Paradox Liberalisme

Editor: Ivan Aditya

BERAKHIRNYA Orde baru sebagai awal tumbuhnya Reformasi memberi angin segar terhadap kemerdekaan berpendapat dalam hal apapun, terutama merdeka dalam pendapat politik. Peristiwa yang terjadi kira-kira sembilanbelas tahun yang lalu itu seolah mengizinkan siapa saja untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka.

Pada awalnya tingkah laku semacam itu dianggap wajar saja sebagai euphoria reformasi yang terjadi sebagai akibat dari ‘pengendalian’ politik Orde Baru yang selama lebih dari 30 tahun di bawah rezim militer membatasi hampir semua tingkah laku warga negara. Seperti lazimnya euphoria, mestinya suasana ‘kegirangan yang membebaskan’ tersebut berlangsung sementara saja. Kalau sudah hampir 20 tahun euphoria itu terus menerus berlangsung, bahkan semakin menjadi-jadi, ada baiknya kita cermati lebih lanjut. Mengapa hal tersebut terjadi, apa untung ruginya jika dibiarkan begitu saja?

Liberalisme Inklusif

Sampai dengan berakhirnya Orde Baru, sejarah republik Indonesia ditandai oleh dua rezim politik utama. Yang pertama, Rezim Orde Lama dengan komponen Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom), yang berakhir dengan perisp tiwa G.30.S/PKI yang sering dianggap sebagai ‘pengkhianatan’ komunis terhadap negara/Pancasila. Yang kedua, rezim Orde Baru dengan komposisi Nasionalis, Agama, dan Militer (Nasamil). Yang walaupun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkat kolaborasi dengan Barat selama sisa Perang Dingin, tetapi mengorbankan kebebasan pendapat politik, dan tidak diimbangi dengan pemerataan yang baik. Seperti yang telah disinggung di depan, Orde Baru tumbang oleh badai reformasi.

Kalau rezim Reformasi harus dipotret dalam komposisi tiga elemen seperti rezim pendahulunya, komposisi yang pantas untuk disematkan adalah bahwa rezim Reformasi digerakkan oleh dinamika Nasionalis, Agama, dan Liberalis (Nasalib). Dalam pelbagai perdebatan sosial politik ketiga komponen tersebut seolah berebut posisi sebagai ‘yang paling Indonesia’. Begitu hebatnya pengaruh euphoria Reformasi yang kebablasan itu semua komponen, termasuk yang semula dianggap sebagai ‘duri bangsa’ seolah mendapat pembenaran dalam mengklaim peran kenegaraan ber-Indonesia. Atas nama reformasi, atas nama kebebasan, atas nama liberalisme, kelompok-kelompok liberal, radikal, komunis baru, termasuk ‘kaum nyeleneh’ seperti LGBT merasa mendapat suntikan kekuatan politik untuk tampil sebagai ‘anak bangsa’.

Secara definisi konseptual tidaklah salah mengartikan salah satu makna reformasi (ketika itu) sebagai kebebasan ataupun liberalisme. Namun bukan berarti bahwa reformasi boleh dimaknai sebagai pembebasan dalam segala hal. Liberalisme inklusif justru akan menimbulkan pembusukan dari dalam dirinya sendiri karena inklusivisme total akan menghadirkan paradox yang boleh jadi saling menghancurkan. Bayangkan saja! Bagaimana kita bisa memahami bahwa atas nama reformasi maka komunisme harus boleh mengemuka secara terbuka bersamaan dengan radikalisme Islam, yang konsekuensi logisnya harus juga permisif terhadap legalitas kaum LGBT? Apalagi harus membenarkan separatisme.

Liberalisme Otoritarian

Penulis berpendapat bahwa esensi reformasi bukanlah sekadar liberalisme yang boleh menjadi liberalisme inklusif. Melainkan reformasi sebagai perubahan kendali pengelolaan yang lama dengan tata kelola yang baru. Reformasi bisa dan boleh diartikan sebagai liberalisme, tetapi liberalisme yang selektif, yang eksklusif, liberalisme yang berpihak kepada peradaban kemanusiaan dan ke-Indonesia-an.

Idealnya, reformasi dapat menghadirkan ketertiban yang horisontal, yang egaliter. Sehingga posisi pemerintah dan warga negara nampak setara. Antara seorang presiden dengan seorang petani seolah sebanding, tetapi hal ini memerlukan kesadaran politik yang rumit. Memerlukan kesetaraan pendidikan yang relatif tinggi, kesetaraan tingkat ekonomi yang relatif seimbang. Jika tidak, yang terjadi adalah kebisingan sosial politik. Kegaduhan demokrasi.

Jangan sampai ada yang memanfaatkan eskalasi kegaduhan ini meningkat sedemikian rupa. Sehingga pihak yang mempunyai alat pemaksa yang paling pamungkas menjadikan kegaduhan akut tersebut sebagai alasan untuk terpaksa menghadirkan Liberalisme Otoritarian, walaupun secara keilmuan maupun praksis memungkinkannya. Apa boleh buat??

(Prof Dr Tulus Warsito. Guru Besar Ilmu Politik, Ketua Program Doktor Politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 12 Juli 2017)

BERITA REKOMENDASI