Menilik Kisruh Kartu Prakerja

Nindry Sulistya Widiastiani SH MH
Dosen bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

PEMERINTAH akhirnya meluncurkan kartu prakerja yang digadang-gadang sebagai salah satu langkah penanganan pandemi Covid-19 di bidang non-medis. Kartu prakerja yang diluncurkan diperuntukkan bagi para pekerja baik formal maupun informal, serta pelaku usaha kecil dan mikro yang terdampak Covid-19. Dasarnya, ada fakta terdapat 2.084.593 pekerja formal dan informal terdampak Covid-19 (data Kemenaker RI 21 April 2020). Hanya, kartu prakerja ini menimbulkan polemik di masyarakat.

Kartu prakerja sejatinya program presiden yang dikemukakan sejak kampanye. Awalnya, sasaran dari kartu prakerja adalah pengangguran muda dengan diberi dana pelatihan. Harapannya dapat meningkatkan skill dan knowledge untuk bekal mencari kerja, atau bahkan sebagai bekal untuk membuka usaha sendiri.

Akibat pandemi Covid-19, peluncuran kartu prakerja menjadi berbelok arah kepada pekerja serta usaha yang terdampak pandemi. Mengingat, mereka pihak yang kehilangan pendapatan. Untuk itu, pemegang kartu prakerja ini nanti akan diberi dana bantuan sebesar Rp 1 juta untuk pelatihan daring. Kemudian terdapat insentif pascapelatihan sebesar Rp 600 ribu setiap bulan untuk 4 bulan ( Rp 2,4 juta), dan insentif pascasurvei pelatihan sebesar Rp 50 ribu persurvei untuk 3 kali survei (Rp 150 ribu).

Dana Pelatihan

Perdebatan pertama mengenai kartu prakerja dimulai dari program utamanya yang berupa dana untuk pelatihan kerja. Program yang dicanangkan sebagai salah satu penanganan pandemi, menjadi tidak tepat sasaran. Pekerja dan pelaku usaha terdampak Covid-19 sedang kehilangan pendapatan, akibat lesunya perekonomian, sehingga pemberian bantuan yang berupa dana pelatihan kerja menjadi tidak tepat.

Prioritas bagi mereka saat ini adalah bagaimana untuk mendapatkan cash flow sehingga ketersediaan bahan pangan bagi mereka dan keluarganya tetap terjamin selama pandemi. Jika pelatihan kerja daring diarahkan untuk mendapatkan pekerjaan baru agar berpenghasilan, ini sepertinya jadi salah kaprah.

Bukankah pemberi kerja sekarang justru mengurangi pekerja? Anehnya, pemerintah berdalih benefit dari kartu prakerja tidak hanya pelatihan. Namun juga akan diarahkan sebagai program setengah bantuan sosial, yakni keberadaan pemberian insentif sejumlah Rp 600 ribu rupiah setiap bulannya dalam rentang waktu 4 bulan.

Jika merujuk komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang terdapat dalam upah minimum, Rp 600 ribu itu sangat kecil dan jauh dari KHL. Padahal penghitungan KHL itu diperuntukkan bagi pekerja lajang. Insentif sejumlah itu tidak dapat memenuhi kebutuhan penerimanya dan keluarganya, sehingga tidak menggantikan pendapatan yang hilang selama pandemi.

Apalagi kalau pelatihan kerja ditujukan untuk mengembangkan skill dan knowledge agar membuka usaha sendiri. Insentif tersebut ttidak cukup untuk dijadikan modal usaha.

Kembali Fitrah

Kian aneh ketika pelatihan kerja daring dilakukan dengan menggandeng perusahaan-perusahaan digital platform yang notabene merupakan perusahaan besar. Akan lebih pas dan lebih meningkatkan perekonomian apabila pelatihan tersebut justru menggandeng lembaga pelatihan swasta di daerah yang saat ini sedang merugi akibat sepinya job saat ini.

Sekaligus mengembangkan nilai jual lembaga pelatihan ini karena setelah pandemi ini mungkin mereka menjadi bisa menyediakan pelatihan secara daring. Realitanya, pelatihan daring pun menyulitkan penerima kartu prakerja karena perlunya pemenuhan kuota internet.

Jika melihat pada kenyataan yang demikian, baiknya kartu prakerja dikembalikan kepada fitrah yakni ditujukan pada para pengangguran muda. Dan pelaksanaannya menunggu situasi kondusif kembali. Mestinya, saat ini prioritas pemerintah adalah untuk penanganan Covid-19 di bidang medis maupun nonmedis dengan menitikberatkan kepada concern masyarakat yang kehilangan pendapatan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.❑ (Artikel ini dimuat di kolom Opini KR, Rabu 29 April 2020)

BERITA REKOMENDASI