Pembaharuan Partai Setengah Hati

Editor: Ivan Aditya

KEHADIRAN partai politik dalam ranah demokrasi menjadi sebuah hal yang mutlak. Partai politik bukan hanya pilar demokrasi, tapi lebih dari itu menjadi pengemban amanat rakyat dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi. Ironisnya, ulah segelintir elite populis dan oligarkis partai telah banyak mencederai hati rakyat yang berakibat menurunnya kepercayaan publik. Hal itu diperparah dengan banyaknya konflik internal yang lebih disebabkan ‘rebutan lahan kekuasaan’ antar-faksi.

Dalam kasus Partai Golkar misalnya, faksi yang hadir kerap berubah dari clique faction menjadi client-group faction. Kekuasaan faksi yang ada kemudian terlembaga dengan hadirnya figur-figur yang memiliki modalitas politik. Faksi yang memiliki modalitas politik ini seringkali merespons aspirasi kader secara emosional, sepihak, pragmatis dan cenderung otoriter. Akibatnya, kebijakan yang dilahirkan sudah tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah partai politik modern, terbuka dan demokratis.

Pembaharuan Total

Identifikasi tersebut menegaskan bahwa semangat pembaharuan partai masih berjalan setengah hati dan menjadi pemandangan suram kepartaian di Indonesia. Dalam polemik internal Golkar upaya pembaharuan partai politik mutlak dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal di antaranya: (1) Secara umum ideologi partai kurang terinternalisasi kedalam setiap sanubari kader partai. Bahkan saban hari terus terjadi desakralisasi ideologi, dari substansial ke ideologi verbal. Sehingga pada realitasnya yang mengemuka adalah pragmatisme politik. Jebakan inilah yang menyeret segelintir elite partai terjerembab dalam sengkarut korupsisuap.

(2) Tradisi demokrasi internal acapkali terpinggirkan sedangkan kultur oligarki dikedepankan. Klaim sebagai partai kolektif-kolegial selalu dikumandangkan, tapi realitasnya kultur oligarki dan patronatif tetap mewarnai wajah partai. (3) Sistem keanggotaan dan kaderisasi dalam internal partai masih bersifat kamuflatif. Artinya, sistem kaderisasi yang dibangun masih memberikan peluang bagi praktik politik kolutif, ibarat perusahaan keluarga. Hal itu dapat dilacak dari sistem kaderisasi kian tersumbat dengan maraknya politik kekerabatan dari pusat hingga lokal. Akibatnya, partai politik semakin kesulitan dalam melahirkan figur politik.

(4) Dalam hal kohesivitas dan soliditas internal tanpa menafikan realitas faksional, pola-pola manuver politik internal cenderung tidak demokratis dan subjektif. Bahkan, aksi pemecatan keanggotaan partai yang menyalahi prosedur masih tetap mewarnai wajah demokrasi kepartaian di Indonesia. (5) Hubungan dengan konstituen masih cenderung dikemas secara transaksional, bukan transformasional. Ini dapat dilacak dari semakin banyaknya ancaman politik uang dalam kontestasi legislatif 2019 mendatang yang dapat menyebabkan mahalnya demokrasi elektoral.

(6) Terakhir, peran mahkamah partai belum mampu dijadikan acuan bagi setiap partai yang sedang bersengketa. Eksesnya, hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi upaya pelembagaan demokrasi internal kepartaian. Padahal, esensi demokrasi internal kepartaian tidak boleh direduksi sedikit pun, apalagi hanya dijadikan simbolisasi politik.

Epilog

Akhirnya sengkarut internal yang masih menghantui partai politik di Indonesia seperti pada Partai Golkar sebenarnya tidak terlepas dari sikap elite politik yang lebih mengutamakan nalar pragmatisme kekuasaan, ketimbang menjalankan amanat konstitusi partai. Akibatnya, fungsi partai politik sebagai media pendidikan politik terutama soal keselarasan nilai-nilai demokrasi tidak dapat terwujud dengan baik.

Berkaca dari identifikasi dalam polemik Golkar, bila benar-benar ingin mewujudkan partai yang bersih dan dipercaya oleh rakyat dibutuhkan regenerasi kepemimpinan yang berani melakukan pembaharuan total. Termasuk dengan menarik dukungan atas Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Bambang Arianto MA. Peneliti LPPM dan Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 29 Desember 2017)

BERITA REKOMENDASI