harus menjadi subjek. Sehingga mekanisme kontrol atas implementasi Perda tersebut sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat.

Salah satu kelemahan yang seringkali dilakukan Pemda maupun DPRD yakni kurangnya sosialisasi Perda ke masyarakat. Akibatnya, seringkali terjadi ketidakpahaman bahkan ketidakpedulian masyarakat atas profesionalitas lembaga desa. Padahal nalarnya kelembagaan atau organisasi desa akan terbangun secara profesional jika aktor-aktor di dalamnya mampu bersinergi dan menjalankan fungsinya. Siapa aktor itu, salah satunya masyarakat itu sendiri yang selama ini merupakan subjek pengakses dan pengguna jasa desa.

Ketidakprofesionalan sebuah lembaga terjadi jika di dalamnya tidak ada kontrol. Terutama kontrol yang dilakukan oleh pihak luar sebagai second opinion atas capaian serta target kinerja yang sudah dilakukan. Berpijak pada persoalan ini, maka sangat penting kiranya sosialisasi menjadi agenda yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Karena ini menyangkut urusan publik maka publiklah yang paling berhak untuk mengetahui, mengontrol, dan mengevalusi.

Keberadaan Perda Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ini perlu kita apresiasi sebagai sebuah komunikasi politik, transparansi hukum, dan jaminan keadilan hukum, bahwa siapa pun berhak untuk mengakses jabatan-jabatan publik, tanpa terkecuali. Sehingga ke depan diharapkan lahir perangkat-perangkat desa yang memiliki kapasitas untuk mengelola desa.

(Agung SS Widodo MA. Peneliti Sosial-Politik, Pusat Studi Pancasila UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 17 September 2016)

BERITA REKOMENDASI