Mengembalikan Marwah KPU

HAJATAN politik lokal kembali hangat diperbincangkan setelah rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP (Selasa, 14/4). Rapat menyepakati pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020. Publik tidak hanya diingatkan pada pilkada yang tertunda.

Namun keberadaan lembaga penyelenggara yang sedang dilanda masalah. Kondisi yang dialami pimpinan KPU yakni dua komisionernya dipecat dengan tidak hormat, sementara lima lainnya mendapat peringatan keras terakhir dari DKPP, sedikit banyak tertutup pemberitaan wabah Covid-19. Namun, memori publik tetap mencatat bahwa kepercayaan mereka atas independensi KPU telah ternoda. Marwah KPU saat ini sedang berada di ujung tanduk.

Empat Periode

Jika ditelusuri, KPU yang anggotanya berasal dari unsur independen mulai terbentuk di era Presiden Abdurahman Wahid, melalui Kepres Nomor 70 tahun 2001, 5 Juni 2001. Hingga kini, KPU dari unsur independen tersebut telah menapaki empat periode. Tiap periode mempunyai catatan keberhasilan dan kegagalan.

KPU periode pertama (2001-2007) anggotanya berasal dari akademisi dengan pemikiran brilian. Di antaranya Prof Dr Nazarudin Sjamsudin, Prof Ramlan Surbakti PhD, Dr Muji Sutrisno, Dr Imam Prasodjo. Secara umum KPU periode ini sukses menyelenggarakan Pemilu 2004.

Namun, akhir tragis dialami sejumlah komisioner dan jajaran sekretariat KPU yang masuk bui karena kasus korupsi. KPU periode kedua (2007-2012), yang menyelenggarakan Pemilu 2009, diketuai Prof Dr Abdul Hafiz Anshari.

Anggotanya berasal dari akademisi dan KPU provinsi yang naik jenjang. Tak ada kasus hukum yang menjerat komisioner KPU sampai selesai menjabat. Tapi, Pemilu 2009 dikenang dengan ‘kasus DPT’. Banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Kredibilitas KPU dipertanyakan dalam mengelola pemilu. KPU periode ketiga (2012-2017), menyelenggarakan Pemilu 2014 dengan baik. Inovasi teknologi dibuat untuk mendukung transparansi pengelolaan tahapan dan hasil pemilu.

Wafatnya sang ketua (Husni Kamil Manik) yang sempat menimbulkan teka-teki tak menyurutkan pujian internasional pada Sidalih dan Situng – dua perangkat lunak untuk mengelola data pemilih dan hasil pemilu. KPU periode ini berhasil meneguhkan marwah KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen dan profesional.

BERITA REKOMENDASI