Meninjau Kembali Makna Haji

Editor: Ivan Aditya

KEGIATAN melaksanakan ibadah haji sudah menjadi agenda rutin tahunan bagi seluruh masyarakat muslim di dunia. Tidak terkecuali Indonesia, yang memiliki popularitas muslim terbanyak di banding negara-negara lain. Di Indonesia agenda ibadah haji ke tanah suci Makkah mendapat respons yang luar biasa. Bahkan, setiap tahun jumlah pendaftar terus meningkat. Walhasil, waiting list pun terus bertambah.

Hal ini tidak hanya berdampak pada lamanya jemaah haji menunggu giliran berangkat, namun juga berdampak pada banyaknya kasus jemaah haji yang akhirnya memutuskan berangkat secara ilegal. Seperti yang terjadi di tahun ini, 177 calon jemaah haji asal Indonesia mencoba berangkat ke tanah suci menggunakan paspor dari Filipina.

Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir mengatakan, kasus paspor palsu WNI calon haji itu kemungkinan karena ketidaktahuan masyarakat dan terbatasnya kuota ibadah haji. Peluang ini dimanfaatkan segelintir oknum dengan menawarkan berbagai kemudahan, salah satunya berangkat haji menggunakan paspor palsu dari Filipina.

Kurangnya Pengawasan

Banyaknya calon jemaah haji asal Indonesia yang ingin melaksanakan rukun Islam kelima ini, membuat pemerintah seolah kewalahan untuk menanganinya. Apalagi dengan dipotongnya 20% kuota haji untuk Indonesia karena pembangunan infrastruktur di sekitar Baitullah, membuat daftar tunggu calon jemaah haji terus bertambah. Hal ini menambah masalah.

Selain itu, banyaknya calon jemaah haji membuat pemerintah bekerja lebih ekstra untuk mengatasi kecurangan dari oknum agen travel haji. Tidak hanya itu, pengawasan ketat perlu dilakukan, sehingga cara-cara ilegal untuk berangkat ke tanah suci bisa diminimalisir. Karena, keberangkatan haji secara ilegal, sangat berisiko, terutama keamanan jemaah itu sendiri.

Oleh karena itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah calon jemaah haji ilegal. Kita tak ingin persoalan tersebut berdampak pada memburuknya hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina. Indonesia jelas kecolongan terhadap masalah tersebut. Meskipun mereka memanfaatkan ribuan kuota yang tersisa dari 8.000 kuota haji yang diberikan Arab Saudi kepada Filipina, namun keberangkatan haji secara ilegal tetap tidak relevan dilakukan.

Mengambil Sikap

Pemerintah Indonesia sudah sepatutnya mengambil sikap atas terjadinya kasus calon haji ilegal itu. Karena apabila hal ini dibiarkan, dikhawatirkan berdampak pada banyaknya calon haji ilegal di masa-masa mendatang. Dua hal yang bisa dilakukan pemerintah mengatasi hal ini adalah, pertama, dengan melakukan lobi kepada pihak Arab Saudi agar tidak memotong kuota haji bagi Indonesia. Karena pemotongan 20% ini berdampak pada menumpuknya calon jemaah.

Selain itu, Indonesia dapat meminta Arab Saudi melakukan pengurangan kuota haji bagi negara-negara yang dirasa jumlah masyarakat muslimnya sedikit. Dengan begitu, sisa dari pengurangan tersebut bisa diminta Indonesia yang jumlah calon jemaahnya cukup besar.

Kedua, pemahaman yang lebih intensif kepada masyarakat muslim di Indonesia untuk tidak memutuskan berangkat haji secara ilegal. Karena, ibadah haji memiliki tujuan mulia yaitu melaksanakan perintah Tuhan. Dengan demikian, ibadah haji harus dikerjakan dengan cara yang benar sesuai prosedur dan sah. Karena bila ini terjadi, akan menghilangkan esensi haji itu sendiri.

Selain kedua hal tersebut, jemaah haji juga perlu memahami sendiri mengapa ia harus berhaji. Tujuan serta niat melaksanakan ibadah haji yang baik perlu dimiliki dan dipahami seluruh muslim, terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakan. Saling mendahului apalagi berangkat haji secara ilegal sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip haji itu sendiri. Labbaika allahumma labbaik…

(Tri Muryani. Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 2 September 2016)

BERITA REKOMENDASI