OTT

Editor: Ivan Aditya

OTT atau operasi tangkap tangan adalah istilah yang dipopulerkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Istilah ini digunakan manakala KPK melakukan penangkapan terhadap seseorang yang sedang (sesaat setelah) melakukan kejahatan korupsi. OTT adalah cara yang paling ampuh untuk membongkar praktik suap di kalangan pemerintahan. Biasanya, OTT ini dapat dilakukan berdasarkan sumber informasi yang sangat valid. Penyadapan pembicaraan (komunikasi telepon) adalah metode yang paling sering digunakan oleh KPK.

OTT ini telah dilakukan KPK sejak tahun 2005. Kasus pertama yang sempat menghebohkan publik saat itu adalah penangkapan atas anggota KPU, Mulyana W Kusumah yang didakwa menyuap auditor BPK. Sejak saat itu, KPK secara rutin melakukan OTT terhadap pelaku korupsi. Pada tahun 2016, hampir tiap bulan KPK melakukan OTT. Yang ditangkap tidak hanya pejabat pemerintahan, tetapi juga panitera/sekretaris pengadilan, pengusaha, hingga advokat.

Penangkapan atas Gubernur Bengkulu beserta istri, adalah contoh terbaru OTT. Tercatat telah 5 kali OTT dilakukan oleh KPK selama bulan suci Ramadan. Tangkapan KPK cukup lengkap. Ada gubernur (kepala daerah), politisi dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), kepala dinas, Jaksa (penegak hukum), auditor BPK dan pengusaha (swasta). Mayoritas OTT yang dilakukan oleh KPK terfokus pada korupsi di daerah. Fakta ini menunjukkan bahwa korupsi di daerah masih terjadi dengan modus dan aktor yang sama.

Ada beberapa jenis kasus yang sering terjadi di daerah. Mulai dari pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, pengelolaan anggaran, perizinan, pelayanan publik hingga perjalanan dinas. Semuanya adalah wilayah yang rentan korupsi. Korupsi di bidang pengadaan proyek-proyek pembangunan yang dibiayai APBN atau APBD mendominasi temuan perkara di daerah. Ada bermacam-macam modus yang digunakan dalam korupsi sektor ini.

Modus yang paling sering terjadi adalah adanya persekongkolan antara birokrasi dan pihak ketiga (pengusaha) yang sudah terjadi sejak tahap perencanaan yang berujung pada suap yang diserahkan kepada pejabat tertentu. Seringkali juga melibatkan politisi di legislatif. Keuntungan bagi pejabat biasanya didapat dengan jalan suap, gratifikasi, atau berupa keuntungan lainnya.

Kenapa OTT berulang seakan tidak ada habisnya? Jawabannya sederhana, karena masih banyak pejabat yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya demi keuntungan pribadi atau kelompoknya. Masih banyak jual-beli wewenang, kekuasaan dan jabatan. Selama korupsi wewenang dan kekuasaan itu tidak berhenti, maka selama itu pulalah seharusnya OTT tetap dilakukan oleh KPK. Kasus-kasus OTT menggambarkan pola jual-beli wewenang dan kekuasaan itu.

Jual-beli wewenang dan kekuasaan ini tentunya akan melahirkan kebijakan yang koruptif. Kebijakan yang tidak berlandaskan kebutuhan publik dan tidak menyelesaikan masalah publik. Tetapi kebijakan yang hanya melayani permintaan yang punya kuasa dan berpihak pada kelompok yang membayar sogokan. Ujungnya, tentu masyarakat yang akan menerima dampak buruk dari kebijakan yang dirumuskan sebagan cara-cara koruptif itu.

Lihat saja contoh betapa banyak proyek pembangunan yang dikerjakan dengan ëasal-asalaní. Apakah itu jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, sarana olahraga, dan sebagainya yang berkualitas buruk sebab dikerjakan dengan cara yang koruptif. Tentu masyarakat yang akan menerima kerugiannya.

Buruknya tata kelola pemerintahan berkontribusi pada pola korupsi jual-beli (suap) kekuasaan ini. Dalam kondisi dimana birokrasi pemerintah dengan mudah dipengaruhi oleh kepentingan koruptif dalam menetapkan kebijakan, maka jual-beli wewenang akan semakin meningkat.

Berulangnya kasus OTT di pemerintahan daerah menunjukkan bahwa pemerintah belum serius melakukan pembenahan birokrasi. Kekuasaan pemerintah yang besar tanpa diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang baik, hanya akan melahirkan praktik korupsi yang masif. Berbagai upaya reformasi tata kelola pemerintahan ternyata belum memberikan dampak signifikan. Peluang korupsi di sektor-sektor tertentu ternyata masih terbuka lebar.

Berbagai OTT yang dilakukan KPK harusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk membenahi sektor rawan korupsi. Prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) wajib menjadi rujukan dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah. Jika tidak berbenah, maka OTT berikutnya akan terjadi.

(Oce Madril SH MH. Dosen Fakultas Hukum UGM, Pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Yogyakarta, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 23 Juni 2017)

 

BERITA REKOMENDASI