Nasionalisme Digital

Editor: Ivan Aditya

SEJAK tahun 2001, tanggal 17 Mei dicanangkan sebagai Hari Buku Nasional (HBN). Penentuan HBN berdasarkan tanggal berdirinya Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), 17 Mei 1950. Namun, hingga tahun ke-16 sekarang, HBN sangat mungkin kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia.

HBN dimaksudkan untuk mengampanyekan budaya baca. Budaya baca sama artinya dengan kebiasaan membaca berbagai buku yang berisi karya sastra, karangan akademik, buku ilmiah, hingga Kitab Suci. Di dalamnya termasuk kebiasaan membaca koran dan majalah yang memuat berita-berita aktual.

Di era digital saat ini, budaya baca telah mengalami perubahan dibandingkan ketika HBN dicanangkan 16 tahun yang lalu. Setidaknya ada empat perubahan. Pertama, media atau tempat teks dituliskan. Muncul media baru di era digital, yaitu layar di komputer, laptop, maupun gawai. Media lama berupa lembaran kertas telah ditinggalkan sebab dinilai tak ramah lingkungan.

Alasannya jelas. Kertas dibuat dari batang kayu jenis tertentu. Untuk menanam pohon itu, diperlukan waktu beberapa tahun. Dibutuhkan pula tenaga dan air dalam jumlah yang tidak sedikit. Maka, dalam era nirkertas, penebangan pohon dimaknai sebagai kekurangpedulian pada lingkungan.

Kedua, munculnya berbagai wujud teks pada layar. Teks tidak melulu berupa tulisan, tetapi juga foto, gambar, dan tanda-tanda visual lain. Teks juga dilengkapi dengan warna, gerak, jarak, suara, dan hubungan antartanda yang animatif. Hadirnya berbagai macam teks itu membentuk pesan multisemiotis yang menggunakan beraneka tanda. Pesan semiotis menuntut kemampuan memahami aneka tanda untuk menangkap apa yang dinyatakan teks, dan bagaimana teks menyatakannya.

Ketiga, cara baca baru yang oleh CrannyFrancis (2005) disebut screen-reading (baca layar). Cara baca ini menuntut kesanggupan berlama-lama menatap layar. Daya tahan mata diperlukan agar tidak cepat lelah. Bagi kita yang tidak terbiasa, sungguh tidak nyaman membaca di layar. Di pihak lain, muncul potensi bahaya radiasi dari layar. Diperkirakan, generasi Z, yang lahir setelah tahun 1995 dan dibesarkan di era digital, memiliki mata yang telah berevolusi sehingga lebih kuat memelototi layar.

Keempat, hadirnya teks yang dinamis dan interaktif. Pada buku, surat kabar, atau majalah bermedia kertas, teks hanya diam, berhenti, atau statis. Adapun pada layar komputer, laptop, dan gawai, teks bersifat dinamis dan interaktif. Disebut dinamis karena teks yang multisemiotis itu datang, pergi, dan berseliweran di layar. Sebagian bahkan bersifat interaktif: pembaca langsung dapat menilai atau berkomentar tentang sebuah bacaan.

Lalu, bagaimana menghadapi perubahanperubahan itu? Diperlukan keberaksaraan digital. Menurut Gilster (1997), keberaksaraan digital mencakup kemampuan teknis dan kemampuan kritis. Kemampuan teknis meliputi keterampilan mengoperasikan program, mencari sumber-sumber informasi berupa buku elektronis dan blog, membuka laman yang diperlukan, mengacusilangkan halaman sebuah laman dengan halaman lain sebelum atau sesudahnya, dsb. Adapun kemampuan kritis berupa kemampuan memilah informasi dan pengetahuan yang sekarang begitu mudah ditemukan di era digital. Dunia maya berisi lautan informasi, namun tidak semua informasi bernilai sebagai pengetahuan. Pornografi dan sampah digital begitu banyak di sana. Bacaan-bacaan semacam itu sekadar memuaskan keinginan membaca, tetapi tak mampu menambah pengetahuan sebagai pijakan kearifan hidup.

Kemampuan kritis mencakup kepiawaian kita dalam membedakan informasi yang benar dan palsu. Berita bohong (hoax) bertebaran di jagat maya. Tanpa daya kritis, berita-berita bohong itu bakal membentuk cara pandang kita. Masalahnya, apakah keberaksaraan digital mampu membantu kita mengkritisi banjir informasi yang menyangkut keselamatan negeri ini? Belum. Masih diperlukan hal lain, yakni nasionalisme digital.

Nasionalisme digital ialah wujud kecintaan warga digital Indonesia bagi keselamatan negerinya. Coba kita tengok teks-teks tentang aksi damai sejuta lilin untuk kokohnya NKRI. Ada dua frame berseberangan: setuju dan tidak setuju terkait dengan cara.

Artinya, bangsa ini masih terbelah dalam menyikapi teks tentang keselamatan NKRI. Maka, keberaksaraan digital saja tidaklah cukup. Untuk mempertahankan NKRI, diperlukan nasionalisme digital. Semoga HBN 2017 makin mencerdaskan kita sebagai pembaca di era digital. Makin cerdas, makin mencintai NKRI.

(Dr P Ari Subagyo MHum. Dekan Fakultas Sastra USD Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 17 Mei 2017)

BERITA REKOMENDASI