Pancasila dan Moralitas Wakil Rakyat

Editor: Ivan Aditya

DITENGAH krisis moral yang terjadi saat ini muncul gagasan cemerlang dari berbagai pihak agar segera diwujudkan penguatan nilai-nilai Pancasila. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dianggap solusi tepat untuk memperkokoh moralitas bangsa. Bahkan pengajaran Pancasila di semua tingkat pendidikan di tanah air dianggap sangat penting untuk segera diaktualisasikan dalam upaya memperkokoh moralitas bangsa (KR, 3/5). Pasalnya, potret kerusakan moral yang terjadi saat ini sudah merambah ke semua lapisan masyarakat, mulai dari kaum pelajar hingga politisi. Maraknya praktik korupsi berjemaah, kesenjangan sosial, kebencian antarkelompok karena perbedaan agama dan politik, munculnya paham radikal, hingga tawuran antarpelajar menjadi persoalan serius yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Semua pihak tentu sepakat segera diwujudkan penguatan nilai-nilai Pancasila untuk memperkuat moralitas bangsa. Demikian pula dengan ide cemerlang agar pengajaran Pancasila di semua tingkat pendidikan di tanah air segera diwujudkan. Dengan demikian diharapkan putra-putri bangsa ini ke depan memiliki moral yang baik. Tidak perlu ada kecurigaan antara sesama komponen bangsa karena perbedaan agama dan perbedaan pilihan politik. Kalau semua pihak konsisten dengan nilai-nilai Pancasila, maka sesungguhnya berbagai perbedaan itu bisa hidup rukun. Para tokoh pendiri bangsa ini baik dari kelompok Islam dan kelompok nasionalis sudah sepakat menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara di tengah pluralitas masyarakat Indonesia.

Praktik Korupsi

Persoalan utama yang dihadapi bangsa ini sesungguhnya adalah pada praktik korupsi yang semakin menggila dan tidak ada lagi rasa malu bagi pelakunya. Korupsi yang merampok uang rakyat pun dilakukan secara berjemaah. Dan mereka secara berjemaah melawan KPK dan kelompok masyarakat antikorupsi. Praktik korupsi dan perlawanan para koruptor sungguh semakin luar biasa dan inilah sesungguhnya musuh nyata Pancasila. Karena praktik korupsi itu sesungguhnya bertentangan dengan semua nilai-nilai Pancasila.

Korupsi bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan hingga nilai-nilai keadilan sosial. Masyarakat pun menilai sangat aneh tindakan wakil Rakyat (DPR), ketika KPK berjuang serius membongkar praktik korupsi justru DPR membuat hak angket ke KPK. Pertanyaan masyarakat : apakah DPR serius mendukung pemberantasan korupsi atau justru menjadi bagian dari pelaku korupsi?

Menjadi wakil rakyat sesungguhnya merupakan tugas mulia karena mengemban amanah yang cukup berat. Menjadi wakil rakyat berarti harus mampu menjadi penyalur aspirasi rakyat, memperjuangkan penderitaan rakyat dan berpihak kepada rakyat. Pendek kata, wakil rakyat sesungguhnya adalah ‘pahlawan’ bagi rakyat. Sebagai pahlawan rakyat, berarti wakil rakyat harus banyak berbuat kebaikan, bermoral luhur, jujur dan bisa menjadi teladan yang baik bagi rakyat. Wakil rakyat sangat tidak pantas melakukan perbuatan tercela, terutama dalam praktik korupsi yang kini sudah terang-terangan dilakukan secara berjemaah. Tentu tindakan korupsi ini sangat melukai hati rakyat karena di tengah penderitaan rakyat, wakil rakyat justru tega membohongi rakyat.

Tidak sedikitpun mereka merasa berdosa terhadap rakyat atas tindakan serakah yang mereka lakukan. Sungguh betapa rusaknya peradaban suatu bangsa manakala rasa malu sudah tercabut dari diri setiap orang. Kita begitu sering bicara tentang nilai-nilai Pancasila untuk kesejahteraan dan keadilan sosial. Namun Pancasila baru sebatas retorika belum teraktualisasikan dalam kehidupan nyata.

Masyarakat Penyabar

Mohammad Sobary dalam buku Kebudayaan Rakyat menyebut, rakyat adalah masyarakat yang sangat penyabar. Rakyat sabar walau dijadikan objek penderita dalam permainan politik. Sabar walau wakil rakyat membohongi pada masa kampanye. Rakyat hanya diberi janji-janji manis untuk mendapatkan dukungan suara rakyat. Tragisnya setelah mereka terpilih menjadi wakil rakyat lalu lupa pada rakyat. Penderitaan rakyat sesungguhnya adalah bagian penting yang harus diperhatikan para wakilnya. Kesabaran, kejujuran, dan keluguan jangan disalahartikan.

Pancasila juga tidak cukup hanya sekadar permainan retorika, melainkan harus diwujudkan secara nyata. Kalau Pancasila bisa dijadikan pedoman hidup berbangsa dan bernegara maka ke depan akan terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Dr Hamdan Daulay MSi MA. Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 5 Mei 2017)

BERITA REKOMENDASI