Menghormati Vonis

Editor: Ivan Aditya

KEPUTUSAN sudah diambil Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) yang dipimpin Dwiarso Budi Santiarto. Terdakwa Basuki Cahaya Purnama (Ahok) Gubernur DKI Jakarta diganjar dengan vonis 2 tahun penjara dan ditahan, karena terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. (Kedaulatan Rakyat, 10/5).

Sontak putusan vonis 2 tahun terhadap Ahok ini melahirkan pro dan kontra. Kelompok pro Ahok menganggap putusan ini tidak adil. Karena kasus ini sejak semula mengandung potensi proses peradilan yang politis. Mulai penetapan tersangka, pelimpahan ke pengadilan hingga putusan pengadilan begitu cepat seolah ada rekayasa.

Apalagi kasus ini disertai dengan tekanan massa demonstrasi. Apalagi, hakim dalam membuat putusan tidak lazim karena membuat putusan melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau disebut putusan Ultra Petita. Sedangkan kelompok yang kontra Ahok menganggap vonis 2 tahun pada Ahok tidak adil. Seharusnya Ahok divonis lebih dari 2 tahun karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 156 KUHP dan menimbulkan keresahan sosial, karena diduga kuat melakukan penistaan agama. Jika merujuk pada putusan hakim sebelumnya (jurisprudensi) terhadap vonis penistaan agama yang pernah terjadi, selalu divonis lebih dari 2 tahun. Tulisan ini tidak dalam posisi menyokong salah satu kelompok.

Tulisan ini hendak menyerukan pada kedua kelompok untuk kembali pada konsensus Indonesia sebagai negara hukum. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan tegas bahwa, negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu asas penting dalam ‘negara hukum adalah res judicata pro veritate habetur (putusan hakim harus dianggap benar apapun yang terjadi)’. Karena hakim dalam negara hukum merupakan pemegang kuasa atas keadilan. Itulah sebabnya putusan hakim di negara hukum merupakan satu-satunya putusan yang wajib dihormati, diikuti dan dipatuhi oleh seluruh warga negara, sebagai bentuk kepatuhan warga negara pada konsensus negara hukum.

Jika negara ini menjunjung tinggi negara hukum, atas putusan hakim terhadap kasus Ahok harus dihormati berdasarkan pada sumber hukum materil (KUHP) dan sumber hukum formil (KUHAP) sebagai pranata penyelesaian akhir atas dugaan pelanggaran hukum. Itulah sebabnya atas dasar putusan hakim PN Jakut, masih terdapat peluang bagi terdakwa (Ahok) untuk melakukan upaya hukum, berupa banding di Pengadilan Tinggi (PT) dan kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Dengan demikian sesungguhnya putusan ini belum berkekuatan mengikat (inkract van gewijde) yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam proses peradilan banding dan kasasi tidak dikenal sidang yang terbuka untuk umum. Karena peradilan banding dan kasasi menerapkan asas hukum judex juris, artinya hakim memutuskan hanya berdasarkan buktibukti tertulis tidak lagi menghadirkan saksi dan para pihak yang berperkara. Berbeda dengan proses peradilan di tingkat pertama atau pengadilan negeri (PN) yang menerapkan asas hukum judex factie, yakni hakim memutuskan berdasarkan fakta hukum di persidangan dengan menghadirkan saksi dan para pihak yang berperkara. Karena itu tuntutan sebagian kelompok agar proses peradilan banding disidangkan secara terbuka tidaklah tepat.

Proses penyelesaian konflik melalui jalur hukum, perlu waktu yang panjang, lama dan melelahkan, namun haruslah dianggap sebagai cara paling jitu untuk memutuskan benar dan salah suatu dugaan tindak pidana. Karena itu selama proses adjudikasi terhadap kasus Ahok, semua pihak agar mengedepankan objektivitas hukum, dengan menjalankan imperatif KUHP dan KUHAP tanpa disertai dengan memasukan unsur subjektivitas yang kerap kali berselimut dengan kepentingan politik tertentu. Hukum tak akan berjalan baik jika salah satu pihak mengandalkan subjektivitasnya masing-masing. Hukumlah satu-satunya pranata jalan tengah yang paling objektif dalam negara berdasarkan hukum.

Itulah sebabnya sebagai bangsa yang beradab yang mempercayai demokrasi dan hukum sebagai pilar jalannya negara, maka hari ini dan beberapa waktu ke depan kita sedang diuji. Mampukah kita tetap mempertahankan konsensus, bahwa demokrasi tanpa hukum akan timpang, sebaliknya sistem hukum yang baik adalah yang demokratis? Keduanya merupakan mutualis-simbiosis yang harus bergandengan secara simultan dan sistematis.

(Dr Agus Riewanto. Dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabtu 13 Mei 2017)

BERITA REKOMENDASI