Mewaspadai ‘Baby Boom’ Pascapandemi

Fadmi Sustiwi
Jurnalis pemerhati persoalan kesetaraan

ADA sebuah permasalahan yang selama ini agak kurang mendapat perhatian. Ketika wabah Covid-19 memorakporandakan kehidupan, semua terpaku pada menyelesaikan persoalan kesehatan dan ekonomi. Ada hal yang acap terlewatkan dari perhatian terutama di daerah, yang memang langsung berhadapan dengan problema yang tampak mata : bertambahnya angka pasien positif, PHK, mudik, kemiskinan baru, pengangguran dan sejenisnya.

Minggu (3/5) Kedaulatan Rakyat menurunkan sebuah berita berjudul ‘Selama Pandemi Covid-19 Angka Kehamilan Naik’. Kasus Sragen itu seakan menyadarkan kita betapa ada ‘persoalan baru’ yang bakal dihadapi dan harus diwaspadai, beberapa bulan mendatang. Kenaikan angka 10% disebut Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Suwanto, akibat banyak pasangan usia subur (PUS) yang terkendala ke luar rumah. Di sisi lain, pelayanan pemasangan alat KB juga terbatas.

Ini bukan angka kecil dan baru muncul di salah satu kabupaten. Padahal Indonesia memiliki sekitar 500 kabupaten/kota. Sementara dalam siaran pers BKKBN yang dikeluarkan Sabtu (2/5), Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkap terdapat penurunan peserta KB pada Maret 2020 apabila dibandingkan dengan Februari 2020 di seluruh Indonesia.

Disebutkan, pemakaian IUD pada Februari 2020 sejumlah 36.155 turun menjadi 23.383. Sedangkan implan dari 81.062 menjadi 51.536, suntik dari 524.989 menjadi 341.109. Sementara penggunaan pil dari 251.619 menjadi 146.767, kondom dari 31.502 menjadi 19.583, MOP dari 2.283 menjadi 1.196, dan MOW dari 13.571 menjadi 8.093.

Intervensi Negara

Realita itu mengungkap, upaya mengantisipasi kehadiran baby boom pascapandemi, mendapat tantangan. Meski bukan merupakan monopoli Indonesia karena kenaikan angka kehamilan menjadi fenomena dunia. Badan PBB untuk Dana Masyarakat (UNFPA) memperkirakan terdapat 7 juta kehamilan tak diinginkan.

Maka Indonesia harus cermat dan waspada. Artinya, harus ada intervensi negara mencegah kehamilan yang tidak diinginkan selama pandemi. Semua diupayakan untuk mengantisipasi meningkatnya angka kelahiran (baby boom) pascapandemi. Dengan kata lain, perlu bekerja keras dari BKKBN untuk melakukan hal tersebut dengan tanpa berhenti sosialisasi.

Inilah tugas mulia pelayanan di lapangan yang selama ini langsung bertemu dengan masyarakat. Hanya mungkin strategi sosialisasi BKKBN perlu diubah di masa pandemi yang mengutamakan jaga jarak. Jika selama ini pelayanan terutama sosialisasi KB oleh penyuluh masih full contact dalam arti people to people mungkin diperlukan pemanfaatan teknologi yang sudah kian canggih.

Sehingga dalam waktu singkat bisa dibuat tayangan animasi, tayangan video singkat atau pesan-pesan keteladanan yang bisa diviralkan melalui media sosial, IG, FB bahkan jejaring WhatsApp Grup (WAG). Tayangan video parodi singkat ‘Pesan Simbok’ mengenai larangan mudik, tentu bisa menjadi contoh mengingatkan PUS agar tidak lupa ber-KB.

Peningkatan AKI

Saat ini daya dan dana maksimal dilakukan untuk mengantisipasi dan juga menghadapi penyebaran virus korona. Disini, pemerintah harus melakukan perampingan anggaran. Sehingga semua kementerian dan instansi termasuk BKKBN harus ikut fokus penanganan korona. Dalam skema refocusing pengurangan anggaran BKKBN disebut Hasto Wardoyo dalam siaran pers mencapai Rp 408,6 miliar.

Bak simalakama, bukan hal mudah memilih bagi BKKBN. Pengurangan anggaran ini akan sangat memberi dampak pada pelayanan KB. Dikhawatirkan akan mempengaruhi peningkatan angka kematian ibu (AKI) melahirkan, angka kematian bayi (AKB) bahkan juga stunting. Artinya, ada pelajaran tambahan yang dipetik, pandemi Covid-19 menunjukkan beban perempuan kian bertambah.

Selain kegiatan rutin, bagi PUS, potensi hamil menjadi tinggi. Dengan anggaran yang dipangkas dan kesulitan ekonomi, perempuan kembali akan menghadapi risiko. Mulai anemia ibu hamil, kurang gizi hingga AKI melahirkan atau menghadirkan bayi milenial dengan risiko stunting.***-o

BERITA REKOMENDASI