Pandemi Covid-19 Sebabkan Berbagai Krisis

Editor: Ivan Aditya

PANDEMI Covid-19 yang muncul sejak akhir tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok hingga kini belum memberikan sinyal segera mereda, bahkan justru semakin mengganas. Hal ini terlihat dari diberlakukannya status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah. Tidak bisa dipungkiri dampak dari pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya sejumlah krisis, di antaranya krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis sosial. Antara krisis satu dengan yang lainnya saling bersinggungan, bahkan bisa dikatakan ada hubungan sebab akibat.

Pandemi Covid-19 yang mendera seluruh belahan dunia dalam kurun waktu satu tahun ini sudah barang tentu menyebabkan krisis kesehatan. Krisis kesehatan berimplikasi pada terjadinya krisis ekonomi, tidak lain dikarenakan kebijakan pemerintah yang membatasi hampir semua aktivitas masyarakat. Mulai dari penerapan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring di berbagai sekolah, pembatasan usaha profit dari yang berskala kecil hingga besar, hingga pelaksanaan work from home (WFH) di sejumlah instansi pemerintahan dan swasta. Sektor transportasi, baik udara, laut, dan darat pun turut terdampak pandemi Covid-19 lantaran penerapan kebijakan tersebut. Dampak pandemi Covid-19 juga sedikit ‘menyerempet’;ke persoalan sosial, yakni adanya salah satu menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) dari KPK karena tuduhan suap bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Berdasarkan data dari WHO, hingga saat ini total penderita Covid-19 secara global telah mencapai 89,4 juta orang dengan total kematian mencapai 1,9 juta jiwa. Di Indonesia, laju kasus Covid-19 terbilang cukup tinggi dengan total kasus terkonfirmasi mencapai 837.000 dan total kematian mencapai 24.343 jiwa.

Munculnya situasi pandemi Covid-19 secara langsung berdampak pada sektor kesehatan memunculkan istilah krisis kesehatan. Merujuk pada Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan, yang dimaksud dengan krisis kesehatan adalah merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka/sakit, pengungsian, dan/atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respons cepat di luar kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan tidak memadai.

Sedangkan dilansir dari BBC, Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam wawancaranya mengatakan bahwa pandemi Covid-19 saat ini merupakan krisis kesehatan terburuk yang pernah dihadapi. WHO menyebut ada lima krisis kesehatan global yang pernah terjadi yakni Ebola (dua wabah), Zika, polio, dan flu babi. Munculnya pandemi Covid-19 saat ini menambah jajaran krisis kesehatan global yang pernah dihadapi dunia.

Dengan penyebaran Covid-19 yang semakin mengganas, tak dapat dipungkiri penanganannya memerlukan effort yang amat besar. Pemerintah pada awalnya menerapkan kebijakan melalui SE Menteri Kesehatan Nomor HK.01.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayananan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19. Dengan penerbitan surat edaran tersebut dimaksudkan meningkatkan dukungan dan kerja sama antara kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga fasilitas pelayanan kesehatan serta berbagai elemen lainnya agar dapat secara optimal menekan laju kasus Covid-19.

Seiring berjalannya waktu penderita Covid-19 bisa dikatakan ‘membludak’, bahkan sampai di titik di mana dapat kita nilai bahwa pemerintah kepayahan mengatasinya. Hal ini terlihat dari banyaknya tenaga kesehatan yang gugur dalam upaya memerangi pandemi serta kapasitas pelayanan kesehatan yang semakin berkurang setiap harinya. Pemerintah kemudian mengatasinya dengan mendirikan beberapa rumah sakit darurat untuk mengatasi menipisnya kapasitas pelayanan kesehatan, salah satunya dengan menjadikan Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat untuk menangani kasus Covid-19.

Krisis demi Krisis

Tak dapat dipungkiri munculnya Covid-19 juga memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lain di luar sektor kesehatan. Salah satu sektor yang terdampak secara langsung adalah sektor ekonomi. Pada awal kemunculan Covid-19 membuat kebutuhan dan permintaan pasar akan barang-barang medis, seperti peralatan pelindung (APD), obat-obatan, dan produk-produk penting lainnya meroket di hampir seluruh dunia. Hal tersebut kemudian berdampak terhadap terjadinya lonjakan besar pada permintaan untuk
kebutuhan barang-barang medis, karena secara praktis semua negara di dunia saat ini sedang dalam fase membutuhkan produk yang sama untuk memerangi pandemi.

Krisis kesehatan secara otomatis membuka peluang 'bisnis' alat-alat kesehatan, mulai dari pengadaan masker, hand sanitizer, APD hingga face shield. Selain itu, perilaku panic buying juga mendukung terjadinya krisis ekonomi. Dilansir dari BBC, menurut Taylor, panic buying kerap kali dilakukan akibat ketakutan dan keinginan untuk berusaha memadamkan ketakutan dan kekhawatiran. Masyarakat membanjiri swalayan dan memborong bahan pangan, masker, dan pembersih tangan di tengah merebaknya pandemi. Masyarakat berdalih hal tersebut dilakukan sebagai ‘persiapaan diri untuk sesuatu yang buruk’. Namun nyatanya, akibat panic buying tersebut ketersediaan berbagai kebutuhan di pasar menjadi berkurang, bahkan kosong.

Akibat panic buying tidak hanya berdampak terhadap kosongnya berbagai ketersediaan kebutuhan, tetapi juga berdampak meningkatnya permintaan pasar dan peningkatan harga barang. Hal ini sesuai dengan konsep ekonomi di mana akibat dari kosongnya barang di pasar akan meningkatan permintaan dari pembeli. Jika barang yang diminta konsumen langka, maka harga barang tersebut juga akan meningkat. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat pada saat Covid-19 merebak.

Perdagangan Internasional

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dalam wawancara bersama Okezone.com mengatakan bahwa efek negatif Covid-19 juga berdampak terhadap kerja sama berbagai negara di bidang perdagangan yang berpotensi menimbulkan gangguan ekonomi. Diberlakukannya sistem lockdown di berbagai negara juga dikhawatirkan menambah luasnya permasalahan perekonomian di masa pandemi. Selain berdampak pada meroketnya biaya pengiriman barang, akibat lockdown juga berdampak terhadap lamanya pengiriman barang impor.

Adanya pandemi Covid-19 berdampak pula terhadap sektor ekonomi, salah satunya perdagangan internasional. Sebelum pandemi, laju perdagangan internasional sangat normal dan lancar. Beberapa kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, gula pasir, bahkan daging ayam pun didapatkan hasil dari impor berbagai negara. Setelah munculnya pandemi, kegiatan ekspor dan impor barang pun terkena imbasnya. Berbagai kegiatan perdagangan yang mengharuskan kita untuk mengimpor atau mengekspor menjadi tidak mudah.

Lalu bagaimana langkah pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut? Pada awal Maret 2020, para menteri perdagangan negara anggota G20 menggelar pertemuan virtual guna membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. Dalam pertemuan tersebut, pada akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk tetap menjaga arus barang dan jasa. Diharapkan dengan adanya kesepakatan tersebut dapat menjamin kelancaran arus barang dan jasa melalui upaya bersama dalam menanggulangi dan meminimalisir dampak Covid-19 terhadap kegiatan perdagangan internasional.

Secara singkat, kesepakatan dibuat untuk saling menjaga komunikasi demi menjaga stabilitas perdagangan antarnegara, bahkan diusahakan bagaimana memberi berbagai kemudahan tetapi tetap memperhatikan masalah protokol kesehatan. Perdagangan internasional pada kenyataannya memang terdampak oleh adanya pandemi Covid-19. Karena itu, jika tidak diambil langkah-langkah strategis, bukan tidak mungkin akan terjadi stagnanisasi di bidang ekspor dan impor.

Laksmi Narasita
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta

BERITA REKOMENDASI