Nasionalisme

Editor: Ivan Aditya

GAIRAH memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71, tanggal 17 Agustus 2016, semarak di seluruh penjuru Tanah Air. Segenap komponen bangsa bergembira ria, terlibat berbagai aktivitas olahraga, kesenian, akademis, religus, dan sebagainya. Rumah, pagar, dan jalan-jalan diperindah. Bendera Merah Putih maupun umbul-umbul berkibar penuh pesona. Semua berbaur dalam keterpaduan, tanpa terkendala perbedaan suku, agama, ras, golongan, jender. Segalanya dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia.

Pada momentum kenegaraan seperti ini, serasa belum lengkap dan kurang bermakana bila masalah nasionalisme tidak dikuatkan lagi sebagai simponi kehidupan berbhinneka agar manunggal menjadi ika. Penghormatan atas peran berbeda, bermuara pada berkontribusi terhadap kebersamaan dalam kesatuan, sehingga terlahir suara indah, perilaku selaras, kehidupan harmonis. Bung Karno, dalam pidato di sidang BPUPKI, 1 Juni 1945, mengemukakan pentingnya nasionalisme, yang disebutnya dengan kata-kata kebangsaan. "Marilah kita mengambil sebagai dasar pertama, Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Selebes, Bali atau lain-lain, tetapi Kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat," katanya.

Disadari, bahwa akhir-akhir ini nasionalisme Indonesia melemah. Di ranah politik, misalnya, perilaku rangkul-merangkul, bergandengan tangan ataukah perseteruan abadi, serba mungkin terjadi setiap saat. Sinergitas antarpartai politik sering dilakukan hanya sebatas kepentingan politik, bukan kepentingan bangsa dan negara, sehingga rakyat cenderung terkorbankan. Pada dimensi moralitas, mestinya, nasionalisme menjadi kata kunci untuk mengubah perbedaan pandangan, kepentingan dan wawasan, yang potensial konflik, menjadi persatuan dalam bingkai kebhinnekaan.

Memperingati Kemerdekaan kali ini, beberapa catatan perihal nasionalisme patut diingat. Pertama, nasonalis sejati adalah nasionalis yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sikap dan perilaku, berawal dari niat baik untuk menggapai ridha Tuhan Yang Maha Esa, demi kejayaan bangsa. Pada nasionalis sejati, tiada ucapan dan perbuatan kecuali sungguh-sungguh, seia-sekata, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, ajaran kosmopolitisme merupakan ajaran yang berlawanan dengan  nasionalisme. Adalah tidak benar dan tendensius, kalau orang-orang Tionghoa mengatakan tidak ada kebangsaan, dan hanya ada perikemanusiaan. Pernyataan itu sudah dibantah oleh Bung Karno. Bantahan itupun sampai sekarang masih relevan untuk menghadapi realitas maraknya orang-orang Tionghoa ke Indonesia akhir-akhir ini.

Ketiga, nasionalis sejati adalah nasionalis yang peka terhadap penderitaan rakyat. Aktualisasinya, segenap warga neraga, utamanya penyelenggara negara, mestinya mampu mengendalikan diri, ikut merasakan penderitaan orang lain, khususnya rakyat termarjinalkan, diikuti tekad dan semangat membela negara.

Keempat, realitas empiris mengindikasikan bahwa bangsa ini dirundung malang, karena mismanajemen pemerintahan, sehingga negara terjerat utang, dan tuna kedaulatan. Mestinya, dalam ayunan dirigen Presiden, simponi kehidupan didendangkan sedemikian kompak, sehingga bangsa ini bangkit, survive, melepaskan diri dari belenggu kosmopolitisme dan neokolonialisme. Nasionalis sejati, bersatu padu melawan segala bentuk penjajahan, utamanya memulihkan kedaulatan atas sumber daya alam di seluruh wilayah negeri.

Kelima, nasionalisme Pancasila sebagai konsep telah teruji kebenaran dan kehebatannya. Konsep bagus itu akan menjadi menara gading semata, bila tidak diimplementasikan. Penyelenggara negara, wajib memberi contoh-keteladanan. Tanpa menyebut Pancasila, siapapun bersikap jujur, mengedepankan kepentingan bangsa sendiri, telah menjadi bukti bahwa dirinya ber-Pancasila. Sebaliknya, bersuara lantang, berapi-api mengatasnamakan rakyat, akan tetapi ujung-ujungnya menganakemaskan bangsa lain, patut dipertanyakan nasionalismenya.

Menguatkan nasionalisme, memang tidak semudah membalik tangan. Kendala utama, adalah penyakit materialistis, haus kekuasaan, dan hilangnya rasa kebangsaan. Patut diduga, para politikus yang nongkrong di berbagai lembaga pemerintahan, adalah mereka yang terjangkiti penyakit batin-kejiwaan ini. Orang-orang 'mulia' seperti: cendekiawan, ulama, rohaniwan pun, sering terjangkiti penyakit serupa. Sebagian dari mereka, kini sedang menjalani 'pengobatan' di rumah prodeo. Ironis, karena terlibat korupsi dan kenistaan lainnya.

Apapun kendalanya, penguatan nasionalisme, mesti dilakukan. Caranya, dengan menumbuhkan moral intelektual-kebangsaan secara masif, sedari usia dini. Misal: belajar sejarah, simbol-simbol negara, lagu nasional, memupuk karakter komunalistik-religius. Sehingga nilai-nilai Pancasila merasuk menjadi pandangan hidupnya.

(Prof Dr Sudjito SH MSi. Guru Besar Hukum UGM. Artikel ini tertulis di Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 16 Agustus 2016)

BERITA REKOMENDASI