Oh Jaksa

Editor: Ivan Aditya

SEORANG jaksa di bagian intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT), karena diduga terlibat kasus suap (9/6). Tertangkapnya jaksa tersebut menambah sederet bukti nyata adanya masalah internal serius pada personperson jaksa di negeri ini.

Boroknya kejaksaan itu, sudah tentu bukan semata-mata karena individunya saja, melainkan terkaitkan pula dengan sistem dan kelembagaan. Permasalahannya sedemikian kompleks, kaitmengkait antara satu faktor dengan faktor lainnya, dan telah berlangsung sangat lama. Boleh dibilang, kebobrokan kejaksaan tersebut merupakan masalah laten, dan bukan sekadar kasus perkasus belaka.

Pada tataran yuridis normatif, kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan penyidikan pidana khusus berdasarkan KUHP. Pelaksanaan kekuasaan negara diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI (berkedudukan di ibukota negara), Kejaksaan Tinggi (berkedudukan di ibukota provinsi), dan Kejaksaan Negeri (berkedudukan di ibukota kabupaten/kota). Kejaksaan merupakan lembaga representasi pemerintah dalam menuntut seseorang yang didakwa melakukan tindakan melawan hukum. Lembaga ini menindaklanjuti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian dan membawa perkaranya ke meja hijau (pengadilan) untuk diperiksa, diadili, divonis, dan dieksekusi bila terbukti bersalah.

Ironis, peran kejaksaan yang sedemikian prestisius tersebut, ternyata pada tataran yuridis empiris sering bertolak belakang. Masih sering dijumpai jaksa tidak profesional, kurang berintegritas, bahkan larut dalam kehidupan hedonistik dan materialistik. Standar-standar profesi kejaksaan, seperti: pengetahuan hukum yang luas, moralitas perilaku yang terkendali, serta keahlian dalam penegakan hukum, dalam banyak hal masih dipertanyakan. Profesi yang seharusnya menjadi tongkat penegakan hukum ini banyak disalahgunakan sejumlah jaksa. Profesi jaksa telah menjadi 'kegiatan bisnis'. Pada hal dalam berbagai pelatihan telah diajarkan pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, kedisiplinan, dan kode etik. Substansi pelatihan yang bagus itu, ternyata tidak melekat di hati sanubari jaksa, melainkan ëmenguapí ditelan panasnya kehidupan, sehingga pada tataran praktik, apa yang dikenal sebagai suap-menyuap mentradisi sedemikian parah.

Beberapa kasus kejaksaan yang menjadi sorotan publik antara lain: (1) di bidang intelijen, banyaknya koruptor yang dituntut rendah; (2) di bidang tindak pidana umum, belum optimalnya penanganan perkara terorisme, separatisme, tindak pidana pemilihan umum, dan eksekusi hukum mati; (3) di bidang tindak pidana khusus, belum optimalnya penuntasan kasus-kasus korupsi, bahkan diduga ada kong-kalingkong antara jaksa dengan koruptor; (4) di bidang perdata dan tata usaha negara, jaksa adalah pengacara negara, tetapi uang negara yang berhasil diamankan atau diselamatkan kejaksaan, masih terbilang kecil dibandingkan yang raib.

Idealnya, jaksa adalah unsur pendukung KPK. Ketika ada terduga koruptor harus diadili, maka tugas penuntutan dilakukan jaksa. Keberhasilan KPK memberantas korupsi sangat dipengaruhi kualitas kinerja jaksa-jaksa pendukungnya. Oleh karena itu, bagi KPK tidak sembarang jaksa dapat menjadi bagian gerakan pemberantasan korupsi, kecuali hanya jaksa-jaksa yang benar-benar teruji integritas dan profesionalitasnya. Dalam nada seloroh, Ketua KPK menyatakan bahwa jaksa itu abdi (pelayan), dan bukan ndara (16/3).

Kalau kita kilas balik, dulu Presiden Yudhoyono menegaskan bahwa ia akan bersama kejaksaan menegakkan hukum, dan tidak akan melakukan intervensi apa pun. Kepercayaan dan kemandirian kejaksaan diberikan sedemikian besar oleh seorang Presiden. Kini, lain cerita dan skenarionya. Kejaksaan ditengarai menjadi kaki-tangan kekuasaan, petugas partai, atau penerima order pihak tertentu yang memiliki kepentingan. Tidak mudah membuktikan perilaku menyimpang tersebut, walaupun secara sosiologis mudah ditemukan adanya orang-orang yang merasa dijadikan target ataupun dikorbankan oleh oknum-oknum jaksa.

Harapan publik terhadap kejaksaan dan institusi penegak hukum lain (kepolisian, KPK, pengadilan, advokat, dan organisasi-organisasi nonpemerintah) sedemikian tinggi. Namun sayang, kewibawaan dan kemuliaan pada person-person di institusi tersebut, masih merupakan mitos atau mimpi belaka. Apalah artinya hukum di negeri ini, bila tidak dapat ditegakkan, dan daripadanya tidak muncul keadilan.

(Prof Dr Sudjito SH MSi. Guru Besar Hukum Indonesia. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 15 Juni 2017)

BERITA REKOMENDASI

Koes Plus dan Nusantara

8 Januari 2018

Kegalauan Sosial

30 Desember 2017

Pancasila di Era Milenia

14 Desember 2017

Drama Setnov

17 November 2017

Kebebasan dan Kemerdekaan

14 Agustus 2017