Menggunakan Bahan Bakar Jenis Baru

Editor: Ivan Aditya

PEMERINTAH telah meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) jenis baru (pertalite). Sudah sebulan lebih masyarakat merasakannya. Sejumlah 96 SPBU di DIY juga telah menjual BBM jenis ini bahkan konsumsi di kios eceran kini makin mudah didapatkan.

Reaksi terhadap kebijakan ini selalu ada tantangan. Bahkan, kebijakan ini dinilai tak selaras dengan faktor keekonomian karena hanya menguntungkan satu pihak. Ada dugaan kepentingan asing bermain di belakang penggunaan BBM jenis baru ini. Kekhawatiran yang muncul adalah adanya pihak yang menunggangi, apakah itu investor atau SPBU asing maupun dari produsen mobil, sehingga Premium sedikit demi sedikit menghilang dan diganti Pertalite (Marwan Direktur IRS).

Perpindahan penggunaan BBM jenis baru ini sebenarnya sama dengan menaikkan harga jual BBM, cuma berbeda metodenya. Sebab, harga jual pertalite yang Randon Otcane Number (RON) 90 di atas premium RON 88 dan di bawah Pertamax RON 92. Lantas apakah apakah dampak negatif jika menggunakan premium terus menerus? Apakah merusak lingkungan? Padahal negeri ini telah menggunakan premium selama berpuluh-puluh tahun. Ini yang harus bisa dibuktikan pemerintah, karena sejak lama negeri ini sudah menggunakan premium malahan di bawah RON 88. Namun hingga saat ini belum terdengar adanya survei atau penelitian tentang dampak penggunaan premium.

RON adalah angka yang menyatakan kemampuan bahan bakar dalam menahan kompresi untuk mencegah gasoline terbakar sebelum busi menyala (mencegah terjadinya detonasi/knocking/suara klithik) di dalam mesin. Angka oktan mewakili suatu perbandingan antara normal heptana yang memiliki angka oktan nol dan iso oktan yang memiliki angka oktan 100. Angka oktan diperlukan karena berhubungan dengan kemajuan teknologi permesinan yang cenderung menaikkan perbandingan kompresi untuk meningkatkan power output, sehingga membutuhkan gasoline dengan octan number yang tinggi.

Premium adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Warna kuning tersebut akibat adanya zat pewarna tambahan (dye). Tak jauh berbeda dengan pertalite. Di Indonesia terdapat beberapa jenis bahan bakar motor yang memiliki nilai mutu pembakarannya berbeda. Nilai mutu dihitung berdasarkan nilai RON.

Perubahan pemakaian bahan bakar jenis premium ke pertalite secara logika pasti berpengaruh yakni gejolak emosional sesaat pada masyarakat pengguna premium. Semestinya, pemerintah melakukan harga simulasi perubahan penggunaan premium ke pertalite, sehingga mampu menghitung angka keekonomian serta gejala sosial lainnya.

Selama ini realitas di lapangan seringkali menunjukkan peningkatan konsumsi BBM tidak secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, harga BBM yang terlampau murah menjadi salah satu sebab utama inefisiensi konsumsi BBM.

Dari tahun ke tahun kebutuhan bahan bakar terus meningkat, sehingga berpengaruh pada ekonomi global. Hal ini berkait dengan kebutuhan energi termasuk premium atau pertalite. Pemberlakuan penggunan premium ke pertalite dimungkinkan karena harga jual tersebut ternyata tidak sebanding dengan harga pokok produksi, yang merupakan akumulasi dari biaya eksploitasi dan pengangkutan minyak dari sumbernya, biaya pengolahan di kilang dan biaya distribusi BBM ke daerah-daerah. Satu lagi komponen biaya yang harus diperhitungkan yaitu keuntungan produsen dan tentunya Pertamina.

Energi sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat di semua sektor mulai dari rumahtangga, perkantoran sampai industri. Energi adalah kekuatan dan semua orang terkait dengan kebutuhannya. Kebijakan pergantian premium ke pertalite yang diterapkan pemerintah bisa berhasil dan diterima baik oleh masyarakat, bila dapat memenuhi tiga prinsip utama, yakni bersih, mudah dan murah. Pertamina merupakan lembaga yang mengemban tugas untuk mewujudkannya. Tentu saja tidak sendiri, melainkan perlu dukungan dari industri, birokrasi dan masyarakat. Semoga…!

(Arief Budiyanto MT. Staf Pengajar SMK 1 Sedayu Bantul. Alumni UPI, ITS, MST UGM dan UNY. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 3 September 2016)

BERITA REKOMENDASI