Mengembalikan Nilai Kebhinnekaan Pada Orbitnya

Editor: Ivan Aditya

Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. (Soekarno, Presiden RI Pertama)

KUTIPAN kalimat Bung Karno tersebut dapat menjelaskan bagaimana kompleksnya permasalahan sosial yang terjadi saat ini. Bagaimana bisa, kedatangan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ditolak massa yang menggeruduk Bandara Sam Ratulangi, Manado. Sebelumnya, pengusiran Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, pada acara Penas KTNA di Banda Aceh oleh sekelompok orang. Selain itu, pembentukan faksi pro dan kontra di grup WhatsApp dan media sosial lainnya terkait perbedaan persepsi atas putusan PN Jakarta Utara pada 9 Mei lalu.

Pergeseran tersebut menimbulkan aksi yang membuat struktur negara, khususnya penegak hukum mengerahkan kekuatan ekstra. Polri meminta bantuan pelibatan TNI dalam pengawalan, seperti pada aksi ‘4/11’ dan ‘2/12’ menunjukkan peningkatan status potensi kerawanan sosial. Sampai pascaputusan pun, Polri bersiaga penuh atas aksi ‘lilin’ di berbagai kota besar, terdistribusi di lebih dari 24 ( > 70%) provinsi di Indonesia dalam tempo kurang dari satu minggu. Potensi kerawanan sosial ini meningkat dengan spot menyebar.

Mengapa Bukan Kita

Pidato Ahok sebagai sumber permasalahan dipersepsikan menjadi kelompok yang setuju dan tidak setuju berujung pada munculnya beberapa aksi. Momentum pilkada yang juga diikuti Ahok sebagai petahana makin dipersepsikan sarat muatan politis. Ujung dari aksi solidaritas setelah putusan PN Jakarta Utara semakin memperlihatkan ‘kelompok kami, kelompok kalian’, bukan ‘kelompok kita’. Fenomena tersebut harus dijawab secara cepat dan tegas oleh negara.

Kehidupan sosial masyarakat yang dirajut oleh empat konsensus dasar berbangsa harus dikembalikan kondisinya ke posisi seperti sebelum adanya persoalan tersebut. Empat konsensus merupakan mesin proses untuk menghasilkan daya tahan bangsa yang kuat. Empat konsensus terdiri dari Pancasila sebagai dasar negara, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengakui perbedaan suku, agama, ras, budaya, namun tetap satu sebagai bangsa dan negara. NKRI sebagai bentuk negara dan kedaulatan wilayah yang sudah bersifat final, dan UUD 1945 sebagai sumber dari segala produk hukum yang mengatur kehidupan bernegara.

Empat konsensus di atas menjadi faktor kontrol krisis nasional di Indonesia. Pengendalian yang baik menghasilkan ketahanan nasional yang baik pula. Faktor kontrol sebagai proses, dan aspek dari Asta Gatra adalah inputnya. Aspek tersebut dirumuskan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menjadi dua kelompok, yaitu Tri Gatra dan Panca Gatra. Tri Gatra terdiri dari aspek geografi, demografi, dan sumber daya alam, sedangkan Panca Gatra terdiri dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Rekonsiliasi Nasional

Pengembalian kondisi ‘mesin’ kebhinnekaan pada orbitnya, diperlukan rekonsiliasi nasional sebagai ‘tindakan pertolongan pertama’. Peran aktif para tokoh sangat diharapkan untuk mencairkan suasana yang sempat mengkristal. Hal tersebut harus diinisiasi negara mulai dari tingkat nasional sampai sel terkecil dari negara, yaitu kelurahan atau desa. Sehingga dampak konflik dapat diminimalisir layaknya pengelolaan suatu penyebaran penyakit endemik.

Selain upaya tersebut, penegakan hukum atas pidato yang menjadi sumber permasalahan sosial harus diselesaikan sesuai dengan perundang-undangan. Penegakan hukum sebagai bentuk kedaulatan negara yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, apalagi dari luar NKRI. Penegakan hukum sebagai turunan produk UUD 1945 yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI menjadi bagian faktor kontrol. Jika nilai ambang batasnya kembali dilanggar, berpotensi mengantarkan pada situasi rawan baru yang berujung bencana.

Untuk itu perlu disikapi secara cermat penyelesaian konflik tersebut, jangan sampai melampaui nilai ambang batas faktor kontrol konsensus hidup bernegara. Dengan demikian diharapkan tidak menimbulkan keretakan pada ‘mesin proses’ yang menghasilkan ketahanan nasional kita. Jika ‘mesin proses’tersebut retak atau hancur, maka Indonesia berpotensi menjadi sebatas kenangan. Marilah bersama-sama seluruh komponen Bangsa Indonesia menjaga ‘mesin proses’ itu berjalan pada orbitnya secara kokoh. Untuk menyongsong dan mewariskan Indonesia pada generasi berikutnya.

(Sugiyanto H Semangun SE MSc. Alumni Lemhannas RI PPSA XVII; dan Ketua Komisariat IKAL Daerah Istimewa Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 20 Juni 2017)

BERITA REKOMENDASI