Merilis Nama 200 Mubalig

Editor: Ivan Aditya

KEJUJURAN itu modal utama terwujudnya cita-cita bernegara hukum. Sebaliknya, kedustaan merupakan benih kehinaan, penderitaan, dan perpecahan. Pemerintah, dituntut bersikap jujur. Selain kejujuran, apapun kebijakan pemerintah mesti mempertimbangkan implikasi sosialnya. Benang merah antara kejujuran dengan keadilan, kedamaian, kebersatuan bangsa, tidak boleh dikoyak-koyak dengan alasan apapun.

Apakah kejujuran itu ada pada Kemenag dalam merilis 200 mubalig? Sulit pembuktiannya. Kejujuran hanya ada dalam qalbu. Tidak boleh siapapun menghakimi terhadap kejujuran Kemenag. Apa yang dapat diperdebatkan sebatas realitas lahiriah dan implikasi-implikasi kebijakan tersebut. Beberapa pertanyaan relevan dikemukakan.

Pertama, Kemenag berdalih, rilis 200 mubalig dilatarbelakangi permintaan/pertanyaan masyarakat tentang mubalig rujukan. Siapa masyarakat tersebut? Sudahkah merupakan representasi bangsa? Ini perlu transparansi. Ketiadaan transparansi, terbukti melahirkan kecurigaan bahwa kebijakan dibuat dengan/dan untuk rekayasa sosial, bahkan kepentingan politik.

Etika

Kedua, terpilihnya 200 mubalig Kemenag, berasal dari rekomendasi ormas-ormas Islam. Ormas Islam yang mana? Apakah rekomendasi langsung diterima, ataukah ada seleksi khusus oleh Kemenag? Inipun perlu transparansi. Jangan sampai ormas Islam dijadikan tameng kegaduhan.

Ketiga, penyebutan secara eksplisit namanama dalam rilis 200 mubalig Kemenag, secara etika perlu izin dari mubalig yang bersangkutan. Etika itu bagian penting dari akhlak. Agama diceramahkan mubalig tiada lain untuk memperbaiki akhlak. Terungkap beberapa mubalig kaget, ketika namanya masuk rilis 200 mubalig Kemenag. Dia sendiri merasa tidak pantas menyandang predikat itu. Bagaimana tanggungjawab moral Kemenag terhadap privasi para mubalig tersebut?

Keempat, rilis 200 mubalig Kemenag telah melahirkan polemik, pengkotak-kotakan, dan perpecahan. Ini sungguh kontraproduktif bagi persatuan umat Islam. Wajar tokoh-tokoh Islam protes. Kelima, Kemenag sudah minta maaf atas ketidaknyamanan kebijakannya. Tetapi tak ada niat menganulirnya. Bahkan akan dilanjutkan dengan nama-nama baru. Dianalisis dari perspektif hukum, terlihat tanda-tanda nyata bahwa perilaku hukum umat Islam di negeri ini ingin direkayasa melalui skema tertentu. Permainan kebijakan, permainan bahasa, dan permainan kekuasaan dilakukan sedemikian intensif.

Rilis 200 mubalig Kemenag merupakan pereduksian cara berhukum dan beragama sesuai syariat, diskenariokan ke cara-cara legal-positivistik, tekstual dan artifisial. Umat Islam yang semula satu, dipecah-pecah ke dalam skema pengkotak-kotakan mubalig. Kehidupan sosialkeagamaan yang otentiknya cair, Islami, sesuai fitrah, kemudian direkayasa menjadi konstruktif. Seolah tiada kebenaran dalam menilai kualifikasi mubalig, kecuali berdasarkan pendapat Kemenag saja. Pendapat lain di luar itu, tidak diakui, dan secara implisit dilarang diterima oleh umat Islam. Kalaupun sudah ada masjidmasjid menjadwalkan penceramah bakda tarawih ataupun untuk suatu kajian ramadan, tetapi mubalig tersebut tidak tercantum dalam rilis 200 mubalig Kemenag, maka perlu dianulir.

Sifat Menonjol

Salah satu sifat menonjol kebijakan, regulasi, ataupun hukum penguasa adalah imperatif. Institusi pemerintah, sebagai bagian dari struktur kekuasaan, dipastikan tak berdaya terhadap pemaksaan rilis 200 mubalig Kemenag tersebut. Tak perlu argumentasi rasional, apalagi teologis, cukuplah tunduk atau terkena sanksi politis dan administratif. Pejabat di institusi pemerintah, ataupun masjid-masjid pemerintah (masjid kampus universitas negeri, misalnya) telah terlihat respons dan reaksinya terhadap kebijakan Kemenag tersebut.

Kekhusukan ibadah ramadan 2018 terganggu karena rilis 200 mubalig Kemenag. Walau demikian, kiranya umat Islam tak perlu resah. Bergegaslah konsolidasi diri. Bergantung eraterat pada tali Allah SWT, kiranya cukup untuk menepis implikasi-implikasi negatif rilis 200 mubalig Kemenag. Kemenag mudah-mudahan tergerak rasa keagamaannya, dengan tulus menyadari kekhilafannya, serta-merta kembali ke siratalmustakim. Pelajaran berharga dari polemik ini adalah perlunya para mubalig hatihati dan hikmah dalam berceramah agar misi dakwah sampai sasaran, pun pula terjalin keakraban dengan umat dan pemerintah.

(Prof Dr Sudjito Atmoredjo SH. Guru Besar Ilmu Hukum UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 25 Mei 2018)

BERITA REKOMENDASI