Mentransparankan Penerimaan Siswa Baru

Editor: Ivan Aditya

ISU transparansi dalam penerimaan siswa baru atau Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) masih menjadi isu yang agak terabaikan. Setiap kali ada momentum PPDB, isu keterbukaan informasi selalu mengemuka. Publik juga menuntut agar badanbadan publik yang terlibat dalam proses PPDB, seperti sekolah dan Dinas Pendidikan, menerapkan keterbukaan, mengimplementasikan transparansi penuh dalam PPDB. Tetapi kenyataannya, transparansi itu tidak diterapkan pada keseluruhan proses.

Dalam hal model penerimaan, ada yang sudah menggunakan sistem Real Time Online (RTO), ada yang menggunakan sistem ganda (RTO dan manual/konvensional) dan ada pula yang masih menggunakan sistem manual penuh. Sistem RTO itu sediri ada dua macam, ada yang berjejaring atau bersama-sama dengan sekolah lain, dan ada pula yang bersifat mandiri atau hanya dilakukan oleh satu sekolah secara internal.

Sesudah sistem RTO diterapkan di wilayah DIY selama 10 tahun lebih, logikanya sistem yang sangat mendukung transparansi ini sudah bisa diberlakukan untuk semua sekolah negeri. Terbukti masih ada sekolah yang belum siap menerapkan sistem RTO dalam PPDB, karena alasan jaringan internet maupun alasan lain. Pemberlakuan sistem RTO sejatinya mampu meminimalisasi praktik main pintu belakang dalam PPDB. Sementara sistem RTO yang digabungkan dengan sistem manual, juga sistem manual, rentan praktik yang kurang sehat. Model titipan dan tawar-menawar bisa muncul dalam PPDB kedua model di atas.

Keterbukaan Biaya

Model penerimaan siswa baru, menggunakan sistem RTO atau bukan, sesungguhnya hanyalah sebagian dari isu keterbukaan PPDB. Di luar itu masih ada hal-hal lain dalam proses PPDB dan pasca-PPDB yang belum tersentuh transparansi. Misalnya saja tentang biaya yang harus ditanggung orang tua murid.

Biasanya ada 3 jenis biaya yang harus ditanggung orangtua murid, yakni biaya masuk pertama, SPP, dan sumbangan pendidikan. Biaya masuk pertama, untuk biaya administrasi dan kelengkapan siswa (sepatu, seragam dll.) sudah bisa langsung diketahui. Tetapi khusus SPP dan sumbangan pendidikan, seringkali masih menjadi bagian yang kurang ditransparankan.

Dewasa ini, banyak sekolah negeri tidak langsung mematok jumlah sumbangan pendidikannya. Besaran sumbangan baru diumumkan sesudah peserta didik diterima dan sudah sekian bulan mengikuti pelajaran. Alasannya, besaran sumbangan pendidikan harus dimusyawarahkan dulu dengan komite sekolah. Tetapi sesungguhnya pihak sekolah sudah memiliki hitungan-hitungannya. Komite sekolah tinggal memberi stempel saja. Bagian inilah yang belum tersentuh transparansi dalam PPD.

Idealnya, demi transparansi, pihak sekolah mengumumkan secara terbuka, melalui papan pengumuman konvensional maupun melalui website sekolah tentang kisaran besaran sumbangan pendidikan yang hendak dipungut. Atau minimal mengumumkan besaran sumbangan pendidikan tahun-tahun sebelumnya, untuk sekadar memberikan gambaran pada orangtua calon siswa baru. Sedang besaran sumbangan pendidikan untuk setiap sekolah, yang biasanya bervariasi, menjadi wilayah yang masih abuabu.

Sekolah Swasta

Transparansi penerimaan siswa baru, seyogyanya juga tidak hanya diberlakukan di sekolah negeri. Pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, juga harus mewajibkan sekolah-sekolah swasta menerapkan transparansi dalam PPDB. Misalnya menyangkut jumlah maksimal SPP dan sumbangan pendidikan yang dipatok. Regulasi dari pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi warga yang putera-puterinya tidak diterima di sekolah negeri dan ‘hanya bisaí masuk ke sekolah swasta. Lain halnya kalau calon siswa tadi memang tidak berminat masuk sekolah negeri dan hanya berminat masuk sekolah swasta. Untuk kategori ini biasanya calon siswa sudah mendaftar ke sekolah swasta sebelum masa resmi pendaftaran siswa baru dimulai.

Sekolah swasta perlu menerapkan transparansi, termasuk dalam PPDB, karena sekolah swasta juga termasuk badan publik. Sekolah swasta memang badan usaha (bisnis jasa pendidikan), tetapi juga merupakan badan publik. Dan menurut UU No. 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, semua badan publik di Indonesia wajib mengimplementasikan transparansi atau keterbukaan informasi publik.

(Sarworo Soeprapto. Pegiat keterbukaan informasi, anggota KIP-DIY 2011-2015. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Senin 10 Juli 2017)

BERITA REKOMENDASI