Menimbang Sistem Proporsional Terbuka Terbatas

Editor: Ivan Aditya

RANCANGAN Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu telah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR melalui surat presiden No R-66/Pres/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016. RUU itu sendiri dinamakan sebagai RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum. RUU Penyelenggaraan Pemilu itu terdiri atas 543 pasal dan dibagi menjadi 6 buku yaitu : Buku Pertama berisi tentang Ketentuan Umum, Buku Kedua tentang Penyelenggara Pemilu, Buku Ketiga tentang Pelaksanaan Pemilu, Buku Keempat, tentang Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Pemilu, Buku Kelima tentang Tindak Pidana Pemilu dan Buku Keenam tentang ketentuan Penutup.

RUU Penyelenggaraan Pemilu ini lumayan komprehensif menyatukan UU Penyelenggara Pemilu, UU Pileg dan UU Pilpres. Namun begitu masih kurang pengaturan mengenai UU Pilkada yang masih diatur secara terpisah. Sehingga UU ini bisa disebut sebagai UU Penyelenggaraan pemilu minus pilkada. Pemisahan ini melanggengkan perdebatan apakah pilkada itu rezim pemilu atau bukan. Sumber persoalannya adalah pada pengaturan yang berbeda di dalam konstitusi UUD 1945.

Tulisan ini secara terbatas menyoroti konstitusionalitas sistem pemilu terbuka terbatas yang diusung RUU Penyelenggaraan Pemilu yang sedang dibahas di DPR. Hal ini penting karena MK sudah pernah menguji materi UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Terbuka Terbatas

Menurut ketentuan pasal 138 ayat (2) RUU Penyelenggaraan Pemilu, menyatakan bahwa ”Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas.” Pada ayat (3) dijelaskan bahwa ”sistem proporsional terbuka terbatas yang dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terkait berdasarkan penetapan partai politik”. Ketentuan pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebenarnya mengisyaratkan bahwa pemerintah menghendaki pemilu legislatif menggunakan sistem proporsional tertutup. Karena makna terbuka terbatas dalam ketentuan ayat (3) hanya pada aspek pencantuman nama calon dalam surat suara, tetapi tidak berpengaruh pada keterpilihan calon dalam pemilu.

Sistem proporsional terbuka sebenarnya sudah digunakan sejak pemilu legislatif tahun 2009. Salah satu landasan hukumnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi No 22 -24/PUUVI/2008 tertanggal 23 Desember 2008 yang memutuskan pasal 214 UU No 10 tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai bahwa penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Sistem proporsional terbuka diyakini mempunyai deviasi terkecil antara kehendak rakyat dengan kehendak partai. Sementara dalam sistem proporsional tertutup, deviasi itu membesar karena kehendak rakyat ditafsirkan oleh partai dengan menentukan keterpilihan kandidat berdasarkan nomor urut. Perdebatan tentang sistem terbuka atau tertutup ini mestinya sudah usai mengingat MK sudah memutuskan pada tahun 2008.

Konstitusionalitas sistem proporsional terbuka terbatas juga dapat dipersoalkan jika kita menggunakan pendekatan kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dalam berbagai kegiatan pemilihan umum, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendakinya. Legitimasi politik yang diperoleh calon legislatif maupun eksekutif ditentukan oleh tinggi rendahnya perolehan suara mereka.

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip konstitusi sangat mendasar yang dapat dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberi warna dan sifat pada keseluruhan undang-undang di bidang politik. Meskipun partai politik yang sehat diperlukan untuk sistem rekrutmen pejabat politik tetapi partai politik tersebut tidak boleh sampai melanggar prinsip kedaulatan rakyat, sebagai prinsip konstitusi yang sangat mendasar dan tidak dapat dikesampingkan. Kedaulatan rakyat tidak hanya merupakan basic norm tetapi juga moralitas konstitusi bagi semua kehidupan negara dan bangsa baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum.

Perdebatan tentang sistem pemilu yang sesuai untuk Indonesia adalah perdebatan yang tanpa ujung sebab tidak ada sistem pemilu yang sempurna. Untuk itu kita perlu menempatkan elemen konstitusionalitasnya dalam perdebatan itu.

(Bambang Eka Cahya Widodo. Dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 7 November 2016)

BERITA REKOMENDASI