Menghapus Senjata Nuklir

Editor: Ivan Aditya

MELALUI sebuah Resolusi Majelis Umum PBB tahun 2013, tanggal 26 September dinyatakan sebagai ‘Hari Internasional Penghapusan Total Senjata Nuklir’. Senjata nuklir termasuk kategori senjata pemusnah massal yang dilarang digunakan dalam perang berdasar ‘prinsip limitasi’ Hukum Humaniter (Hukum Perang). Pada kenyataannya senjata nuklir pernah digunakan dalam Perang Dunia Kedua, yakni bom atom atas Nagasaki dan Hiroshima yang menewaskan lebih dari seratus ribu jiwa dan kerusakan yang parah.

Pascaperang Dunia Kedua, beberapa negara mengembangkan senjata nuklir. Perlombaan senjata nuklir-pun sempat terjadi di masa perang dingin (1945 ñ 1993) antara Blok Barat dan Blok Timur. Kini beberapa negara telah memiliki senjata nuklir modern yang daya hancurnya jauh lebih dahsyat daripada bom atom konvensional yang dijatuhkan atas Nagasaki dan Hiroshima. Beberapa negara yang mengakui masih memiliki senjata nuklir, meliputi Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, China, India, Pakistan dan Korea Utara. Sementara Israel merupakan negara yang diyakini memiliki senjata nuklir meskipun belum mengakui. Pada tahun 1985 jumlah hulu ledak nuklir aktif di dunia mencapai 65.000 dan kemudian turun menjadi 20.000 pada tahun 2002. Dengan catatan banyak hulu ledak nuklir yang hanya dinonaktifkan dan tidak dihancurkan sehingga sewaktu-waktu dapat diaktifkan kembali.

Berbagai Upaya

Berbagai upaya telah ditempuh masyarakat internasional untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir dan menghapus senjata nuklir. Antara lain dengan menciptakan berbagai traktat tentang kawasan bebas nuklir, traktat Larangan Pengembangan Senjata Nuklir 1968 dan Traktat Larangan Menyeluruh untuk Percobaan Nuklir tahun 1996. Tahun 2017, melalui voting di forum PBB, masyarakat internasional juga berhasil mengesahkan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons atau Traktat Larangan Senjata Nuklir, yang mulai terbuka untuk ditandatangani dan diratifikasi sejak tanggal 20 September 2017. Berbeda dengan traktat-traktat sebelumnya yang masih memberi peluang bagi kepemilikan senjata nuklir oleh negara-negara tertentu, Traktat Larangan Senjata Nuklir 2017 melarang sama sekali senjata nuklir yang mengarah pada penghapusan total senjata nuklir.

Meskipun belum berlaku, karena mensyaratkan paling sedikit diratifikasi 50 negara untuk dapat berlaku (sekarang baru ditandatangani 50 negara dan diratifikasi tiga negara), Traktat Larangan Senjata Nuklir 2017 diharapkan dapat meletakkan landasan bagi adanya instrumen hukum internasional yang mengikat yang dapat digunakan untuk melarang senjata nuklir. Negara-negara pemrakarsa, khususnya yang tidak memiliki senjata nuklir, termasuk Indonesia, kini dituntut aktif berpromosi dan mendorong tercapainya jumlah 50 ratifikasi agar traktat tersebut dapat segera berlaku.

Hambatan

Meskipun disetujui 122 negara, namun ada beberapa negara yang tidak turut serta dalam voting pengesahan Traktat Larangan Senjata Nuklir 2017. Negara-negara pemilik senjata nuklir dan para anggota NATO, kecuali Belanda, tidak turut serta dalam pemungutan suara. Belanda sebagai satu-satunya anggota NATO-pun bersuara menentang dalam voting.

Hambatan juga muncul melihat situasi yang berkembang akhir-akhir ini di mana ancaman perang nuklir menghantui kita akibat konflik Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dengan Korea Utara. Berkali-kali regim Korea Utara melakukan tindakan dan pernyataan provokatif untuk menyerang Amerika Serikat dan sekutunya serta berkali-kali melakukan uji coba senjata nuklir. Apa yang terjadi belakangan ini dapat dikatakan meletakkan Dunia di bawah bayang-bayang ancaman perang nuklir.

Atas percobaan-percobaan senjata nuklirnya tersebut, Amerika Serikat dan PBB telah berusaha meningkatkan tekanannya kepada Korea Utara dengan sanksi yang lebih keras. Namun semakin ditekan Korea Utara semakin berusaha meningkatkan kemampuan militernya dan membuat berbagai provokasi yang mengarah pada perang dan pengembangan senjata nuklir lebih lanjut. Oleh karena itu masyarakat internasional, khususnya PBB, diharapkan lebih mengutamakan dialog dan negosiasi damai berdasar prinsip kesederajadan dan keadilan demi terhindarnya dunia dari bahaya perang nuklir dan terwujudnya Dunia yang bebas dari senjata nuklir.

(Dr Triyana Yohanes SH MHum. Dosen Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 26 September 2017)

BERITA REKOMENDASI