OPINI: Berharap Ketahanan Pangan pada Transmigrasi

Editor: KRjogja/Gus

Tujuh puluh tahun bukanlah waktu yang singkat bagi perjalanan sebuah program pemerintah bernama transmigrasi. Keberangkatan 23 KK (77 jiwa) masyarakat Sukadana, Bagelen Jawa Tengah menuju Gedong Tataan, Lampung, pada 12 Desember 1950, menjadi tonggak sejarah pertama kali transmigrasi dilakukan pada era Soekarno. Dan tanggal itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Bhakti Transmigrasi (HBT).

Kini, transmigrasi terus bertransformasi diri agar tetap berkontribusi kepada negeri. Di masa pandemi, banyak pihak berharap transmigrasi bisa mengambil peran dalam ketahanan pangan nasional. Peringatan Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) tentang potensi kelangkaan dan krisis pangan dunia akibat pandemi harus diantisipasi secara serius. Ada tekanan rantai pasok pangan yang minim, di mana masing-masing negara mengamankan stok pangannya sendiri.

Tema yang diusung pada peringatan Hari Bhakti Transmigrasi ke-70 tahun ini adalah Revitalisasi dan Modernisasi Transmigrasi Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Tema ini sangat relevan dengan kondisi sekarang. Apalagi Pemerintah saat ini mencanangkan program food estate sebagai lumbung pangan baru di Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, luas daerah terkena intensifikasi seluas 10.594 ha. Itu berada di kawasan transmigrasi dan tersebar 55 desa. Intensifikasi bisa dilakukan dengan penyediaan benih unggul, penyediaan pupuk, mekanisasi pertanian dan teknologi pasca panen.

Keunggulan

Ada dua potensi utama yang bisa dikelola yaitu ketersediaan lahan dan tenaga kerja. Luas lahan transmigrasi telah dibuka membentang dari Aceh hingga Papua. Dengan penguasaan lahan tiap transmigran 1 hektare atau lebih, terdiri dari lahan pekarangan 0,25 hektare dan luas lahan usaha I 0,75 hektare, menjadi potensi yang luar biasa dalam produksi pangan.

Data Direktorat Penataan Persebaran Penduduk Kemendesa PDTT menyatakan bahwa transmigrasi mampu memenuhi 28 % kebutuhan beras nasional. Jika asumsi kebutuhan beras 125 kg per orang per tahun dengan jumlah penduduk 260 juta maka kebutuhan beras nasional sebesar 32,5 jt ton beras. Dengan luas lahan transmigrasi 3,65 juta hektar bisa menghasilkan 9,16 juta ton beras. Artinya 28 % total beras nasional tercukupi dari lahan transmigrasi.

Tidak hanya luas lahan, tenaga kerja menjadi bagian penting dalam faktor produksi. Ada 1,5 juta keluarga transmigran yang telah ditempatkan di pemukiman transmigrasi sejak pra pelita. Dimana lebih dari 70 % merupakan transmigran dengan pemukiman pola pangan.

Keseriusan Transmigran

Bonus demografi berupa jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) lebih besar dari usia non produktif harus bisa dimanfaatkan dalam mengelola lahan transmigrasi. Apalagi, harus diakui, potensi lahan dan tenaga kerja tidak serta merta langsung menjawab ketahanan pangan. Ada kendala sehingga produksi belum optimal. Pertama, lahan marginal. Ada lahan yang tingkat kesuburan yang rendah, ada pula lahan dengan tingkat keasamanan tinggi. Belum lagi lahan dengan krisis air.

Kedua, keseriusan transmigran dalam mengolah lahan. Kendala lahan yang begitu rupa, jelas menurunkan motivasi. Tidak heran jika banyak yang berganti profesi dengan menjadi buruh di luar pemukiman. Akibatnya lahan bisa terbengkalai. Juga adanya oknum transmigran ulang alik yang sekedar mencari kepemilikan tanah.
Kemitraan bisa menjadi alternatif pilihannya. Ini sekaligus menjawab persoalahan lahan marginal. Pola inti plasma menjadi modelnya. Perusahaan sebagai inti dan lahan-lahan transmigrasi sebagai plasma. Tidak perlu khawatir terkait hasil karena perusahaan siap menampungnya dengan harga yang sesuai. Yang terpenting ada kejelasan perjanjian di awal. Sehingga tetap ada simbiosis mutualisme antara keduanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Azsep Kurniawan
Fungsional PSM Kemendesa PDT Transmigrasi

BERITA REKOMENDASI