OTT KPK

Editor: Ivan Aditya

SEPANJANG tahun 2017 yang berjalan 9 bulan ini berita operasi tangkap tangan ( OTT) kepala daerah yang dilakukan KPK, terus menghias media. Bisa jadi merupakan capaian jumlah yang cukup tinggi tahun-tahun yang lalu pada periode yang sama. Belum lagi OTT pejabat yang lain. Menurut KPK motif korupsi kepala daerah yang terjaring KPK memiliki kesamaan yaitu memanfaatkan kesempatan yang masih terbuka akibat belum transparannya sistem penyelenggaraan pemerintah di daerah. Sebagai contoh sistem pengadaan barang dan jasa, perizinan yang masih banyak pintu dan belum transparannya APBD. Disamping itu ada ëkebiasaan dalam praktikí setoran 10% untuk setiap proyek yang ada di daerah bersangkutan.

Apakah ‘panen OTT’ menunjukkan bahwa upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan selama ini mengalami kegagalan? Pertanyaan seperti ini beberapa kali muncul di beberapa kesempatan. Kemudian muncul kesimpulan bahwa KPK telah gagal dalam melaksanakan misinya melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Jawabnya tidak! Panen OTT di tengah badai yang terus-menerus menggoyang lembaga anti rasuah ini justru membuktikan bahwa KPK selama ini tidak sedang melakukan pencitraan. Sebaliknya, KPK sedang memberikan bukti bahwa lembaga ini memiliki kemampuan untuk mengemban amanah yang sangat besar dari rakyat Indonesia yang ingin negara ini terbebas dari penyakit korupsi.

Korupsi bisa muncul kapan saja dan dimana saja, sepanjang ada kesempatan dan rendahnya komitmen diri maupun lingkungan dimana sebuah indvidu berada. Dampak korupsi sering tidak dirasakan secara langsung pada saat terjadinya. Bisa satu atau dua tahun sesudahnya namun kerugian yang muncul menimbulkan kerugian yang sangat besar. Salah satu contoh dampak tindak pidana korupsi yang saat ini dirasakan adalah adanya korupsi pengadaan e-KTP. Tindak pidananya terjadi beberapa tahun lalu tapi dampaknya baru kini dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Wujudnya, tidak danya ketersediaan blanko e-KTP tidak juga terpenuhi. Banyak masyarakat menggunakan KTP rusak atau menggunakan surat keterangan, karena belum ada KTP baru.

Tidak bisa dihindari, banyak pihak menghubungkan gencarnya OTT terkait semakin dekatnya tahun politik. Harus dikatakan, politik transaksional masih terjadi akibat biaya politik masih sangat tinggi. Walaupun anggaran negara untuk parpol akan dinaikkan dengan besaran yang cukup tinggi pula. Tujuannya agar anggaran pemilu yang tinggi bisa diantisipasi dengan harapan politik transaksional bisa dieminir.

Banyak faktor penyebab korupsi. Korupsi muncul karena kurangnya pendapatan, lekatnya budaya korup, sikap tamak dan moral yang lemah membuat semua pencegahan harus dilakukan secara terintegrasi. Pada periode saat ini tahap pengawasan merupakan hal yang harus tetap menjadi fokus perhatian.

Sementara, kuatnya politik dinasti telah menjadi kelemahan lain terjadinya korupsi. Politik dinasti atau politik pelanggengan kekuasaan, yang seharusnya sudah tidak lagi terjadi dengan mengingat sebenarnya rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam memilih pimpinannya. Namun pada kenyataannya, apabila seseorang menjadi penguasa partai maka hal tersebut akan memudahkan jalan bagi ‘trahnya’ menduduki kekuasaan. Tragisnya, beberapa kepala daerah dalam lingkaran politik dinasti telah menjadi terpidana dalam kasus yang ditangani oleh KPK.

Lepas dari semua itu, kegagalan reformasi birokrasi juga merupakan salah satu penyebab suburnya perilaku korupsi. Dalam temuan ICW sepanjang tahun 2016- 2017 Indonesia menduduki ranking dibawah Singapura, Malaysia dan Thailand dalam hal reformasi birokrasi. Kegagalan reformasi birokrasi disebabkan karena pertama tidak jarang Aparat Sipil Negara (ASN) digunakan sebagai alat untuk mengeruk sumber daya ekonomi ataupun mengeruk suara dalam proses pilkada. Kedua adanya dugaan jual beli jabatan yang menjadi fenomena gunung es. Kasus Bupati Klaten adalah contoh jelas.

Kita tentu tak ingin Indonesia hancur karena korupsi. Maka perlu ada upaya terus menerus dan serius yang harus dilakukan Kemendagri dan Kemenpan dan RB untuk selalu bekerja sama dengan KPK dalam rangka pencegahan dan perbaikan sistem pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap ASN termasuk para kepala daerah. Demikian pula parpol. Dalam mengusung atau merekomendasi ‘jago’ dalam hendaknya orang yang jelas integritasnya.

(Prof Dr Hibnu Nugroho SH MH. Guru Besar Fakultas Hukum Unsoed-Purwokerto. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 18 September 2017)

BERITA REKOMENDASI