Pandemic Bond

Dr  Y Sri Susilo SE MSi.
Dosen Fakultas Bisnis & Ekonomika UAJY (Atma Jogja), Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta & Pengurus Pusat ISEI.

PENGERTIAN obligasi global (global bond) adalah obligasi internasional atau surat utang negara yang diterbitkan oleh suatu negara dalam valuta asing. Berbeda dengan utang resmi yang berupa pinjaman pemerintah dari negara-negara donor, obligasi global tidak mengikat seperti pinjaman resmi di mana alokasi penggunaannya sudah ditentukan. Di samping itu, obligasi global merupakan obligasi yang diterbitkan dan diperdagangkan di luar negeri di mana mata uangnya didenominasi, dan berada di luar peraturan-peraturan dari sebuah Negara yang menerbitkannya. Sebagai contoh, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan non-Eropa untuk dijual di Eropa disebut eurobond.

Pada bulan April 2020, pemerintah Indonesia telah menerbitkan obligasi global yang diberi nama pandemic bond berdenominasi dolar AS senilai USD4,3 miliar. Pandemic bond tersebut dalam 3 bentuk yaitu Surat Berharga Negara (SBN) seri RI1030, RI1050, dan RI0470. Seri RI1030 memiliki tenor 10,5 tahun yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2030 diterbitkan sebesar USD1,65 miliar dengan yield sebesar 3,9%. Selanjutnya seri kedua yaitu RI1050 dengan tenor 30,5 tahun atau jatuh tempo 15 Oktober 2050. Nominal yang diterbitkan juga USD1,65 miliar dengan yield 4,25%.  Kemudian seri ketiga adalah RI0470 dengan tenor 50 tahun, jatuh tempo 15 April tahun 2070 sebesar USD1 miliar dengan tingkat yield 4,5%.

Seri yang disebut terakhir ini merupakan obligasi global pertama yang diterbitkan dengan tenor 50 tahun.  Obligasi global Republik Indonesia (RI) ini akan listing di Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange, dengan rating Baa2 dari lembaga pemeringkat Moody’s, BBB dari lembaga pemeringkat S&P, dan BBB dari lembaga pemeringkat Fitch. Hasil pemeringkatan tersebut menunjukkan layak investasi (investment grade).

Penerbitan obligasi global dalam mata uang dolar ini dilakukan untuk menjaga pembiayaan yang aman sekaligus menambah cadangan devisa bagi Bank Indonesia. Tujuan lain penerbitan pandemic bond adalah menanggulangi efek domino (domino effect) pandemic Covid-19 terhadap perekonomian. Berbeda dengan tujuan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) lainnya yaitu untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara (APBN). Menurut Menkeu, pandemic bond dimasukkan salah satu instrumen yang letaknya below the line. Artinya sumber dana (resources) dicadangkan untuk negara dalam rangka menjaga kemungkinan efek domino pandemi Covid-19 yang bisa mengancam ekonomi dan sistem keuangan.

Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah telah menyusun alternatif skema pemanfaatan pandemic bond . Pertama, dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kemungkinan bank BUMN dan lembaga keuangan milik pemerintah diberikan PMN atau bentuknya dalam penempatan dana pemerintah atau investasi pemerintah.

Kedua, pandemic bond digunakan sebagai bentuk penjaminan. Melalui skema ini institusi yang melakukan tugas negara dapat mencairkan klaim penjaminan kepada pemerintah. Skema ini sedang dielaborasikan, didetailkan dan didiskusikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga keuangan. Prinsipnya, nanti dapat digunakan untuk membantu pelaku usaha yang menghadapi dampak negatif dari pandemik Covid-19.

Sementara pihak ada yang menyarankan pemerintah tidak terburu-buru menerbitkan obligasi global. Harus diakui, rupiah (IDR) belakangan ini memang dalam tekanan pelemahan akibat ketidakpastian pasar keuangan global. Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia saat ini masih cukup besar untuk membiayai intervensi Bank Indonesia dalam menstabilisasi nilai tukar. Berdasarkan data Bank Indonesia, cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2020 tercatat sebesar US$ 121 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor atau 7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kondisi itulah yang menjadi salah satu pertimbangan usulan penerbitan pandemic bond ditunda sambil menunggu kondisi perekonomian membaik. Keputusan menerbitkan pandemic bond telah diambil pemerintah maka seluruh pemangku kepentingan (stake holders) wajib mendukungnya.

Sebagai catatan penutup, penerbitan pandemic bond menggambarkan kebijakan fiskal yang responsif untuk mendukung 3 program prioritas pemerintah dalam penanganan Covid-19. Ketiga program prioritas tersebut yaitu penanganan masalah kesehatan, penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS), serta dukungan terhadap dunia usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). (*)

 

 

 

BERITA REKOMENDASI

Soccernomics

20 Juni 2018

Iklim Investasi

19 Januari 2018

Ekonomi dan Koperasi Kreatif

13 September 2017

Utang Pemerintah

25 Juli 2017

Daya Saing Logistik

21 Juni 2017