Pelemahan Manajemen

Editor: Ivan Aditya

BEBERAPA waktu belakangan ini publik dibuat bingung melihat apa yang terjadi di DPR dengan pansus hak angketnya yang dinilai hendak melemahkan KPK. Walaupun dalihnya akan memperkuat sistem kerja KPK, namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah perlu lembaga lain yang berjuang sekuat tenaga memperbaiki sistem kerja KPK? Apakah KPK dinilai tidak mampu memperbaiki atau meningkatkan sistem kerjanya sehingga perlu lembaga lain yang membantunya?

Rakyat sudah bosan terhadap merajalelanya korupsi di Indonesia. Pemerintahan yang bersih, baik pemerintah pusat maupun  daerah merupakan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu dibutuhkan penguatan seluruh lembaga negara dan kesadaran seluruh aparatnya untuk bersih dari korupsi. Negara merupakan organisasi yang sangat besar yang memerlukan aparat yang kuat dan tidak korupsi. Suatu organisasi akan melemah sebenarnya bukan disebabkan oleh organisasi lain atau pihak eksternal. Organisasi justru melemah karena digerogoti oleh para personil yang ada di dalamnya. Perseteruan antarlembaga juga akan semakin meruntuhkan organisasi.

Apa yang dilihat publik mengenai hubungan antara DPR dan KPK adalah salah satu contoh biaya birokrasi yang sangat tinggi. Biaya birokrasi yang dimaksud adalah biaya atau pengorbanan yang harus dilakukan dalam komunikasi antarsubunit atau lembaga dalam organisasi. Antarkedua lembaga tersebut terkesan tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Pemanggilan Direktur Penyidik KPK ke rapat pansus hak angket KPK juga menuai pro dan kontra. Mengapa DPR harus mengobrak-abrik dapur KPK dengan mengundang Direktur Penyidik KPK? Semestinya laporan pertanggung jawaban tersebut diminta pada Ketua KPK, bukan anak buahnya.

Dalam teori keagenan (agency theory), DPR yang bersama-sama pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang KPK sebenarnya sudah menyerahkan kewenangan kepada KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. KPK yang memiliki data dan memahami kondisi lapangan seharusnya mendapatkan kebebasan dalam menjalankan tugasnya tanpa diintervensi. Pemerintah bersama dengan DPR boleh mengadakan pengawasan, namun tidak bisa memaksakan kepentingannya kepada KPK karena kewenangan yang dimiliki KPK.

Untuk menyelesaikan permasalahan keagenan tersebut, diperlukan mekanisme yang tepat. Pertama, perlu ada kerja sama antara pihak yang memberikan kewenangan dan pihak yang menerima kewenangan. Namun demikian, kerja sama dapat terlaksana dengan baik bila pihak-pihak yang bekerjasama saling percaya dan dapat dipercaya. Presiden Joko Widodo telah memberikan contoh sebagai pihak yang memberikan kewenangan kepada KPK dan mempercayai kinerja KPK. Pihak yang memberi dan yang menerima kewenangan juga harus bebas korupsi, sehingga tidak mendatangkan penilaian yang beragam.

Kedua, ada keselarasan kepentingan antara DPR dan KPK. Dalam hal ini, keselarasannya adalah kesepakatan untuk bersama-sama mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Sebagai lembaga yang melakukan kewenangan, KPK memang harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga yang memberikan kewenangan, pemerintah bersama dengan DPR juga harus mendukung KPK sepenuhnya dalam menjalankan kewenangannya tersebut.

Ketiga, diperlukan adanya mekanisme hubungan yang jelas dalam hirarki kelembagaan di Indonesia. Mekanisme hubungan ini penting sehingga antarlembaga atau subunit dalam organisasi yang disebut negara ini tidak saling meniadakan atau tidak saling melemahkan.

Apabila tiga mekanisme tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan diikuti dengan keinginan menjadi bersih dari korupsi, maka tidak ada lagi pelemahan manajemen KPK maupun lembaga lain yang ada di Indonesia. Pemerintah dan semua lembaga akan dipercaya masyarakat. Masyarakat juga tidak merasa terpecah belah melihat perseteruan yang terjadi antarlembaga negara di Indonesia.

Indonesia adalah negara yang besar. Jangan sampai negara yang merupakan bentuk organisasi terbesar ini hancur justru karena digerogoti individu atau unit-unit yang ada di dalamnya. Semoga apa yang terjadi dengan KPK saat ini tidak akan melemahkan pemberantasan korupsi. Namun justru semakin menguatkan kegiatan pemberabntasan korupsi di tanah air.

(Dr D Wahyu Ariani SE MT. Dosen Fakultas Ekonomi & Kepala LPPM UK Maranatha Bandung serta Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 8 September 2017)

BERITA REKOMENDASI