OPOV

Editor: Ivan Aditya

SEIRING dengan implementasi UU Otonomi Desa, Kementerian Desa saat ini sedang gencar melaksanakan Program One Village One Product (OVOP, Satu Desa Satu Produk). Ide Program Satu Desa Satu Produk ini sebenarnya sudah muncul sejak lama, jauh sebelum UU Desa muncul, akan tetapi implementasi dari program ini masih sangat jauh dari harapan. Gerakan One Village One Product sebenarnya dimulai dari Oita Prefecture di Jepang. Di Thailand dikenal dengan nama One Tambon One Product. Melalui program ini diharapkan akan meningkatkan kualitas produk-produk desa untuk bersaing di pasar dan mempermudah aktivitas perdagangan online (e-commerce) produk desa.

Kegagalan Program Satu Desa Satu Produk pada masa lalu seharusnya menjadi lesson learned bagi implementasi program ini. Ada beberapa faktor penyebab kegagalan program tersebut. Pertama, kurang sinerginya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sehingga menyebabkan proses perencanaan dan pelaksanaan program menjadi tidak terintegrasi dan berjalan parsial. Program Satu Desa Satu Produk seringkali dianggap sebagai proyek dari Pemerintah Pusat/Daerah sehingga Pemerintah Desa sendiri tidak menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang strategis. Kedua, secara substansi, program ini seringkali hanya berorientasi pada pengembangan kapasitas produksi akan tetapi lupa untuk mengajari masyarakat desa bagaimana mereka berwiraniaga dan mengembangkan jejaring usaha. Ketiga, lemahnya kelembagaan ekonomi di tingkat lokal yang mampu mengakomodasi kepentingan dari berbagai pengusaha yang ada di desa tersebut. Hal ini mengakibatkan ketika mereka sudah sukses seringkali justru jalan sendirisendiri dan bersaing di antara mereka.

Belajar atas pengalaman masa lalu, implementasi Program Satu Desa Satu Produk tersebut perlu memperhatikan berbagai hal. Pertama, perubahan paradigma pembangunan desa tentang urgensi pengembangan produk unggulan desa. Ini menjadi kata kunci sehingga harapannya semua potensi dan sumber daya desa diarahkan untuk mendukung keberhasilan Program Satu Desa Satu Produk ini. Misalnya dari aspek regulasi perlunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang memberikan prioritas bagi pengembangan program unggulan desa. Implikasinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diharapkan juga memberikan porsi yang cukup bagi pengembangan produk unggulan desa. Potensi-potensi sumber daya desa seperti tanah kas desa dan berbagai infrastruktur yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dapat diarahkan untuk mendukungnya.

Kedua, seiring dengan perubahan paradigma tersebut, penguatan kapasitas aparatur desa menjadi penting untuk dilakukan. Aparatur desa diharapkan memiliki visi yang jelas tentang ekonomi desa ke depan seperti apa dan memiliki kemampuan untuk memfasilitasi berbagai akses yang dibutuhkan oleh para pengusaha. Seperti akses permodalan, teknologi, pemasaran dan berbagai jejaring lain yang dibutuhkan bagi pengembangan usaha.

Ketiga, keberadaan Peraturan-peraturan Desa yang mampu melindungi ekonomi lokal dari serbuan-serbuan pemilik-pemilik modal dan investor luar juga diperlukan. Pemerintah Desa harus lebih selektif di dalam melakukan perizinan atas investasi-investasi yang masuk ke desa.

Keempat, perlu ada strategi yang tepat di dalam pengembangan produk unggulan desa dari hulu hingga ke hilir. Artinya, program-program pelatihan tidak sekadar ditujukan pada pengembangan produksi semata akan tetapi harus berorientasi kepada kewiraniagaan (pemasaran). Dengan demikian strategi pemasaran baik melalui offline maupun online dan branding produk desa menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Hal ini tentunya paralel dengan kebijakan-kebijakan pengembangan kampung digital, desa online dan smart kampung yang banyak digagas oleh beberapa Pemerintah Desa. Berkaitan dengan program ini, maka pembangunan infrastruktur yang menunjang pemasaran produk relevan untuk dilakukan. Pembangunan outlet atau toko-toko yang menampung produk-produk desa dapat dilakukan. Selain itu, keberadaan lembaga ekonomi lokal seperti koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) penting untuk diperkuat.

Konsistensi desa, dukungan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat menjadi kata kunci untuk keberhasilan program ini. Dengan sinergi yang jelas kita berharap, ke depan desa di Indonesia mampu mengembangkan keunggulan komparatifnya untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

(Dr Hempri Suyatna. Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial/SODEC Departemen PSdK Fisipol UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 15 September 2016)

BERITA REKOMENDASI