Pariwisata dan SDGs

Editor: Ivan Aditya

HARI Pariwisata diperingati secara global pada hari ini, 27 September. Para ahli, pejabat, dan promotor pariwisata pasti menyebut capaian-capaian positif sektor pariwisata, mulai dari devisa, serapan tenaga kerja, hingga perbaikan infrastruktur yang fantastis. Paling tidak bukti statistik sudah menegaskan pertumbuhan pariwisata terus naik, baik di tataran internasional maupun nasional.

Barangkali ada baiknya juga sedikit membuka ruang perenungan. Ketika ukuran kuantitatif mampu menebar optimism. Pada saat yang sama ukuran kualitatif condong kehilangan makna. Pengamat terpana  angka sekaligus lupa pada makna.

Bukan maksud untuk menyangkal capaian positif tadi. Toh pertanyaan masih tersisa banyak dan elementer. Siapa yang menikmati surplus ekonomi sektor pariwisata yang menggelembung itu? Apakah timbunan devisa sukses menggusur kemiskinan? Semakin merata atau timpangkah pendapatan masyarakat?

Pengurangan Kemiskinan

Pertanyaan ini sulit dijawab dengan bukti-bukti empirik. Promotor utama pariwisata global setenar UNWTO sekalipun jarang menyodorkan analisis yang akurat tentang berapa persen penduduk miskin yang dientaskan  sektor pariwisata di suatu destinasi. Satu dua, jika ada, sifatnya hanya kasuistik sehingga tidak dapat dijadikan sebagai model yang umum.

Inilah tugas besar pariwisata global. Indonesia sendiri tidak bisa mengelak dari tantangan nyata itu. Tuntutan untuk membuktikan pariwisata sebagai alat pengurangan kemiskinan sangat fundamental dan legal karena undang-undang memerintahkan demikian. Kesuksesan pariwisata kita diukur dari kemampuannya mencapai tujuan yang diamanatkan undang-undang.

Bukan suatu kebetulan, pengurangan kemiskinan juga merupakan satu dari 17 target pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals – SDGs).

Lalu bagaimana pariwisata mengambil peran strategis dalam pencapaian target tersebut? Di sini fungsi pariwisata tidak lagi terbatas menjadi mesin pertumbuhan semata, tetapi bergeser jadi lokomotif distribusi modal, akses, ketrampilan, pendapatan, dan daya tawar bagi masyarakat.

Dengan begitu pariwisata menjadi sektor yang inklusif dan anti-pemiskinan massal. Luaran konkretnya adalah masyarakat semakin berdaya dan otonom untuk menentukan pilihan atas peluang ekonomi pariwisata.

Hal itu bisa terwujud jika penguasaan modal pariwisata tidak menumpuk di tangan segelintir orang dan warga lokal tersingkir. Salah satu cara yang efektif adalah mencegah atau bahkan membatasi alih-kepemilikan modal tak bergerak milik masyarakat di destinasi. Kebijakan harus dirumuskan untuk menjamin mekanisme distribusi dan keseimbangan modal ini berjalan efektif.

Jika dikelola secara arif, pariwisata mampu membuka akses masyarakat pada pasar, jejaring, dan informasi. Caranya, kompetensi kewirausahaan dan profesionalisme terus ditingkatkan. Cara itu menjamin produk wisata milik masyarakat semakin mudah masuk ke orbitasi pasar wisatawan. Pendampingan secara berjenjang dan berjangka panjang akan memudahkan masyarakat mengakses pasar yang lebih luas.

Sosialisasi recana pengembangan destinasi secara berlanjut juga perlu dilakukan agar masyarakat paham untung-rugi hidup dengan (dan tidak terkecoh oleh) dunia pariwisata. Banyak masyarakat yang tidak siap menghadapi aneka macam perubahan yang muncul dari pariwisata. Masalah ini harus diatasi dengan dialog terbuka tentang sisi positif-negatif pariwisata dan cara untuk meresponnya secara bijaksana.

Yang tidak kalah penting adalah penguatan posisi tawar masyarakat, terutama yang berkaitan dengan upaya mempertahankan penghidupan secara berkelanjutan. Keberlanjutan penghidupan ini adalah bukti paling akurat untuk menunjukkan bahwa sektor pariwisata efektif mereduksi kemiskinan.

Untuk Siapa?

Sayang fakta seperti itu masih sulit ditemukan di lapangan. Justru daya tawar masyarakat terus tergerus. Di sejumlah besar destinasi penduduk setempat adalah pemilik sumber daya dan telah menguasainya secara turun-temurun. Namun ketika pembangunan pariwisata menderu, posisi tawar mereka merosot menjadi pecundang yang terbuang. Inilah yang acap memunculkan pertanyaan, seperti disitir Bachmann (1987): pariwisata itu untuk siapa?

Memang tidak mudah mewujudkannya. Perlu kemauan politik yang kuat dan konsisten untuk memastikan penurunan kemiskinan itu nyata dan berkorelasi positif dengan pertumbuhan pariwisata. Jika tidak, maka sektor pariwisata condong menjadi jembatan menuju pemiskinan massal.

Oleh sebab itu daya kritis harus dipertajam untuk mengawal perjalanan pembangunan pariwisata. Capaian-capaian kuantitatif tidak boleh membuat kita lengah terhadap potensi dan orientasi cepat panen tanpa berkelanjutan. Sejarah membuktikan, pertumbuhan tanpa pemerataan hanya menyisakan puing-puing kegagalan berkepanjangan.

(Prof Dr Janianton Damanik. Kepala Pusat Studi Pariwisata UGM dan Guru Besar Fisipol UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 27 September 2017)

BERITA REKOMENDASI